Kelas 45 DJKI - Jasa Pendaftaran Merek HAKI

Apakah Kantor Hukum Wajib Daftar Merek HAKI Kelas 45?

daftar HAKI, Daftar Merek, Jasa Pendaftaran Merek, pendaftaran merek·September 28, 2026

Apakah Kantor Hukum Wajib Daftar Merek HAKI Kelas 45? – Bagi kantor hukum, firma hukum, advokat, dan konsultan, nama usaha bukan hanya sekadar identitas. Nama tersebut dapat menjadi bagian dari reputasi profesional yang digunakan pada kantor, website, dokumen hukum, media sosial, hingga komunikasi dengan klien. Lalu, apakah kantor hukum wajib daftar merek HAKI Kelas 45?

Jawabannya perlu dibedakan antara wajib secara hukum dan penting secara bisnis. Pendaftaran merek bukan kewajiban umum agar sebuah kantor hukum dapat menjalankan usahanya. Namun, pendaftaran dapat memberikan perlindungan hukum terhadap merek sesuai kelas dan jenis jasa yang didaftarkan.

Kelas 45 sendiri secara resmi mencakup jasa hukum serta jasa keamanan untuk perlindungan bangunan dan individu. Dalam klasifikasi DJKI terdapat berbagai uraian seperti konsultasi hukum, jasa pengacara, penelitian hukum, litigasi, mediasi, penyelesaian sengketa, hingga jasa hukum terkait pendaftaran dan perlindungan merek.

Pada 2026, pendaftaran merek diatur antara lain melalui Permenkum Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pendaftaran Merek, yang tercatat berstatus berlaku.

Untuk informasi resmi mengenai kekayaan intelektual, pemilik usaha dapat mengakses DJKI.

Apakah Kantor Hukum Wajib Mendaftarkan Merek?

Tidak semua kantor hukum wajib mendaftarkan mereknya. Pendaftaran merek berbeda dengan legalitas pendirian atau izin untuk menjalankan kegiatan usaha.

Akan tetapi, jika nama kantor hukum ingin dijadikan identitas merek dan memperoleh perlindungan berdasarkan sistem pendaftaran merek, maka pendaftaran kepada DJKI menjadi langkah yang relevan. DJKI menyediakan mekanisme pendaftaran merek secara online dan pemohon dapat mengajukan permohonan secara mandiri.

Dengan demikian, pertanyaan yang lebih tepat bukan hanya “wajib atau tidak?”, tetapi apakah nama kantor hukum tersebut penting untuk dilindungi sebagai aset merek?

Bagi firma yang telah membangun reputasi dan memiliki basis klien, pertimbangan tersebut menjadi semakin penting.

Apa Itu Merek HAKI Kelas 45?

Kelas 45 merupakan salah satu klasifikasi jasa dalam sistem merek. Kelas ini mencakup jasa hukum dan jasa keamanan, serta beberapa jenis jasa pribadi dan sosial lainnya.

Untuk kantor hukum, beberapa uraian jasa yang terdapat dalam klasifikasi resmi DJKI antara lain jasa konsultasi hukum, jasa penyiapan dokumen hukum, jasa pengacara, jasa penelitian hukum, jasa litigasi, jasa mediasi, jasa penasihat hukum, serta jasa hukum berkaitan dengan pembentukan dan pendaftaran perusahaan.

Artinya, sebuah firma hukum perlu memperhatikan bukan hanya nama mereknya, tetapi juga uraian jasa yang akan dimasukkan dalam permohonan.

Pemilihan uraian jasa yang tepat membantu memastikan permohonan menggambarkan aktivitas profesional yang memang dijalankan.

Contoh Merek HAKI Kelas 45 dan Keterangannya

Berikut 10 contoh layanan yang dapat berkaitan dengan Kelas 45. Contoh ini bukan berarti semua kantor hukum harus mendaftarkan seluruhnya.

1. Jasa Konsultasi Hukum

Kantor hukum yang memberikan nasihat dan konsultasi hukum kepada klien dapat menggunakan merek untuk membedakan layanan profesionalnya.

2. Jasa Pengacara

Jasa pengacara termasuk salah satu layanan yang tercantum dalam klasifikasi Kelas 45. Nama firma dapat digunakan sebagai identitas layanan kepada klien.

3. Jasa Advokasi Hukum

Layanan advokasi hukum dapat menjadi bagian dari jasa firma yang menggunakan merek sebagai identitas profesional.

4. Jasa Litigasi

Firma yang menangani perkara di pengadilan dapat mencantumkan uraian jasa yang sesuai dengan aktivitas litigasinya.

5. Jasa Mediasi

Mediasi merupakan salah satu layanan hukum yang tercantum dalam klasifikasi Kelas 45.

6. Jasa Penyelesaian Sengketa

Firma yang menyediakan layanan penyelesaian sengketa dapat mempertimbangkan uraian jasa yang relevan dalam Kelas 45.

7. Jasa Penelitian Hukum

Layanan penelitian hukum dapat digunakan oleh firma atau konsultan yang melakukan riset dan analisis hukum bagi klien.

8. Jasa Penyusunan Dokumen Hukum

DJKI mencantumkan jasa penyiapan dokumen hukum sebagai salah satu uraian dalam Kelas 45.

9. Jasa Konsultasi Kekayaan Intelektual

Konsultasi yang berkaitan dengan perlindungan merek, paten, hak cipta, dan kekayaan intelektual tertentu juga dapat berada dalam Kelas 45.

10. Jasa Keamanan

Kelas 45 tidak hanya berisi jasa hukum. DJKI juga mencantumkan jasa keamanan untuk perlindungan properti dan individu, jasa penjaga keamanan, serta berbagai layanan keamanan lainnya.

