Syarat Pengurusan Merek HAKI Terbaru 2026 – Pendaftaran merek HAKI menjadi langkah krusial bagi pelaku usaha di tahun 2026, terutama di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat dan terbuka. Merek bukan hanya identitas produk atau jasa, tetapi juga aset hukum yang memberikan perlindungan eksklusif kepada pemiliknya. Tanpa pendaftaran resmi, merek berisiko digunakan atau bahkan diklaim pihak lain.
Seiring pembaruan kebijakan dan sistem digital Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), pemahaman terhadap syarat pendaftaran merek HAKI menjadi semakin penting. Banyak permohonan ditolak bukan karena mereknya tidak layak, melainkan karena kesalahan administratif dan kurangnya kelengkapan dokumen. Inilah alasan mengapa pelaku usaha mulai mempertimbangkan jasa daftar merek HAKI agar proses lebih terarah.
Hal penting yang wajib dalam mendaftarkan merek HAKI antara lain:
• Status kepemilikan merek (pribadi atau badan usaha)
• Kesesuaian nama merek dengan ketentuan hukum
• Pemilihan kelas merek yang tepat
• Ketersediaan merek dalam database DJKI
• Kelengkapan identitas pemohon
• Contoh visual atau penulisan merek
• Dokumen pendukung usaha
• Strategi perlindungan jangka panjang
PERMATAMAS hadir sebagai mitra profesional dalam jasa pendaftaran merek HAKI, membantu pelaku usaha memahami syarat terbaru 2026 sekaligus menghindari kesalahan yang berpotensi merugikan secara hukum dan bisnis.
Dokumen dan Persyaratan Wajib Pengurusan Merek HAKI
Pendaftaran merek HAKI memerlukan dokumen yang telah ditetapkan oleh DJKI sebagai dasar pemeriksaan administratif dan substantif. Dokumen ini berfungsi untuk memastikan kejelasan kepemilikan, jenis merek, serta ruang lingkup perlindungannya. Tanpa kelengkapan yang sesuai, permohonan tidak dapat diproses lebih lanjut.
Bagi pelaku usaha, memahami detail dokumen sering kali menjadi tantangan tersendiri. Kesalahan penulisan nama pemohon, ketidaksesuaian kelas, atau format merek yang tidak tepat dapat menyebabkan permohonan dikembalikan. Di sinilah peran jasa pengurusan merek HAKI menjadi penting untuk memastikan semua persyaratan terpenuhi sejak awal.
Dokumen pendaftaran merek HAKI antara lain:
• Identitas pemohon (KTP atau akta perusahaan)
• NPWP pemohon atau badan usaha
• Contoh merek HAKI (logo atau tulisan)
• Keterangan warna merek (jika ada)
• Daftar kelas dan jenis barang/jasa
• Surat pernyataan kepemilikan merek
• Tanda tangan pemohon
• Bukti pembayaran biaya resmi
PERMATAMAS sebagai penyedia jasa pembuatan merek HAKI memastikan seluruh dokumen disusun rapi, sesuai format DJKI, dan siap diajukan tanpa hambatan administratif.
Kesalahan Umum dalam Memenuhi Syarat Pengurusan Merek HAKI
Meski terlihat sederhana, pendaftaran merek HAKI kerap mengalami penolakan karena kesalahan yang sebenarnya dapat dihindari. Salah satu kesalahan paling umum adalah mendaftarkan merek yang memiliki persamaan dengan merek lain yang telah terdaftar lebih dulu. Tanpa penelusuran awal, risiko penolakan menjadi sangat tinggi.
Kesalahan lain yang sering terjadi adalah pemilihan kelas merek yang tidak sesuai dengan kegiatan usaha. Akibatnya, perlindungan hukum menjadi tidak optimal atau bahkan tidak relevan dengan produk atau jasa yang dijalankan. Oleh karena itu, banyak pelaku usaha memilih menggunakan jasa daftar merek HAKI untuk mendapatkan analisis kelas yang tepat.
Beberapa kesalahan yang perlu dihindari dalam pendaftaran merek HAKI meliputi:
• Tidak melakukan pengecekan merek terlebih dahulu
• Salah memilih kelas merek
• Menggunakan nama generik atau deskriptif
• Dokumen tidak lengkap atau tidak konsisten
• Format merek tidak sesuai ketentuan
• Data pemohon tidak akurat
• Tidak memahami tahapan pemeriksaan
• Mengabaikan tenggat waktu perbaikan
PERMATAMAS melalui layanan jasa pendaftaran merek HAKI dan jasa pengurusan merek HAKI memberikan pendampingan menyeluruh agar setiap tahapan dijalani secara tepat, legal, dan berorientasi pada keberhasilan pendaftaran.
