Panduan Daftar Merek HAKI

Panduan Daftar Merek HAKI – Pendaftaran merek HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) merupakan langkah penting bagi pelaku usaha yang ingin melindungi brand, logo, atau produk mereka secara resmi. Dengan mendaftarkan merek, pemilik mendapatkan hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut, mencegah penyalahgunaan, dan meningkatkan nilai bisnis.

Proses pendaftaran kini lebih mudah karena didukung sistem online, tetapi tetap membutuhkan pemahaman mengenai syarat, biaya, dan prosedur yang berlaku.

Dalam praktiknya, pendaftaran merek HAKI memiliki beberapa keuntungan utama:
• Melindungi merek dari peniruan oleh pihak lain
• Memberikan bukti hukum bila terjadi sengketa merek
• Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan konsumen

Proses pendaftaran dapat dilakukan sendiri atau dengan bantuan jasa profesional. Produsen atau pelaku usaha harus menyiapkan dokumen teknis, seperti formulir permohonan, logo atau desain merek, dan dokumen legal perusahaan. Pemahaman yang tepat akan prosedur dan syarat pendaftaran membantu mempercepat proses dan mengurangi risiko penolakan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Dengan mengikuti panduan lengkap ini, pelaku usaha tidak hanya melindungi merek mereka, tetapi juga membuka peluang pengembangan usaha secara legal dan profesional. Keputusan untuk mendaftarkan merek adalah investasi jangka panjang yang mendukung keberlanjutan bisnis di Indonesia.

Daftar merek HAKI biaya berapa?

Biaya pendaftaran merek HAKI bervariasi tergantung kategori pemohon, apakah UMKM atau reguler. Pemerintah telah menetapkan biaya resmi agar proses pendaftaran lebih terjangkau dan transparan. Informasi biaya ini penting agar pelaku usaha dapat merencanakan anggaran sebelum mengajukan permohonan pendaftaran merek.

Biaya resmi pendaftaran HAKI:
• UMKM: Rp 500.000 per kelas
• Reguler: Rp 1.800.000 per kelas
• Biaya tambahan bisa dikenakan untuk layanan konsultasi atau perpanjangan

Selain biaya resmi, calon pemohon perlu mempertimbangkan biaya untuk dokumen pendukung seperti desain logo, foto produk, dan konsultasi hukum jika diperlukan. Pendaftaran merek yang tepat biaya dan sesuai prosedur membantu pelaku usaha memperoleh hak hukum tanpa hambatan.

Membayar biaya resmi tidak hanya memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga memastikan merek terdaftar secara sah di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), sehingga pelaku usaha memiliki perlindungan hukum penuh terhadap merek mereka.

Daftar HAKI online dimana?

Pendaftaran merek HAKI kini dapat dilakukan secara online melalui sistem resmi DJKI. Platform ini memudahkan pelaku usaha di seluruh Indonesia untuk mendaftarkan merek tanpa harus datang langsung ke kantor DJKI. Sistem online ini disebut AHU Online atau portal resmi DJKI, yang menyediakan panduan lengkap mulai dari pengisian formulir hingga upload dokumen.

Beberapa poin penting daftar HAKI online:
• Akses portal resmi DJKI di https://pdki-indonesia.dgip.go.id/
• Siapkan akun pengguna dan dokumen digital seperti logo, formulir, dan identitas perusahaan
• Ikuti langkah-langkah pengisian formulir dan unggah dokumen sesuai instruksi

Dengan mendaftar secara online, pemohon dapat memantau status pendaftaran secara real-time, mengurangi kesalahan administrasi, dan mempercepat proses penerbitan sertifikat. Sistem online ini juga mendukung transparansi dan mempermudah pemohon memahami seluruh prosedur pendaftaran.

Jasa Daftar Merek, Jasa Banding Merek, Jasa Pengalihan Merek, Jasa Perpanjang Merek
Jasa Daftar Merek, Jasa Banding Merek, Jasa Pengalihan Merek, Jasa Perpanjang Merek

Cara daftar merek di HAKI?

Pendaftaran merek HAKI mengikuti prosedur resmi yang telah ditetapkan DJKI. Pelaku usaha harus menyiapkan dokumen lengkap, memahami kelas barang atau jasa yang sesuai, dan mengikuti langkah-langkah administratif agar permohonan diterima.

Langkah-langkah mendaftar merek HAKI:
1. Tentukan jenis dan kelas merek sesuai barang atau jasa
2. Persiapkan dokumen seperti formulir permohonan, identitas pemohon, dan logo/design merek
3. Daftar melalui portal resmi DJKI atau sistem online PDKI
4. Lakukan pembayaran biaya resmi sesuai kategori UMKM atau reguler
5. Pantau status permohonan hingga sertifikat diterbitkan

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, pemohon dapat memastikan merek mereka terdaftar secara sah, mendapatkan hak eksklusif, dan terlindungi dari penyalahgunaan. Pemahaman yang tepat terhadap prosedur juga mengurangi risiko penolakan dan mempercepat proses legalisasi merek di Indonesia.