Mengapa Kantor Hukum Perlu Mempertimbangkan Pendaftaran Merek?

Walaupun tidak merupakan kewajiban umum untuk menjalankan kantor hukum, merek dapat menjadi aset bisnis yang bernilai.

Bayangkan sebuah firma telah membangun reputasi selama bertahun-tahun. Nama firma tersebut telah digunakan pada website, dokumen, papan nama, proposal, media sosial, dan berbagai kegiatan profesional. Jika nama tersebut belum ditata perlindungan mereknya, pemilik usaha dapat menghadapi persoalan apabila muncul pihak lain dengan identitas yang memiliki kemiripan.

Beberapa pertimbangan pendaftaran merek antara lain:

Membangun identitas profesional.
Menata perlindungan merek secara formal.
Mendukung pengembangan bisnis.
Membantu membedakan layanan dari kompetitor.
Menjadikan merek sebagai salah satu aset tidak berwujud.

Pendaftaran tetap bukan jaminan bahwa setiap permohonan akan disetujui, karena permohonan harus melalui tahapan pemeriksaan DJKI.

Apakah Nama Firma yang Sudah Terdaftar Otomatis Menjadi Merek?

Tidak otomatis.

Nama badan usaha, nama firma, nama domain, akun media sosial, dan merek merupakan hal yang dapat memiliki fungsi serta rezim hukum berbeda.

Memiliki legalitas badan usaha tidak dengan sendirinya berarti nama tersebut telah memperoleh perlindungan sebagai merek pada kelas tertentu.

Karena itu, kantor hukum yang ingin memperoleh perlindungan melalui sistem merek perlu mempertimbangkan pengajuan merek secara tersendiri kepada DJKI.

Kapan Kantor Hukum Sebaiknya Mendaftarkan Merek?

Tidak ada satu tanggal yang berlaku untuk semua kantor hukum. Namun, pendaftaran sebaiknya dipertimbangkan sebelum nama tersebut semakin luas digunakan dan sebelum investasi branding menjadi semakin besar.

Beberapa kondisi yang dapat menjadi momentum untuk mempersiapkan pendaftaran:

Kantor baru menentukan nama dan identitas.
Firma mulai melakukan branding secara serius.
Website dan media sosial menggunakan nama firma.
Kantor mulai memperluas wilayah pelayanan.
Nama firma telah dikenal oleh banyak klien.
Firma ingin mengembangkan layanan baru.

Semakin penting sebuah nama bagi bisnis, semakin relevan pula pembahasan mengenai perlindungan mereknya.

Pentingnya Penelusuran Merek Sebelum Mendaftar

Sebelum mengajukan permohonan, sebaiknya dilakukan penelusuran terlebih dahulu.

Tujuannya adalah mengetahui apakah terdapat merek yang sudah terdaftar atau memiliki kemiripan dengan nama yang akan digunakan. Penelusuran dapat menjadi bagian dari strategi untuk mengurangi risiko sebelum mengeluarkan biaya pendaftaran.

Namun, hasil penelusuran bukan keputusan resmi DJKI dan tidak dapat menjamin permohonan pasti diterima.

Pemeriksaan resmi tetap dilakukan oleh DJKI sesuai ketentuan yang berlaku.

Syarat Daftar Merek Kelas 45

DJKI menyediakan pendaftaran merek secara online. Dalam prosesnya, pemohon perlu melengkapi data pemohon, data merek, klasifikasi barang atau jasa, serta dokumen yang dipersyaratkan. DJKI menyebutkan antara lain etiket atau label merek dan tanda tangan pemohon sebagai dokumen yang diunggah dalam proses pendaftaran.

Secara umum, persiapkan:

Nama merek.
Logo atau etiket jika digunakan.
Data pemohon.
Kelas 45.
Uraian jasa.
Tanda tangan pemohon.
Dokumen pendukung sesuai status pemohon.
Surat kuasa apabila menggunakan kuasa/konsultan KI.

Kelengkapan administrasi menjadi salah satu bagian penting sebelum permohonan diajukan.

Bagaimana Cara Daftar Merek HAKI Kelas 45?

Proses pendaftaran dapat dilakukan melalui sistem resmi DJKI. Pemohon dapat membuat akun dan mengajukan permohonan secara online. DJKI menjelaskan bahwa sistem tersebut memungkinkan pemohon mengurus pendaftaran dari mana saja.

Alurnya secara sederhana:

Penentuan nama → Penelusuran merek → Pemilihan Kelas 45 → Penentuan uraian jasa → Persiapan dokumen → Pengajuan online → Pembayaran PNBP → Pemeriksaan DJKI.

Pemohon dapat melakukan pengajuan secara mandiri atau menggunakan pendampingan profesional.

Berapa Biaya Daftar Merek Kelas 45?

Biaya pendaftaran perlu dibedakan antara PNBP resmi pemerintah dan biaya jasa pendampingan.

Pada 2026 terdapat regulasi baru mengenai PNBP Kementerian Hukum melalui PP Nomor 30 Tahun 2026. Karena tarif dapat mengikuti ketentuan yang berlaku pada saat permohonan dan pembayaran, calon pemohon sebaiknya melakukan pengecekan tarif terkini pada kanal resmi DJKI sebelum melakukan pembayaran.

Jika menggunakan jasa profesional, biaya pendampingan merupakan komponen yang berbeda dari PNBP.

Karena itu, saat meminta penawaran jasa, pastikan calon klien mengetahui:

Besaran PNBP.
Biaya jasa.
Dokumen yang termasuk.
Tahapan pendampingan.
Ketentuan apabila terdapat proses lanjutan.

Berapa Lama Proses Pendaftaran Merek?

Waktu pengurusan perlu dibedakan menjadi dua.