Perubahan dan Ketentuan Baru Pengurusan Merek HAKI Tahun 2026
Tahun 2026 membawa sejumlah penyesuaian dalam sistem dan ketentuan pendaftaran merek HAKI di Indonesia. Penyesuaian ini sejalan dengan penguatan digitalisasi layanan DJKI serta peningkatan kualitas pemeriksaan substantif. Tujuannya adalah menciptakan sistem perlindungan merek yang lebih akurat, transparan, dan berkeadilan bagi pelaku usaha.
Salah satu fokus utama dalam ketentuan terbaru adalah penilaian persamaan merek HAKI, baik secara visual, fonetik, maupun konseptual. Pemeriksa kini semakin ketat dalam menilai potensi kebingungan di masyarakat. Selain itu, penggunaan merek yang bersifat deskriptif atau terlalu umum semakin dibatasi agar tidak menghambat persaingan usaha sehat.
Poin penting pendaftaran merek HAKI terbaru 2026 meliputi:
• Pemeriksaan substantif yang lebih mendalam
• Penilaian kemiripan merek berbasis AI
• Pengetatan merek deskriptif dan generik
• Penegasan itikad baik pemohon
• Kewajiban kesesuaian kelas dengan usaha
• Optimalisasi sistem online DJKI
• Penguatan mekanisme sanggahan
• Penegakan tenggat waktu perbaikan
PERMATAMAS selalu mengikuti pembaruan regulasi dan sistem DJKI, sehingga layanan jasa pendaftaran merek HAKI yang diberikan tetap relevan dan sesuai ketentuan terbaru 2026.
Cara Menentukan Kelas yang Tepat dalam Pengurusan Merek HAKI
Pemilihan kelas merupakan salah satu aspek paling krusial dalam pendaftaran merek HAKI. Kelas menentukan ruang lingkup perlindungan hukum atas merek yang didaftarkan. Kesalahan memilih kelas dapat berakibat pada lemahnya perlindungan, bahkan berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.
Dalam sistem klasifikasi internasional (Nice Classification), setiap merek HAKI harus didaftarkan sesuai jenis barang atau jasa yang dijalankan. Banyak pelaku usaha hanya memilih satu kelas tanpa mempertimbangkan rencana pengembangan bisnis. Padahal, perlindungan merek hanya berlaku pada kelas yang didaftarkan.
Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menentukan kelas merek HAKI antara lain:
• Jenis produk atau jasa utama
• Model bisnis yang dijalankan
• Rencana ekspansi usaha
• Kegiatan usaha yang relevan
• Potensi kemiripan dengan merek lain
• Strategi perlindungan jangka panjang
• Efisiensi biaya pendaftaran
• Risiko sengketa merek
PERMATAMAS melalui jasa pembuatan merek HAKI dan jasa pengurusan merek HAKI membantu pelaku usaha menentukan kelas yang paling tepat dan strategis, sesuai kebutuhan bisnis saat ini dan masa depan.
Estimasi Biaya dan Waktu Pengurusan Merek HAKI
Biaya dan waktu pendaftaran merek HAKI menjadi pertimbangan penting bagi pelaku usaha, khususnya UMKM dan startup. Secara umum, biaya terdiri dari biaya resmi pemerintah dan biaya pendampingan jasa profesional. Pemahaman sejak awal akan membantu pelaku usaha menyusun perencanaan bisnis yang lebih matang.
Dari sisi waktu, proses pendaftaran merek HAKI tidak bersifat instan. Setelah pengajuan, merek akan melalui tahapan pemeriksaan formal, pengumuman, hingga pemeriksaan substantif. Apabila tidak ada keberatan atau penolakan, proses dapat berjalan lancar hingga terbit sertifikat.
Faktor yang memengaruhi lama dan biaya pendaftaran merek HAKI antara lain:
• Jumlah kelas yang diajukan
• Tingkat kemiripan dengan merek lain
• Kelengkapan dokumen
• Respons terhadap permintaan perbaikan
• Ada atau tidaknya sanggahan
• Strategi pendaftaran yang digunakan
• Ketepatan data pemohon
• Pendampingan profesional
PERMATAMAS sebagai penyedia jasa daftar merek HAKI dan jasa pendaftaran merek HAKI memberikan estimasi biaya dan waktu secara transparan, sehingga klien dapat menjalani proses pendaftaran dengan lebih tenang dan terukur.