Apakah daftar HAKI gratis?

Pendaftaran merek HAKI tidak sepenuhnya gratis karena pemerintah menetapkan biaya resmi untuk setiap permohonan. Namun, biaya ini relatif terjangkau, terutama bagi UMKM, dan sudah termasuk biaya pemeriksaan serta penerbitan sertifikat. Memahami biaya ini penting agar pelaku usaha bisa merencanakan anggaran dan menghindari kesalahpahaman saat proses pendaftaran. Meskipun ada biaya resmi, pendaftaran tetap lebih murah dibandingkan risiko hukum dan kerugian jika merek tidak dilindungi.

Berikut beberapa poin penting:
• Biaya resmi UMKM: Rp 500.000 per kelas
• Biaya reguler: Rp 1.800.000 per kelas
• Tidak ada biaya tambahan untuk pendaftaran online melalui portal DJKI

Dengan mengetahui bahwa pendaftaran tidak gratis, pemohon bisa lebih siap dan tidak tergesa-gesa. Investasi ini sebanding dengan hak eksklusif dan perlindungan hukum yang diberikan oleh DJKI bagi pemilik merek.

Berapa lama proses HAKI merek?

Proses pendaftaran merek HAKI memiliki beberapa tahap, mulai dari pemeriksaan administratif hingga penerbitan sertifikat resmi. Waktu yang dibutuhkan berbeda antara bukti pendaftaran dan sertifikat lengkap, sehingga penting untuk memahami estimasi durasinya agar bisnis dapat merencanakan strategi pemasaran.

Estimasi durasi pendaftaran HAKI:
• Bukti pendaftaran dapat diperoleh 1 hari setelah dokumen diterima dan diverifikasi secara online
• Proses verifikasi lanjutan dan penerbitan sertifikat resmi bisa mencapai 1 tahun
• Penggunaan jasa profesional dapat mempercepat beberapa tahap administrasi

Selain itu, proses dapat lebih cepat jika dokumen lengkap dan tidak ada masalah dalam pemeriksaan. Pemohon juga dapat memantau status pendaftaran melalui portal resmi DJKI secara online.
Memahami estimasi waktu ini membantu produsen merencanakan pemasaran produk dan meminimalkan risiko sengketa hukum sebelum merek resmi terdaftar.

Apakah bisa mendaftar merek HAKI sendiri?

Ya, pendaftaran merek HAKI bisa dilakukan sendiri oleh pelaku usaha tanpa menggunakan jasa profesional. Sistem online DJKI memudahkan siapa saja untuk mendaftarkan merek mereka secara mandiri, asalkan dokumen lengkap dan prosedur dipahami dengan baik.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan jika mendaftar sendiri:
• Pastikan dokumen lengkap, seperti formulir permohonan, identitas pemohon, dan desain merek/logo
• Pilih kelas barang/jasa yang sesuai agar perlindungan hukum maksimal
• Ikuti panduan pendaftaran melalui portal resmi DJKI atau PDKI online

Meskipun bisa mendaftar sendiri, beberapa pelaku usaha memilih jasa profesional untuk memastikan dokumen benar dan mempercepat proses. Namun, kemampuan mendaftar sendiri memberi fleksibilitas dan menghemat biaya tambahan.

Apa HAKI yang paling langka?

Beberapa jenis HAKI dianggap lebih langka karena jumlah pemohon terbatas atau proses verifikasinya lebih kompleks. HAKI yang langka biasanya terkait dengan merek internasional, inovasi baru, atau desain unik yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Beberapa contoh HAKI yang termasuk langka:
• Merek dagang internasional yang memiliki perlindungan global
• Hak cipta untuk desain atau karya kreatif dengan kepemilikan tunggal
• Paten untuk inovasi teknologi yang baru dikembangkan

HAKI langka ini biasanya memiliki nilai komersial tinggi dan memberikan keuntungan eksklusif bagi pemiliknya. Memahami kategori HAKI langka juga membantu pelaku usaha memilih jenis perlindungan yang tepat sesuai strategi bisnis dan produk mereka.

Apa saja syarat mendaftar HAKI?

Mendaftarkan merek HAKI membutuhkan pemenuhan syarat administratif dan teknis agar permohonan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Pemenuhan syarat ini penting agar proses pendaftaran berjalan lancar, mengurangi risiko penolakan, dan memperoleh perlindungan hukum maksimal.

Beberapa syarat utama yang harus dipenuhi antara lain:
1. Identitas pemohon lengkap, baik individu maupun badan usaha (PT, CV, atau koperasi)
2. Dokumen legalitas perusahaan seperti akta pendirian, izin usaha, dan NPWP
3. Desain logo atau merek yang akan didaftarkan dalam format digital yang jelas
4. Formulir permohonan resmi DJKI yang diisi dengan benar
5. Penentuan kelas barang/jasa sesuai standar Internasional Nice Classification

Selain persyaratan administratif, pemohon juga perlu memastikan merek yang diajukan tidak meniru merek lain yang sudah terdaftar. Hal ini akan meminimalkan risiko sengketa hukum di kemudian hari. Dengan memenuhi semua persyaratan ini, proses pendaftaran bisa berjalan lancar, dan pemohon memperoleh bukti pendaftaran serta sertifikat HAKI resmi dari DJKI.