Pertama, waktu pengerjaan penyedia jasa, yaitu waktu yang diperlukan untuk menyiapkan dokumen dan mengajukan permohonan.

Kedua, waktu pemeriksaan DJKI, yang mengikuti tahapan resmi regulator.

PERMATAMAS menawarkan target proses cepat hanya 10 hari kerja untuk layanan pendampingan sesuai ruang lingkup pekerjaan. Angka tersebut tidak boleh dipahami sebagai jaminan sertifikat merek akan terbit dalam 10 hari.

Keputusan dan tahapan pemeriksaan merek tetap berada pada DJKI.

Apakah Merek Kelas 45 Pasti Diterima Setelah Dibayar?

Tidak.

Pembayaran biaya permohonan tidak sama dengan keputusan bahwa merek telah diterima. Permohonan tetap harus melalui tahapan pemeriksaan sesuai ketentuan.

Hal yang dapat diperhatikan pemohon antara lain:

Kemiripan dengan merek yang sudah ada.
Kesesuaian dengan klasifikasi.
Uraian jasa.
Persyaratan formalitas.
Ketentuan mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan.

Karena itu, penyedia jasa sebaiknya tidak memberikan janji bahwa suatu merek pasti diterima.

Apakah Firma Hukum Bisa Mendaftarkan Logo dan Nama Sekaligus?

Pemohon dapat mengajukan merek sesuai bentuk merek yang ingin digunakan dan dilindungi.

Jika firma menggunakan nama sekaligus logo sebagai identitas, pemohon perlu menentukan dengan jelas bentuk merek yang akan diajukan dan menyiapkan etiket yang sesuai.

Sebelum pengajuan, penting memastikan bahwa identitas yang diajukan memang merupakan identitas yang akan digunakan dalam kegiatan bisnis.

Layanan Pengurusan Merek HAKI Kelas 45

Bagi kantor hukum yang tidak ingin menangani seluruh proses administratif sendiri, pendampingan dapat membantu dari tahap awal hingga pengajuan.

PERMATAMAS dapat membantu calon pemohon dalam memahami kebutuhan pendaftaran, mempersiapkan administrasi, menentukan kelas dan uraian jasa, serta mendampingi proses sesuai ruang lingkup layanan.

Informasi mengenai Jasa Daftar Merek HAKI dapat menjadi referensi bagi pemilik firma yang ingin mempersiapkan pendaftaran.

Layanan Setelah Merek Terdaftar

Pengelolaan merek tidak selalu berhenti setelah pendaftaran.

Dalam perkembangan bisnis, pemilik merek dapat membutuhkan pengalihan hak apabila terjadi perubahan kepemilikan. Informasinya dapat dilihat melalui Jasa Pengalihan Merek HAKI.

Merek juga perlu dikelola masa perlindungannya. Untuk kebutuhan tersebut, tersedia Jasa Perpanjangan Merek HAKI.

Apabila menghadapi keputusan yang dapat ditempuh melalui mekanisme banding sesuai ketentuan, informasi mengenai layanan dapat dilihat melalui Jasa Banding Merek HAKI.

Keunggulan Layanan PERMATAMAS

PERMATAMAS menawarkan beberapa keunggulan layanan untuk membantu kebutuhan legalitas dan pendampingan usaha.

1. Proses cepat

Target layanan hanya 10 hari kerja untuk proses pendampingan sesuai ruang lingkup pekerjaan.

2. Berpengalaman

Berpengalaman sejak tahun 2011 dalam membantu berbagai kebutuhan legalitas dan perizinan.

3. Terpercaya

PERMATAMAS mencantumkan pengalaman +2.000 izin edar telah terbit sebagai bagian dari pengalaman layanan perusahaan. Angka ini merupakan klaim pengalaman perusahaan dan bukan jumlah merek yang diterbitkan DJKI.

4. Aman & resmi

Untuk urusan merek, lembaga yang berwenang adalah DJKI/Kementerian Hukum. Jadi, frasa “terdaftar system Kemenkes RI” tidak menjadi dasar bahwa merek telah terdaftar di DJKI. Untuk layanan merek, proses resmi harus mengacu pada mekanisme DJKI.

5. Garansi

Tersedia garansi 100% uang kembali sesuai syarat dan ketentuan layanan yang berlaku.

Apakah Kantor Hukum yang Baru Berdiri Perlu Mendaftarkan Merek?

Kantor hukum yang baru berdiri tidak otomatis diwajibkan mendaftarkan merek. Namun, jika nama yang dipilih memang akan digunakan sebagai identitas jangka panjang, pendaftaran dapat dipertimbangkan sejak awal.

Keuntungannya adalah pemilik dapat menata strategi mereknya sebelum melakukan investasi branding yang lebih besar.

Sebelum mengajukan, lakukan penelusuran dan pastikan nama tersebut sesuai dengan strategi bisnis serta uraian jasa yang ingin dilindungi.

Apakah Merek Kelas 45 Hanya untuk Kantor Hukum?

Tidak.

Kelas 45 juga mencakup berbagai jasa keamanan dan sejumlah jasa pribadi maupun sosial. Sistem klasifikasi DJKI mencantumkan jasa keamanan untuk perlindungan properti dan individu, jasa penjaga keamanan, pengawalan keamanan, serta berbagai layanan hukum.

Jadi, Kelas 45 tidak terbatas pada advokat atau firma hukum.

Kesimpulan

Kantor hukum tidak secara umum wajib mendaftarkan merek HAKI Kelas 45 agar dapat menjalankan kegiatan usahanya. Namun, apabila nama kantor ingin memperoleh perlindungan sebagai merek, pendaftaran melalui DJKI merupakan langkah yang perlu dipertimbangkan.