Risiko Jika Tidak Memenuhi Syarat Pengurusan Merek HAKI
Mengabaikan syarat pendaftaran merek HAKI dapat menimbulkan risiko hukum dan bisnis yang serius. Tanpa perlindungan resmi, merek berpotensi digunakan pihak lain, bahkan didaftarkan lebih dulu oleh kompetitor. Kondisi ini sering terjadi pada pelaku usaha yang menunda pendaftaran atau menganggap merek belum perlu dilindungi.
Risiko lain muncul ketika merek telah digunakan secara luas namun tidak memiliki kekuatan hukum. Dalam sengketa, pihak yang memiliki sertifikat merek HAKI akan lebih diakui secara hukum, terlepas dari siapa yang lebih dulu menggunakan merek tersebut di pasar. Situasi ini dapat berujung pada kewajiban rebranding yang memakan biaya besar.
Risiko jika syarat pendaftaran merek HAKI tidak dipenuhi antara lain:
• Kehilangan hak eksklusif atas merek
• Potensi gugatan dari pemilik merek terdaftar
• Penarikan produk dari pasar
• Kehilangan kepercayaan konsumen
• Kerugian finansial akibat rebranding
• Hambatan kerja sama bisnis
• Lemahnya posisi hukum
• Terhambatnya ekspansi usaha
PERMATAMAS membantu pelaku usaha menghindari risiko tersebut melalui jasa pengurusan merek HAKI yang terstruktur dan sesuai ketentuan terbaru.
Keunggulan PERMATAMAS dalam Jasa Pengurusan Merek HAKI
Memilih mitra yang tepat dalam pendaftaran merek HAKI menjadi faktor penentu keberhasilan proses. PERMATAMAS hadir dengan pendekatan profesional berbasis regulasi terbaru, analisis strategis, dan pendampingan menyeluruh dari awal hingga sertifikat terbit.
Tidak sekadar mengurus administrasi, PERMATAMAS juga memberikan edukasi hukum merek HAKI kepada klien. Setiap proses dijalankan secara transparan, dengan estimasi waktu dan biaya yang jelas. Pendekatan ini menjadikan layanan jasa daftar merek HAKI lebih efektif dan minim risiko penolakan.
PERMATAMAS berkomitmen menjadi mitra jangka panjang melalui jasa pembuatan merek HAKI, jasa pendaftaran merek HAKI, dan jasa pengurusan merek HAKI yang profesional, terpercaya, dan berorientasi pada perlindungan aset bisnis klien.
KONSULTASI GRATIS
PERMATAMAS
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555
FAQ
1. Apa itu pendaftaran merek HAKI?
Pendaftaran merek HAKI adalah proses hukum untuk memperoleh hak eksklusif atas merek yang didaftarkan di DJKI.
2. Siapa yang berhak mendaftarkan merek HAKI?
Perorangan atau badan usaha yang memiliki dan menggunakan merek secara sah di kegiatan usahanya.
3. Apa saja syarat utama pendaftaran merek HAKI?
Identitas pemohon, contoh merek, pemilihan kelas, dan dokumen pendukung sesuai ketentuan DJKI.
4. Berapa lama proses pendaftaran merek HAKI?
Rata-rata memerlukan waktu beberapa bulan hingga lebih dari satu tahun tergantung proses pemeriksaan.
5. Apakah merek harus digunakan terlebih dahulu sebelum didaftarkan?
Tidak wajib, namun penggunaan merek dapat memperkuat posisi hukum jika terjadi sengketa.
6. Apakah satu merek bisa didaftarkan di lebih dari satu kelas?
Ya, satu merek HAKI dapat didaftarkan di beberapa kelas sesuai kebutuhan usaha.
7. Apa penyebab umum penolakan pendaftaran merek HAKI?
Kesamaan dengan merek terdaftar, bersifat deskriptif, atau tidak memenuhi ketentuan hukum.
8. Apakah pendaftaran merek HAKI bisa dilakukan online?
Ya, pendaftaran dilakukan melalui sistem online resmi DJKI.
9. Mengapa menggunakan jasa pendaftaran merek HAKI?
Untuk meminimalkan kesalahan, menghindari penolakan, dan memastikan perlindungan merek optimal.
10. Apa keunggulan PERMATAMAS dalam pengurusan merek HAKI?
PERMATAMAS berpengalaman, transparan, mengikuti regulasi terbaru, dan mendampingi hingga sertifikat merek HAKI terbit.
jasa pengurusan sertifikasi halal