Apakah merek HAKI kena pajak?

Secara umum, pendaftaran merek HAKI tidak termasuk pajak, melainkan masuk kategori Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Artinya, biaya yang dibayarkan untuk pendaftaran bukan pajak penghasilan atau pajak konsumsi, tetapi biaya resmi untuk memperoleh hak perlindungan hukum atas merek.

Beberapa hal penting terkait biaya HAKI:
• UMKM: PNBP Rp 500.000 per kelas
• Reguler: PNBP Rp 1.800.000 per kelas

Meskipun bukan pajak, pembayaran ini wajib dilakukan agar permohonan pendaftaran bisa diproses. Bukti pembayaran menjadi salah satu syarat utama dalam proses verifikasi di portal DJKI. Dengan memahami status PNBP, pemohon dapat mengelola anggaran dengan tepat dan memastikan proses pendaftaran merek HAKI berjalan lancar.

Jasa daftar HAKI Pengalaman

Bagi pelaku usaha yang ingin memastikan pendaftaran merek HAKI berjalan cepat, aman, dan tanpa kesalahan dokumen, menggunakan jasa profesional adalah pilihan tepat. Jasa berpengalaman membantu mengurus seluruh proses mulai dari persiapan dokumen hingga penerbitan sertifikat resmi.

Beberapa keuntungan menggunakan jasa berpengalaman:
• Membantu menyiapkan dokumen lengkap, mulai dari formulir, identitas pemohon, hingga desain merek/logo
• Memastikan prosedur pendaftaran sesuai ketentuan DJKI dan mengurangi risiko penolakan
• Mempercepat proses verifikasi dan penerbitan sertifikat HAKI

PERMATAMAS Indonesia menawarkan layanan jasa daftar HAKI dengan pengalaman yang terbukti. Dengan pendampingan profesional, pelaku usaha dapat fokus pada produksi dan pemasaran, sementara seluruh proses pendaftaran diurus oleh tenaga ahli yang paham regulasi DJKI. Hal ini juga meningkatkan peluang merek segera mendapatkan perlindungan hukum penuh.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

FAQ

1. Apa itu HAKI?
HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) adalah hak eksklusif yang diberikan pemerintah untuk melindungi merek, logo, desain, atau karya cipta dari penggunaan pihak lain tanpa izin.

2. Berapa biaya daftar merek HAKI?
• UMKM: Rp 500.000 per kelas
• Reguler: Rp 1.800.000 per kelas

3. Apakah daftar HAKI gratis?
Tidak, pendaftaran merek HAKI memerlukan biaya resmi (PNBP), tergantung kategori pemohon.

4. Daftar HAKI bisa dilakukan di mana?
Pendaftaran online melalui portal resmi DJKI: https://pdki-indonesia.dgip.go.id/.

5. Bagaimana cara daftar merek di HAKI?
1. Tentukan kelas barang/jasa
2. Persiapkan dokumen pemohon dan logo
3. Daftar via portal DJKI
4. Bayar biaya resmi
5. Pantau status hingga sertifikat diterbitkan

6. Berapa lama proses pendaftaran HAKI?
• Bukti pendaftaran: 1 hari
• Sertifikat resmi: estimasi 1 tahun

7. Apakah bisa mendaftar merek HAKI sendiri?
Ya, pemohon bisa mendaftar sendiri melalui portal DJKI asalkan dokumen lengkap.

8. Apa saja syarat mendaftar HAKI?
1. Identitas pemohon lengkap
2. Dokumen legalitas perusahaan
3. Desain merek/logo digital
4. Formulir permohonan DJKI
5. Penentuan kelas barang/jasa

9. Apakah merek HAKI kena pajak?
Tidak kena pajak, tapi ada PNBP:
• UMKM Rp 500.000 per kelas
• Reguler Rp 1.800.000 per kelas

10. Apakah ada jasa daftar HAKI yang berpengalaman?
Ya, PERMATAMAS Indonesia menyediakan layanan profesional untuk mengurus pendaftaran merek HAKI agar proses cepat, aman, dan legal.

Apa Itu Banding Merek HAKI

Apa Itu Banding Merek HAKI – Dalam proses pendaftaran merek, tidak semua permohonan langsung diterima oleh DJKI. Banyak pemohon yang awalnya merasa yakin bahwa merek mereka sudah unik dan memenuhi ketentuan hukum, namun tetap menerima surat Usulan Penolakan Merek. Ketika situasi ini terjadi, perjalanan hukum belum berakhir. Pemohon masih memiliki hak untuk mempertahankan permohonannya melalui mekanisme yang disebut banding merek HAKI.