Kelas 45 mencakup berbagai jasa hukum dan keamanan, mulai dari konsultasi hukum, pengacara, advokasi, litigasi, mediasi, penelitian hukum, penyusunan dokumen hukum hingga layanan keamanan.

Sebelum mendaftar, lakukan penelusuran merek, tentukan kelas dan uraian jasa dengan tepat, siapkan dokumen, kemudian ajukan melalui mekanisme resmi DJKI. Pendaftaran bukan jaminan permohonan pasti diterima, karena keputusan akhir tetap mengikuti pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagi firma hukum dan konsultan yang ingin mendapatkan pendampingan, Jasa Pendaftaran Merek HAKI dapat menjadi salah satu pilihan untuk membantu proses administrasi dan pengajuan.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS INDONESIA

Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat

WhatsApp: 0857-7763-0555

Telp Kantor: 021-89253417

Website: www.jasapendaftaranmerek.com

FAQ Apakah Kantor Hukum Wajib Daftar Merek HAKI Kelas 45?

1. Apakah kantor hukum wajib memiliki merek terdaftar?

Tidak ada kewajiban umum bahwa setiap kantor hukum harus memiliki merek terdaftar. Pendaftaran merupakan langkah perlindungan merek.

2. Apakah firma hukum bisa mendaftarkan merek Kelas 45?

Bisa, apabila jasa yang ditawarkan sesuai dengan cakupan Kelas 45 dan memenuhi persyaratan pendaftaran.

3. Apa saja contoh jasa Kelas 45?

Antara lain konsultasi hukum, jasa pengacara, advokasi, litigasi, mediasi, penelitian hukum, penyusunan dokumen hukum dan jasa keamanan.

4. Apakah nama firma otomatis menjadi merek?

Tidak. Legalitas nama badan usaha dan pendaftaran merek merupakan hal yang berbeda.

5. Apakah logo firma juga dapat didaftarkan?

Logo dapat menjadi bagian dari identitas merek sesuai bentuk permohonan yang diajukan.

6. Apakah harus menggunakan jasa konsultan merek?

Tidak wajib. DJKI menyediakan mekanisme pendaftaran online yang dapat dilakukan pemohon sendiri.

7. Apakah penelusuran merek menjamin diterima?

Tidak. Penelusuran hanya membantu mengidentifikasi potensi kemiripan dan bukan keputusan resmi DJKI.

8. Apakah Kelas 45 hanya untuk jasa hukum?

Tidak. Kelas 45 juga mencakup jasa keamanan serta beberapa jasa pribadi dan sosial.

9. Apakah merek yang telah terdaftar dapat dialihkan?

Ya. Pengalihan hak atas merek dapat dilakukan melalui prosedur sesuai ketentuan yang berlaku.

10. Di mana mendapatkan informasi resmi pendaftaran merek?

Informasi resmi dapat diperoleh melalui DJKI dan JDIH DJKI. Permenkum Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pendaftaran Merek tercatat berstatus berlaku.

Jasa Pendaftaran Merek HAKI Kelas 45 Firma Hukum dan Konsultan Resmi

daftar HAKI, Daftar Merek, Jasa Pendaftaran Merek, pendaftaran merek·September 28, 2026

Jasa Pendaftaran Merek HAKI Kelas 45 Firma Hukum dan Konsultan Resmi – Nama firma hukum dan konsultan bukan sekadar identitas di papan kantor atau kartu nama. Ketika nama tersebut mulai dikenal klien, digunakan dalam dokumen profesional, website, media sosial, hingga berbagai kegiatan bisnis, merek dapat berkembang menjadi aset penting. Karena itu, jasa pendaftaran merek HAKI Kelas 45 dapat menjadi pilihan bagi firma hukum dan konsultan yang ingin menata perlindungan mereknya secara lebih terencana.

Kelas 45 berkaitan dengan berbagai jasa hukum, termasuk jasa advokasi, konsultasi hukum, jasa pengacara, penelitian hukum, mediasi, serta layanan hukum lainnya. Dokumen resmi DJKI juga menunjukkan contoh permohonan Kelas 45 yang digunakan untuk jasa konsultasi hukum, litigasi, bantuan hukum, dan konsultasi kekayaan intelektual.

Pada 2026, proses pendaftaran merek berada dalam kerangka Permenkum Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pendaftaran Merek, yang tercatat berstatus berlaku. Artinya, pemilik firma hukum dan konsultan perlu memperhatikan bukan hanya nama merek, tetapi juga kelas, uraian jasa, dokumen, serta prosedur pengajuannya.

Untuk informasi resmi mengenai kekayaan intelektual, calon pemohon dapat mengakses DJKI.

Apa Itu Merek HAKI Kelas 45?

Kelas 45 merupakan klasifikasi merek yang digunakan untuk berbagai jasa hukum, keamanan, serta jasa pribadi dan sosial tertentu. Bagi firma hukum dan konsultan, kelas ini menjadi salah satu kelas yang perlu dipertimbangkan apabila layanan yang ditawarkan termasuk dalam cakupan jasa hukum.

Contohnya antara lain jasa advokat, konsultasi hukum, bantuan hukum, penyusunan dokumen hukum, penelitian hukum, konsultasi kontrak, litigasi, mediasi, hingga layanan hukum tertentu yang berkaitan dengan kekayaan intelektual. Dokumen Berita Resmi Merek DJKI memperlihatkan bahwa layanan-layanan tersebut digunakan dalam permohonan merek Kelas 45.

Namun, pendaftaran tidak cukup hanya dengan menuliskan “firma hukum”. Pemohon perlu menentukan uraian jasa secara tepat agar permohonan menggambarkan kegiatan usaha yang sebenarnya.

Mengapa Firma Hukum Perlu Mendaftarkan Merek?

Firma hukum membangun reputasi melalui pengalaman, kualitas layanan, hubungan dengan klien, dan tentunya identitas usaha. Nama yang telah dikenal dapat memiliki nilai komersial yang semakin besar seiring perkembangan bisnis.

Pendaftaran merek membantu memberikan dasar perlindungan terhadap identitas merek sesuai kelas dan jenis jasa yang didaftarkan. Hal ini berbeda dengan sekadar memiliki nama badan usaha atau menggunakan nama tersebut di media sosial.

Beberapa alasan yang membuat pendaftaran merek perlu dipertimbangkan:

Membangun identitas profesional.
Memperkuat diferensiasi dengan firma atau konsultan lain.
Mendukung pengembangan aset tidak berwujud.
Memberikan dasar perlindungan hukum terhadap merek sesuai pendaftarannya.
Mendukung ekspansi layanan dan pemasaran.

Karena proses pemeriksaan dilakukan oleh DJKI, pendaftaran merek tidak dapat dijanjikan pasti diterima hanya karena nama tersebut telah digunakan sebelumnya.

Contoh Merek HAKI Kelas 45 dan Keterangannya

Berikut contoh jasa yang dapat berkaitan dengan Kelas 45. Uraian final tetap perlu disesuaikan dengan layanan yang benar-benar ditawarkan.

1. Firma Hukum

Firma hukum dapat menggunakan merek untuk membedakan identitas layanan profesionalnya. Nama firma dapat menjadi identitas yang digunakan pada dokumen, website, kantor, dan berbagai media komunikasi.

2. Jasa Konsultasi Hukum

Konsultasi hukum merupakan salah satu contoh layanan Kelas 45. Layanan dapat diberikan kepada individu maupun perusahaan yang membutuhkan nasihat hukum.

3. Jasa Pengacara

Jasa pengacara dapat menggunakan merek sebagai identitas layanan profesional. Uraian jasa perlu disesuaikan dengan aktivitas yang dijalankan.

4. Jasa Advokasi Hukum

Layanan advokasi hukum dapat menjadi bagian dari perlindungan merek untuk firma atau penyedia jasa hukum.

5. Jasa Litigasi

Firma yang menangani perkara litigasi dapat mencantumkan layanan yang relevan dengan kegiatan usahanya dalam permohonan merek.

6. Jasa Mediasi

Jasa mediasi merupakan layanan penyelesaian perselisihan yang dapat berkaitan dengan Kelas 45.

7. Jasa Penelitian Hukum

Konsultan atau firma yang menyediakan penelitian hukum dapat mempertimbangkan uraian jasa yang sesuai dengan klasifikasi Kelas 45.

8. Jasa Penyusunan Kontrak

Layanan bantuan dalam pembuatan atau penyusunan kontrak dapat menjadi bagian dari layanan hukum yang ditawarkan firma.

9. Konsultasi Kekayaan Intelektual

Firma atau konsultan yang memberikan konsultasi mengenai kekayaan intelektual dapat mencantumkan layanan yang sesuai dengan klasifikasi.

10. Jasa Keamanan

Selain jasa hukum, Kelas 45 juga mencakup berbagai jasa keamanan. Perusahaan keamanan dapat menggunakan merek untuk membedakan layanan pengamanan yang diberikan kepada pelanggan.

Contoh-contoh tersebut sejalan dengan berbagai uraian jasa yang tercantum dalam publikasi resmi DJKI untuk Kelas 45.

Syarat Pendaftaran Merek HAKI Kelas 45

Sebelum menggunakan jasa pendaftaran merek HAKI Kelas 45, dokumen dan informasi permohonan perlu dipersiapkan terlebih dahulu.

Standar pelayanan DJKI mencantumkan beberapa persyaratan seperti etiket/label merek dan tanda tangan pemohon. Untuk pemohon UMK terdapat dokumen tambahan, sedangkan penggunaan Konsultan KI membutuhkan surat kuasa. Pemohon yang menggunakan hak prioritas dari luar negeri juga memiliki persyaratan khusus.

Secara umum, persiapkan:

Nama merek.
Logo/etiket apabila digunakan.
Data pemohon.
Alamat pemohon.
Kelas 45.
Uraian jasa.
Tanda tangan pemohon.
Dokumen UMK apabila mengajukan fasilitas UMK.
Surat kuasa apabila menggunakan Konsultan KI.
Dokumen hak prioritas apabila relevan.

Semakin lengkap persiapan sejak awal, semakin mudah proses administrasi dilakukan.

Cara Memilih Uraian Jasa Kelas 45

Salah satu bagian penting dalam pendaftaran merek adalah memilih uraian jasa. Firma hukum dengan layanan yang berbeda dari konsultan keamanan tentu tidak dapat menggunakan uraian jasa secara sembarangan.

Misalnya, sebuah firma menawarkan konsultasi hukum, penyusunan kontrak, litigasi, dan mediasi. Uraian jasa yang dipilih sebaiknya mencerminkan layanan tersebut berdasarkan klasifikasi yang berlaku.

DJKI sendiri menampilkan berbagai contoh uraian Kelas 45, seperti konsultasi hukum, jasa pengacara, litigasi, bantuan hukum, konsultasi kontrak, dan mediasi.

Karena itu, sebelum pengajuan:

Petakan seluruh layanan utama.
Tentukan layanan yang benar-benar akan dilindungi.
Cocokkan dengan klasifikasi.
Hindari memasukkan uraian yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha.

Penelusuran Merek Sebelum Pendaftaran

Salah satu langkah yang sebaiknya dilakukan sebelum mengajukan merek adalah penelusuran.

Penelusuran membantu melihat apakah sudah terdapat merek yang memiliki kemiripan dengan nama yang ingin digunakan. Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap unsur kata maupun unsur visual dengan memperhatikan bidang jasa yang relevan.