Banding merek adalah upaya hukum yang diberikan kepada pemohon yang permohonannya ditolak. Tujuannya bukan untuk mempertentangkan keputusan DJKI, tetapi untuk memberikan kesempatan bagi pemohon menjelaskan kembali bahwa merek tersebut masih memenuhi unsur pembeda, tidak menyerupai merek yang sudah ada sebelumnya, dan layak mendapatkan perlindungan hukum sebagai hak eksklusif.

Banding menjadi langkah penting terutama dalam situasi berikut:
• Permohonan ditolak karena dianggap memiliki persamaan dengan merek lain.
• Pemeriksa menilai merek bersifat deskriptif, generik, atau tidak memiliki unsur pembeda.
• Pemeriksa menilai merek melanggar ketentuan moral, norma, atau aturan hukum tertentu.
• Pemohon memiliki bukti dan argumen kuat bahwa alasan penolakan bisa dipertimbangkan kembali.

Fenomena semakin meningkatnya permohonan banding menunjukkan bahwa masyarakat mulai semakin sadar akan pentingnya perlindungan merek dalam bisnis. Bagi pemilik usaha, brand bukan hanya nama produk, tetapi aset bernilai yang menentukan reputasi dan posisi di pasar.
Karena itulah, memahami proses banding bukan sekadar pengetahuan tambahan — tetapi strategi hukum yang dapat menentukan masa depan merek di pasar.

Apa Itu Komisi Banding Merek HAKI

Komisi Banding Merek adalah lembaga resmi yang berada di bawah DJKI dan memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menilai ulang permohonan banding dari pemohon merek yang ditolak. Keberadaan lembaga ini memastikan bahwa pemeriksaan merek dilakukan secara adil, proporsional, dan sesuai asas hukum.

Secara fungsi, Komisi Banding Merek bertugas:
1. Menilai kembali alasan penolakan yang sebelumnya diberikan DJKI.
2. Memeriksa argumen dan bukti tambahan yang diajukan pemohon.
3. Mengambil keputusan final administratif apakah banding diterima atau ditolak.

Keputusan komisi memiliki status penting karena dapat:
• Membatalkan keputusan penolakan sebelumnya.
• Menguatkan keputusan penolakan dan menolak permohonan banding.
• Mengembalikan permohonan untuk pemeriksaan lanjutan.

Dengan kata lain, lembaga ini berperan sebagai mekanisme check and balance dalam sistem perlindungan merek di Indonesia.
Namun, penting dipahami bahwa Komisi Banding Merek tidak menilai selera atau estetika desain, melainkan faktor hukum, seperti persamaan pada pokoknya, ketentuan norma, serta asas pembeda.

Apa Maksud Mengajukan Banding Merek HAKI

Mengajukan banding berarti memberikan tanggapan resmi bahwa pemohon tidak sependapat dengan penolakan yang dikeluarkan DJKI dan memiliki argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Tujuan banding bukan sekadar menjawab surat, melainkan:
• Membuktikan bahwa merek layak didaftarkan
• Menunjukkan bahwa penolakan masih dapat diperdebatkan dari sudut hukum
• Memberikan bukti pendukung agar merek dipertimbangkan ulang

Dalam praktiknya, penyusunan banding harus berdasarkan:
• Landasan hukum yang relevan
• Analisis perbandingan merek secara visual, fonetik, dan konseptual
• Data penggunaan, reputasi, atau sertifikat merek di negara lain (jika ada)

Banding yang baik biasanya tidak hanya membantah keputusan, tetapi juga menunjukkan:
Mengapa merek tetap memiliki unsur pembeda dan tidak menyebabkan kebingungan di pasar.
Oleh karena itu, banyak pemohon yang memilih menggunakan bantuan konsultan atau ahli HAKI agar argumentasi banding lebih terarah dan sesuai format hukum.

Apa Itu Hak untuk Mengajukan Banding Merek HAKI

Hak mengajukan banding merupakan hak hukum yang diberikan kepada setiap pemohon yang permohonannya mendapatkan penolakan. Hak ini diatur dalam Undang-Undang Merek dan tidak dapat dicabut sebelum batas waktu yang ditentukan.

Beberapa poin penting terkait hak banding yang wajib diketahui pemohon adalah:
• Hak banding hanya berlaku 30 hari setelah penerbitan surat penolakan.
• Hak ini bersifat opsional, bukan wajib, tetapi jika diabaikan maka keputusan penolakan menjadi final.
• Hak banding hanya dapat digunakan satu kali dalam satu permohonan.
• Jika melewati batas waktu, satu-satunya cara melanjutkan adalah mengajukan permohonan baru dari awal.
Dengan demikian, hak banding merupakan kesempatan strategis yang tidak boleh disia-siakan.