Namun, hasil penelusuran bukan keputusan resmi DJKI. Tidak ada hasil pencarian yang dapat menjadi jaminan bahwa permohonan pasti diterima.

Karena itu, penelusuran sebaiknya digunakan sebagai langkah mitigasi risiko, bukan sebagai jaminan kelulusan.

Proses Jasa Pendaftaran Merek HAKI Kelas 45

Jasa pendampingan dapat membantu pemohon menyiapkan permohonan secara lebih terstruktur. Secara umum, prosesnya dimulai dengan konsultasi kebutuhan merek, pemeriksaan awal, pemilihan kelas dan uraian jasa, persiapan dokumen, kemudian pengajuan melalui sistem DJKI.

Standar pelayanan DJKI mencantumkan bahwa pemohon membuat akun pada sistem merek, mengajukan permohonan, serta mengikuti prosedur administratif yang ditetapkan.

Alur sederhananya:

Konsultasi → Penelusuran → Penentuan Kelas → Penyusunan Dokumen → Pengajuan → Pembayaran PNBP → Pemeriksaan DJKI → Tahapan Berikutnya.

Dengan pendampingan yang terstruktur, pemohon dapat lebih mudah memahami setiap tahapan yang sedang berlangsung.

Apakah Jasa Pendaftaran Merek Menjamin Merek Disetujui?

Tidak. Hal ini penting dipahami sejak awal.

Penyedia jasa dapat membantu mempersiapkan dan mengajukan permohonan, tetapi keputusan mengenai pendaftaran tetap berada pada DJKI sesuai ketentuan dan hasil pemeriksaan.

Karena itu, istilah seperti “resmi” sebaiknya dipahami sebagai pengurusan melalui prosedur resmi DJKI, bukan jaminan bahwa setiap permohonan pasti diterima.

Pendekatan ini juga lebih sesuai dengan prinsip E-E-A-T karena informasi kepada calon pemohon disampaikan secara transparan mengenai kewenangan penyedia jasa dan regulator.

Berapa Biaya Pendaftaran Merek Kelas 45?

Biaya pendaftaran perlu dibedakan menjadi PNBP resmi dan biaya jasa pendampingan.

Pada 2026 terdapat regulasi baru mengenai jenis dan tarif PNBP Kementerian Hukum melalui PP Nomor 30 Tahun 2026, yang tercatat berstatus berlaku di JDIH DJKI.

Karena tarif resmi dapat diperbarui berdasarkan regulasi yang berlaku pada saat pembayaran, calon pemohon sebaiknya melakukan pengecekan tarif melalui kanal resmi DJKI sebelum melakukan pembayaran.

Selain PNBP, apabila menggunakan jasa profesional, terdapat biaya layanan sesuai lingkup pekerjaan. Oleh karena itu, calon klien sebaiknya meminta rincian apakah penawaran sudah mencakup pemeriksaan merek, administrasi, pengajuan, monitoring, dan layanan lainnya.

Untuk informasi layanan, Anda dapat melihat Jasa Daftar Merek HAKI.

Berapa Lama Proses Pendaftaran Merek?

Waktu pengurusan perlu dibedakan antara waktu pengerjaan penyedia jasa dan waktu proses pemeriksaan DJKI.

PERMATAMAS menawarkan target pengerjaan layanan hanya 10 hari kerja sesuai ruang lingkup layanan pendampingan. Angka tersebut bukan berarti sertifikat merek dari DJKI pasti terbit dalam 10 hari.

Dalam standar pelayanan DJKI yang tersedia, pemeriksaan formalitas permohonan tercantum selama 15 hari kerja, dengan kemungkinan adanya tahapan tambahan apabila terdapat kekurangan formalitas.

Jadi, informasi waktu harus dibaca secara proporsional: penyedia jasa mengerjakan bagian yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan pemeriksaan dan keputusan berada pada DJKI.

Keunggulan Menggunakan Jasa Pendaftaran Merek

Menggunakan pendampingan profesional dapat membantu firma hukum atau konsultan yang ingin mengurangi pekerjaan administratif.

Beberapa manfaatnya meliputi:

Membantu mengidentifikasi kebutuhan kelas.
Membantu menyiapkan dokumen.
Membantu proses pengajuan.
Membantu memantau perkembangan permohonan.
Memberikan informasi apabila terdapat tahapan yang perlu ditindaklanjuti.

Namun, pemohon tetap sebaiknya memahami merek yang didaftarkan, kelas yang dipilih, uraian jasa, dan ruang lingkup layanan yang dibeli.

Layanan Setelah Merek Terdaftar

Perlindungan merek bukan berarti seluruh kebutuhan hukum terhadap merek berhenti setelah pendaftaran.

Dalam perjalanan bisnis, pemilik merek dapat membutuhkan pengalihan hak, perpanjangan, atau langkah hukum tertentu apabila menghadapi keputusan yang dapat ditempuh melalui mekanisme banding.

Untuk pengalihan kepemilikan merek, Anda dapat melihat Jasa Pengalihan Merek HAKI.

Untuk kebutuhan perpanjangan, tersedia Jasa Perpanjangan Merek HAKI.

Sedangkan untuk kebutuhan yang berkaitan dengan mekanisme banding, informasi dapat dilihat melalui Jasa Banding Merek HAKI.

Jasa Pendaftaran Merek HAKI Kelas 45 untuk Firma Hukum dan Konsultan

Firma hukum dan konsultan memiliki karakter usaha yang berbeda dengan bisnis barang konsumsi. Identitas merek biasanya melekat pada reputasi profesional, kualitas layanan, dan hubungan jangka panjang dengan klien.

Karena itu, pendaftaran merek sebaiknya tidak dilakukan hanya dengan memasukkan nama firma. Pemilik perlu mempertimbangkan nama merek, logo, Kelas 45, uraian jasa, status pemohon, dan strategi perlindungan merek.

PERMATAMAS dapat membantu proses pendampingan mulai dari persiapan hingga pengajuan sesuai ruang lingkup layanan.

Informasi layanan dapat dilihat melalui Jasa Pendaftaran Merek HAKI.

Keunggulan Layanan PERMATAMAS

PERMATAMAS memiliki beberapa keunggulan layanan yang dapat menjadi pertimbangan calon klien:

1. Proses cepat

Hanya 10 hari kerja untuk target proses layanan pendampingan sesuai ruang lingkup pekerjaan.

2. Berpengalaman

Berpengalaman sejak tahun 2011 dalam membantu berbagai kebutuhan legalitas dan perizinan usaha.

3. Terpercaya

Memiliki pengalaman layanan dengan klaim +2.000 izin edar telah terbit. Angka tersebut merupakan pengalaman perusahaan pada layanan perizinan dan bukan jumlah merek yang diterbitkan DJKI.

4. Aman & resmi

Untuk pendaftaran merek, lembaga yang berwenang adalah DJKI/Kementerian Hukum, bukan Kemenkes. Jadi, klaim “terdaftar system Kemenkes RI” tidak menjadi dasar bahwa suatu merek telah terdaftar di DJKI. Proses merek dilakukan melalui mekanisme resmi DJKI.

5. Garansi

Tersedia garansi 100% uang kembali sesuai syarat dan ketentuan layanan yang berlaku.

Mengapa Memilih Pendampingan yang Transparan?

Dalam pengurusan merek, transparansi menjadi bagian penting. Calon pemohon perlu mengetahui dengan jelas mana biaya resmi negara dan mana biaya jasa.

Begitu juga dengan waktu pengerjaan. Target internal penyedia jasa tidak sama dengan waktu pemeriksaan regulator. Penjelasan yang transparan membantu pemilik firma mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar.

Dengan pendekatan tersebut, proses pendaftaran merek dapat dipersiapkan secara lebih sistematis tanpa memberikan janji yang berada di luar kewenangan penyedia jasa.

Kesimpulan

Jasa pendaftaran merek HAKI Kelas 45 dapat membantu firma hukum dan konsultan menyiapkan proses pendaftaran merek secara lebih terstruktur. Kelas 45 relevan dengan berbagai layanan hukum seperti konsultasi hukum, advokasi, pengacara, litigasi, mediasi, penelitian hukum, penyusunan kontrak, dan layanan hukum lainnya.

Persiapan yang penting meliputi nama merek, etiket atau logo, data pemohon, Kelas 45, uraian jasa, tanda tangan, serta dokumen tambahan sesuai kondisi pemohon. Standar pelayanan DJKI juga mengatur dokumen tertentu bagi UMK, pengguna Konsultan KI, dan pemohon yang menggunakan hak prioritas.

Sebelum mendaftarkan merek, lakukan penelusuran, pastikan uraian jasa sesuai kegiatan usaha, dan pahami bahwa keputusan akhir berada pada DJKI. Dengan persiapan yang tepat, firma hukum maupun konsultan dapat mengelola identitas mereknya secara lebih profesional.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS INDONESIA

Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat

WhatsApp: 0857-7763-0555

Telp Kantor: 021-89253417

Website: www.jasapendaftaranmerek.com

FAQ Jasa Pendaftaran Merek HAKI Kelas 45

1. Apa itu merek HAKI Kelas 45?

Kelas 45 merupakan kelas yang mencakup berbagai jasa hukum, keamanan, serta jasa pribadi dan sosial tertentu.

2. Apakah firma hukum dapat mendaftarkan merek di Kelas 45?

Bisa, apabila jasa yang ditawarkan sesuai dengan cakupan Kelas 45 dan persyaratan pendaftaran.

3. Apakah konsultan hukum termasuk Kelas 45?

Jasa konsultasi hukum termasuk contoh layanan yang dapat berkaitan dengan Kelas 45. Uraian final harus disesuaikan dengan layanan yang ditawarkan.

4. Apakah jasa keamanan masuk Kelas 45?

Ya, berbagai jasa keamanan termasuk dalam cakupan Kelas 45.

5. Apa saja dokumen yang perlu disiapkan?

Di antaranya etiket/label merek, tanda tangan pemohon, data pemohon, kelas dan uraian jasa, serta dokumen tambahan sesuai kondisi pemohon.

6. Apakah wajib menggunakan jasa konsultan?

Tidak wajib. Pemohon dapat mengajukan permohonan melalui sistem DJKI sendiri, tetapi dapat menggunakan jasa pendampingan apabila membutuhkan bantuan.

7. Apakah nama firma otomatis terlindungi karena sudah digunakan?

Penggunaan nama dan pendaftaran merek merupakan hal yang berbeda. Perlindungan merek mengikuti ketentuan pendaftaran dan ruang lingkup kelas yang diajukan.

8. Apakah jasa pendaftaran menjamin merek diterima?

Tidak. Penyedia jasa membantu proses administrasi dan pendampingan, sedangkan keputusan akhir berada pada DJKI.

9. Apakah merek yang sudah terdaftar dapat dialihkan?

Ya, pengalihan hak atas merek dapat dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

10. Di mana mendapatkan informasi resmi tentang pendaftaran merek?

Informasi resmi dapat diperoleh melalui DJKI dan JDIH DJKI. Permenkum Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pendaftaran Merek tercatat berstatus berlaku.