Apa Tujuan Melakukan Banding Merek HAKI

Tujuan utama melakukan banding bukan sekadar memberi tahu DJKI bahwa pemohon tidak setuju dengan keputusan penolakan. Banding merupakan instrumen hukum yang dirancang agar setiap permohonan merek mendapatkan kesempatan pemeriksaan ulang secara objektif dan berlandaskan aturan yang berlaku.
Secara garis besar, tujuan banding dapat dibedah menjadi beberapa poin inti:

1. Memberikan Kesempatan Evaluasi Ulang
Banding memastikan pemohon memiliki hak untuk meminta peninjauan ulang keputusan apabila penolakan dinilai tidak tepat atau masih dapat dibuktikan berbeda melalui analisis fonetik, visual, maupun konseptual.

2. Mengoreksi Interpretasi Pemeriksa
Dalam beberapa kasus, perbedaan interpretasi terhadap unsur pembeda (distinctiveness) atau tingkat persamaan antar merek dapat terjadi. Banding berfungsi sebagai mekanisme koreksi ketika proses awal belum menggali argumen atau konteks tertentu secara lengkap.

3. Membuktikan Bahwa Merek Layak Mendapatkan Perlindungan
Tujuan lain banding adalah menunjukkan bahwa merek memiliki fungsi sebagai identitas dagang, bukan sebagai kata umum, deskriptif, atau generik.

4. Memberikan Kepastian Hukum
Melalui banding, pemohon dapat memastikan bahwa semua prosedur telah ditempuh sebelum merek dinyatakan benar-benar gagal memperoleh perlindungan.
Banding bukan hanya prosedur administratif, tetapi bagian dari mekanisme perlindungan hukum agar proses pendaftaran merek di Indonesia berjalan adil, tidak subjektif, dan tetap memberikan ruang bagi pemohon untuk membela aset intelektualnya.

Bagaimana Anda Menjelaskan Banding Merek HAKI

Menjelaskan banding kepada publik sering kali menjadi tantangan karena istilah ini terdengar teknis. Namun secara sederhana, banding merek dapat dijelaskan sebagai:
“Proses keberatan resmi yang diajukan pemohon ketika permohonan merek ditolak oleh DJKI, agar permohonan tersebut diperiksa ulang oleh Komisi Banding Merek.”

Agar pemahaman lebih kuat, banding dapat dianalogikan seperti keberatan dalam proses hukum lainnya: seseorang tidak langsung menerima keputusan, tetapi meminta badan yang lebih tinggi untuk mengevaluasi ulang.

Namun banding dalam konteks merek memiliki karakteristik khusus, di antaranya:
• Harus diajukan secara tertulis.
• Harus berdasarkan argumentasi hukum dan teknis, bukan opini pribadi.
• Harus mengikuti format resmi dan batas waktu yang ditentukan undang-undang.

Dalam praktiknya, banding biasanya mencakup:
• Penjelasan alasan tidak sependapat dengan penolakan.
• Analisis persamaan dan perbedaan merek pembanding.
• Dukungan hukum, seperti pasal dalam UU Merek atau referensi case law.
• Bukti pendukung seperti desain logo, penggunaan merek, reputasi pasar, hingga dokumen pendaftaran di luar negeri.

Karena sifatnya formal, menjelaskan banding bukan hanya soal menyampaikan keberatan, tetapi memastikan bahwa DJKI memahami konteks, argumentasi, dan pembuktian bahwa merek masih layak diterima.

Berapa Biaya Permohonan Banding Merek HAKI

Banyak pemohon masih memiliki pemahaman yang keliru mengenai biaya pengajuan banding merek. Sebagian beranggapan proses banding sangat mahal, sementara yang lain percaya bahwa banding bisa diajukan tanpa biaya sama sekali. Faktanya, sesuai ketentuan terbaru, biaya resmi permohonan banding merek di DJKI adalah Rp 3.000.000 yang dibayarkan melalui sistem resmi DJKI pada saat pengajuan.

Biaya tersebut merupakan tarif resmi pemerintah dan wajib dibayarkan agar permohonan banding dapat diterima dan diproses oleh Komisi Banding Merek (KBM). Tanpa pembayaran biaya tersebut, sistem akan menganggap pengajuan tidak lengkap sehingga proses tidak dapat dilanjutkan.
Namun, biaya Rp 3.000.000 tersebut hanya mencakup biaya administrasi resmi.

Dalam praktiknya, proses banding memerlukan penyusunan dokumen hukum yang kuat, analisis pembanding merek, serta argumentasi yang disusun sesuai kaidah pemeriksaan substantif. Karena itu, beberapa pemohon memilih menggunakan layanan profesional untuk memastikan banding disusun dengan tepat.

Beberapa komponen biaya tambahan yang mungkin muncul adalah:
• Biaya analisis hukum dan legal review untuk mengidentifikasi penyebab penolakan secara detail.
• Biaya penyusunan dokumen banding, termasuk argumentasi hukum dan pembanding merek.
• Biaya pendampingan hingga putusan final, khusus bagi pemohon yang ingin prosesnya ditangani penuh oleh konsultan atau ahli merek.

Dengan demikian, total biaya banding dapat berbeda antara satu pemohon dan yang lain, tergantung apakah mereka mengajukan sendiri atau menggunakan pendampingan profesional.
Kesimpulannya: biaya resmi pemerintah untuk banding merek adalah Rp 3.000.000, dan biaya tambahan bersifat opsional sesuai kebutuhan dan strategi pemohon dalam mempertahankan mereknya.

 

Apa Itu Banding Merek HAKI
Apa Itu Banding Merek HAKI

Apa yang Dimaksud dengan Mengajukan Banding Merek HAKI

Mengajukan banding berarti menyampaikan permohonan resmi untuk meminta DJKI meninjau kembali keputusan penolakan yang sudah diterbitkan.

Proses ini mencakup beberapa hal penting, yaitu:
• Membuat dokumen keberatan tertulis berisi argumentasi mengapa penolakan dianggap tidak tepat.
• Melampirkan analisis pembanding antara merek pemohon dengan merek pembanding yang dijadikan dasar penolakan.
• Menguraikan dasar hukum sesuai Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.
• Melampirkan bukti relevan seperti logo, contoh penggunaan merek, testimoni pasar, atau registrasi internasional jika ada.
• Mengajukan dokumen melalui akun DJKI Online dalam batas waktu 30 hari setelah surat penolakan diterbitkan.

Dengan kata lain, mengajukan banding bukan hanya mengklik tombol submit, tetapi menyusun satu set argumentasi legal dan teknis yang meyakinkan Komisi Banding Merek bahwa keputusan penolakan sebelumnya masih dapat ditinjau ulang.

Berapa Lama Proses Banding Merek HAKI

Waktu penyelesaian banding tidak instan, karena pemeriksaan ulang membutuhkan evaluasi yang mendalam. Secara umum, durasi proses banding dapat berkisar:
• 6 hingga 12 bulan untuk proses evaluasi standar.
• 12 hingga 18 bulan jika melibatkan analisis kompleks atau volume kasus sedang tinggi.
• Dalam beberapa kasus tertentu, keputusan dapat terbit lebih cepat atau lebih lama tergantung kompleksitas.

Beberapa faktor yang memengaruhi lama proses banding antara lain:
1. Jumlah permohonan banding yang sedang diuji pada periode tersebut.
2. Kelengkapan argumentasi dan bukti pemohon.
3. Tingkat kemiripan dengan merek pembanding.
4. Apakah pemeriksa memerlukan konsultasi atau pendalaman hukum tambahan.

Karena itu, banding bukan proses cepat, namun merupakan upaya terakhir yang sangat strategis untuk memastikan merek tidak hilang begitu saja dari proses registrasi.

Apa Alasan yang Baik untuk Mengajukan Banding Merek HAKI

Tidak semua penolakan harus dilanjutkan ke proses banding. Ada kalanya, merek memang terlalu umum, deskriptif, atau jelas meniru merek yang sudah ada. Namun ketika penolakan dirasa tidak tepat atau masih dapat diperdebatkan secara hukum, mengajukan banding adalah langkah yang layak dan penting dilakukan.
Beberapa alasan kuat yang umumnya menjadi dasar banding adalah sebagai berikut:

1. Penilaian Kemiripan Dianggap Berlebihan

Kadang pemeriksa menilai merek dianggap memiliki persamaan dengan merek pembanding hanya karena memiliki satu kata yang sama. Padahal dalam hukum merek, penilaian kemiripan harus mempertimbangkan:
• Fonetik (cara baca)
• Visual (logo, font, warna)
• Konseptual (makna, asosiasi, dan kategori penggunaan)
Jika tiga unsur tersebut berbeda secara signifikan, maka banding layak diajukan.

2. Kata yang Dipermasalahkan Bersifat Umum atau Deskriptif

Misalnya kata seperti fresh, clean, natural, atau beauty. Kata deskriptif tidak dapat dimonopoli oleh satu pemilik merek. Jika penolakan terjadi hanya karena satu kata umum yang sama dengan merek orang lain, maka banding menjadi upaya logis untuk mempertahankan hak pendaftaran.

3. Bukti Pemakaian di Pasar Sudah Ada dan Dianggap Signifikan

Jika pemohon sudah menggunakan merek dalam:
• Iklan
• Legalitas usaha
• Penjualan marketplace atau retail
• Sertifikasi produk
• Media sosial atau kampanye promosi
Maka banding dapat memperkuat argumentasi bahwa merek sudah memiliki reputasi di masyarakat.

4. Merek Telah Terdaftar di Negara Lain

Untuk perusahaan yang memiliki pasar internasional, fakta bahwa merek telah diterima di sistem hukum negara lain menjadi argumen kuat bahwa merek layak didaftarkan juga di Indonesia.

5. Penolakan Tidak Sesuai dengan Asas Pembeda (Distinctiveness)

Jika merek memiliki unsur grafis unik, kombinasi kata, atau unsur inventif yang tidak ada pada merek pembanding, maka penolakan dapat diperdebatkan.

Ketika minimal satu dari alasan di atas terpenuhi, banding bukan hanya wajar dilakukan — tetapi merupakan langkah penting untuk mempertahankan identitas merek sebagai aset hukum dan komersial.

Berapa Biaya Mengurus Hak Merek HAKI

Pertanyaan ini sering muncul ketika seseorang memasuki tahapan banding. Banyak pemohon mengira bahwa banding dilakukan karena pendaftaran merek dikenakan biaya tambahan yang tinggi, padahal kedua hal itu berbeda.
Untuk memberikan konteks, biaya mengurus hak merek secara umum meliputi:
• Biaya pendaftaran awal
• Biaya perpanjangan (jika sudah terdaftar)
• Biaya konsultasi atau pendampingan profesional (opsional)
• Biaya revisi atau keberatan (jika menggunakan layanan konsultan)
Namun penting ditegaskan:

Pengajuan banding pada DJKI tidak dikenakan biaya resmi atau gratis.

Yang memerlukan biaya hanyalah penyusunan dokumen banding jika pemohon memilih menggunakan bantuan konsultan hukum atau ahli HAKI.
Mengurus hak merek bukan hanya soal biaya administratif. Yang paling penting adalah memastikan:
• Argumen hukum kuat
• Dokumen lengkap
• Proses sesuai regulasi

Dengan begitu, pemilik merek memiliki perlindungan hukum yang tepat dan menghindari risiko gagal permanen akibat kesalahan teknis atau administratif.

Bagaimana Jika Permohonan Merek HAKI Ditolak

Penolakan bukan akhir dari perjalanan pendaftaran merek. Justru penolakan sering kali menjadi tahap yang menentukan apakah pemohon memahami nilai merek tersebut atau memilih menyerah.
Jika permohonan merek ditolak, ada tiga pilihan realistis yang dapat dilakukan:

1. Mengajukan Tanggapan/Keberatan (Objection Response)

Ini adalah langkah pertama yang dilakukan sebelum banding. Jika argumen masih belum cukup kuat untuk membatalkan penolakan, barulah banding menjadi opsi.

2. Mengajukan Banding ke Komisi Banding Merek

Langkah ini dilakukan ketika pemohon yakin:
• Argumen hukum kuat
• Perbandingan merek tidak sepenuhnya relevan
• Merek memiliki potensi pasar dan nilai komersial besar
Banding menjadi proses advokasi resmi untuk memperjuangkan merek di jalur administratif.

3. Mengajukan Pendaftaran Baru (Jika Merek Tidak Bisa Dipertahankan)

Langkah ini dilakukan ketika memang:
• Merek terlalu umum
• Merek identik dengan yang sudah memiliki sertifikat
• Peluang menang banding sangat kecil

Dalam kondisi seperti ini, rebranding dan pendaftaran baru lebih rasional daripada mempertahankan merek yang jelas tidak dapat didaftarkan.

Yang perlu disadari adalah: Penolakan permohonan merek bukan kegagalan, tetapi bagian dari proses legal untuk memastikan merek benar-benar dilindungi sesuai hukum.

Apa Saja Tiga Jenis Banding Merek HAKI yang Berbeda

Dalam praktik hukum merek, bentuk banding dapat dilihat dari tujuan dan konteksnya. Secara umum, banding dalam pendaftaran merek dapat dibagi menjadi tiga jenis pendekatan:

1. Banding Berbasis Hukum (Legal-Based Appeal)

Jenis banding ini menggunakan argumen undang-undang, asas hukum, dan interpretasi peraturan sebagai fondasi utama.
Biasanya digunakan ketika:
• Penolakan didasarkan pada interpretasi pasal yang dianggap tidak tepat
• Ada inkonsistensi penerapan aturan dibanding kasus sebelumnya

2. Banding Berbasis Analisis Teknis Merek (Technical Appeal)

Pendekatan ini menilai:
• Fonetik (cara baca)
• Visual (logo, bentuk, warna, huruf)
• Konseptual (makna, pemaknaan budaya, bahasa)
Metode ini sering digunakan untuk menunjukkan bahwa merek tidak identik atau tidak memiliki persamaan pada pokoknya.

3. Banding Berbasis Fakta Lapangan dan Pemakaian (Use-Based Appeal)

Jenis banding ini paling kuat ketika pemohon memiliki bukti:
• Pemakaian luas di pasar
• Kontrak distributor
• Bukti penjualan
• Promo media dan pemasaran

Pendekatan ini menunjukkan bahwa merek sudah memiliki diferensiasi dan nilai komersial yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Dengan memahami ketiga pendekatan ini, pemohon dapat menentukan strategi banding yang paling relevan dan efektif.

Kesimpulan Terkait Banding Merek HAKI

Banding merupakan tahap penting dan strategis dalam proses perlindungan merek. Pemohon tidak hanya membutuhkan pemahaman prosedural, tetapi juga ketelitian dalam argumentasi. Itulah mengapa banyak pelaku usaha kini memilih menggunakan bantuan konsultan profesional agar proses banding lebih terstruktur, efektif, dan memiliki peluang lebih besar untuk diterima.

Jasa Pengurusan Banding Merek Berpengalaman

Menghadapi penolakan merek bukan akhir dari perjalanan Anda dalam melindungi identitas usaha. Proses banding ke Komisi Banding Merek (KBM) justru menjadi kesempatan terakhir untuk mempertahankan hak eksklusif atas nama bisnis yang selama ini Anda bangun. Namun, proses banding bukan sekadar menulis keberatan atau klarifikasi.

Banding membutuhkan analisis hukum, argumentasi yang tepat, serta pemahaman teknis terkait aturan yang berlaku di bawah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Inilah alasan banyak pelaku usaha memilih bekerja sama dengan penyedia jasa profesional seperti PERMATAMAS. Dengan pengalaman menangani berbagai kasus penolakan merek, PERMATAMAS memahami pola pemeriksaan DJKI dan bagaimana menyusun strategi banding yang terukur dan efektif.

Beberapa manfaat bekerja sama dengan profesional antara lain:
• Analisis penyebab penolakan secara mendalam dan objektif.
• Penyusunan dokumen banding yang formal, sistematis, dan memenuhi standar DJKI.
• Pendampingan hingga putusan diterbitkan, bukan sekadar pengiriman dokumen.

Pendampingan profesional memastikan setiap langkah memiliki dasar, strategi, serta peluang keberhasilan yang lebih besar. Karena dalam proses banding, argumen yang kuat dan struktur penyampaian sangat menentukan hasil.

Jika Anda saat ini menerima surat Usulan Penolakan dan tidak ingin mengambil risiko salah langkah, pertimbangkan menggunakan pendampingan ahli. Hubungi PERMATAMAS untuk konsultasi dan mulailah proses banding Anda dengan strategi yang benar, terukur, dan berpeluang dikabulkan.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat
WhatsApp: 0857-7763-0555
Telp Kantor: 021-89253417

FAQ

1. Apa itu Banding Merek HAKI?

Banding merek HAKI adalah proses hukum yang diajukan pemohon ketika permohonan merek mereka ditolak oleh DJKI pada tahap pemeriksaan substantif. Banding diajukan ke Komisi Banding Merek (KBM) sebagai upaya resmi untuk mempertahankan hak atas merek yang dinilai masih layak didaftarkan.

2. Kapan Banding Merek Bisa Diajukan?

Banding dapat diajukan setelah pemohon menerima surat resmi Usulan Penolakan Merek dari DJKI. Pengajuan memiliki batas waktu, sehingga pemohon harus segera menindaklanjuti sebelum masa pengajuan berakhir.

3. Apa Alasan Umum Permohonan Banding Merek Ditolak?

Beberapa penyebab umum antara lain:

  • Merek dinilai memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar.

  • Merek dianggap tidak memiliki daya pembeda.

  • Merek mengandung nama umum, simbol, atau istilah yang dilarang oleh Undang-Undang.

  • Dokumen pendukung atau argumentasi dianggap tidak cukup kuat.

4. Berapa Biaya Mengajukan Banding Merek?

Biaya resmi pemerintah untuk mengajukan banding merek adalah Rp 3.000.000. Namun biaya tambahan dapat muncul apabila pemohon menggunakan jasa konsultan, ahli, atau tim legal untuk menyusun dokumen banding.

5. Apakah Banding Merek Selalu Diterima?

Tidak. Keputusan Komisi Banding Merek dapat diterima atau ditolak. Hasil sangat bergantung pada kekuatan argumentasi, legal basis, dan pembuktian bahwa merek tidak menyalahi ketentuan hukum atau tidak identik dengan merek lain.

6. Berapa Lama Proses Banding Merek?

Proses banding umumnya membutuhkan waktu beberapa bulan hingga putusan diterbitkan, tergantung antrean dan kompleksitas kasus di DJKI.

7. Apakah Bisa Mengajukan Banding Tanpa Konsultan?

Bisa. Namun proses banding bersifat legal teknis, sehingga banyak pemohon menggunakan bantuan konsultan atau jasa profesional agar argumentasi lebih kuat dan peluang diterima lebih tinggi.

8. Siapa yang Bisa Membantu Jika Saya Ingin Banding Merek?

Jika Anda membutuhkan bantuan profesional, PERMATAMAS menyediakan layanan konsultasi, penyusunan dokumen banding, hingga pendampingan sampai putusan final.

jasa pengurusan sertifikasi halal
jasa pengurusan sertifikasi halal

PERMATAMAS INDONESIA

Jasapendaftaranmerek.com adalah layanan pengurusan pendaftaran merek, sanggah merek, pengalihan merek, banding merek resmi di Indonesia

KONTAK KAMI

Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat

Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

Copyright @ 2023 – Jasa Pendaftaran Merek – Support DokterWebsite.ID