Syarat Daftar Merek HAKI Kelas 45 Jasa Hukum dan Keamanan Lengkap

daftar HAKI, Daftar Merek, Jasa Pendaftaran Merek, pendaftaran merek·September 28, 2026

Syarat Daftar Merek HAKI Kelas 45 Jasa Hukum dan Keamanan Lengkap – Bagi kantor hukum, advokat, konsultan hukum, perusahaan jasa keamanan, investigator, maupun penyedia layanan sosial, merek merupakan bagian penting dari identitas bisnis. Nama dan logo yang digunakan terus-menerus dapat menjadi aset usaha yang memiliki nilai komersial. Karena itu, memahami syarat daftar merek HAKI Kelas 45 sebelum mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menjadi langkah yang penting.

Kelas 45 secara umum mencakup jasa hukum dan keamanan serta jasa pribadi dan sosial tertentu. Kelas ini dapat relevan untuk berbagai usaha profesional, tetapi pemohon tetap perlu memilih uraian jasa yang sesuai dengan layanan sebenarnya. DJKI menyediakan klasifikasi kelas merek yang menjadi acuan dalam menentukan jenis jasa.

Pada 2026, pendaftaran merek juga berada dalam kerangka Permenkum Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pendaftaran Merek, yang tercatat berstatus berlaku. Oleh sebab itu, persiapan dokumen, penentuan kelas, uraian jasa, dan pemeriksaan merek sebaiknya dilakukan sejak awal agar permohonan tidak bermasalah secara administratif.

Untuk informasi resmi mengenai kekayaan intelektual, Anda dapat mengakses DJKI.

Apa Itu Merek HAKI Kelas 45?

Merek HAKI Kelas 45 adalah merek yang digunakan untuk mengidentifikasi jasa yang berada dalam kategori Kelas 45. Berdasarkan klasifikasi yang tersedia pada sistem DJKI, Kelas 45 mencakup jasa hukum dan keamanan serta jasa pribadi dan sosial tertentu yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan individu.

Bagi kantor hukum, misalnya, merek dapat digunakan untuk membedakan layanan konsultasi hukum, advokasi, mediasi, arbitrase, penyelesaian sengketa, atau layanan hukum lainnya. Sementara itu, perusahaan keamanan dapat menggunakan kelas ini untuk layanan keamanan yang sesuai dengan uraian klasifikasi.

Sebelum mengajukan permohonan, calon pemilik merek sebaiknya tidak hanya menentukan nama merek, tetapi juga memastikan jenis jasa dan uraian jasa sudah sesuai. Dalam permohonan merek, kelas jasa dan uraian jenis jasa merupakan bagian penting dari informasi yang harus dicantumkan.

Contoh Merek HAKI Kelas 45 dan Keterangannya

Berikut contoh bidang jasa yang dapat berkaitan dengan Kelas 45. Contoh ini digunakan sebagai gambaran dan uraian akhirnya tetap perlu disesuaikan dengan kegiatan usaha serta klasifikasi yang berlaku.

1. Kantor Hukum

Kantor hukum dapat menggunakan merek untuk membangun identitas profesional dalam memberikan layanan hukum kepada klien. Nama kantor yang digunakan secara konsisten dapat menjadi bagian dari identitas bisnis yang perlu dipertimbangkan untuk perlindungan merek.

2. Jasa Konsultasi Hukum

Konsultan hukum dapat menggunakan merek sebagai identitas layanan konsultasi yang diberikan kepada individu maupun badan usaha. Uraian jasa sebaiknya dibuat sesuai cakupan layanan sebenarnya.

3. Jasa Advokat

Layanan advokat merupakan salah satu bidang yang berkaitan dengan jasa hukum. Pendaftaran merek dapat membantu membedakan identitas layanan dari penyedia jasa lainnya.

4. Jasa Mediasi

Penyedia jasa mediasi dapat menggunakan merek untuk mengidentifikasi layanan penyelesaian perselisihan yang diberikan kepada klien.

5. Jasa Arbitrase

Lembaga atau penyedia layanan arbitrase dapat mempertimbangkan Kelas 45 apabila uraian jasa yang digunakan sesuai dengan klasifikasi yang berlaku.

6. Jasa Penyelesaian Sengketa

Jasa penyelesaian sengketa merupakan layanan profesional yang dapat berkaitan dengan bidang hukum. Merek dapat digunakan sebagai identitas layanan yang ditawarkan kepada masyarakat atau perusahaan.

7. Jasa Keamanan

Perusahaan yang menyediakan layanan keamanan dapat menggunakan merek untuk membedakan layanan pengamanan yang diberikan kepada pelanggan.

8. Jasa Investigasi

Penyedia layanan investigasi dapat menggunakan merek sebagai identitas usaha. Uraian jasa perlu disesuaikan dengan kegiatan investigasi yang benar-benar dilakukan.

9. Jasa Perlindungan Individu

Layanan yang berkaitan dengan perlindungan pribadi tertentu juga dapat berada dalam cakupan Kelas 45 sesuai klasifikasi.

10. Konsultasi Kekayaan Intelektual

Jasa tertentu yang berkaitan dengan konsultasi kekayaan intelektual juga dapat berkaitan dengan Kelas 45. Pemilihan uraian jasa tetap harus mengacu pada klasifikasi yang berlaku.

DJKI sendiri menyediakan daftar klasifikasi Kelas 45 yang dapat digunakan sebagai referensi sebelum menentukan uraian jasa.

Syarat Daftar Merek HAKI Kelas 45

Memahami syarat merupakan tahap awal yang tidak boleh dilewatkan. Berdasarkan standar pelayanan DJKI, permohonan pendaftaran merek membutuhkan beberapa komponen administrasi seperti etiket/label merek dan tanda tangan pemohon. Untuk pemohon UMK terdapat dokumen tambahan sesuai statusnya, sedangkan apabila menggunakan Konsultan KI diperlukan surat kuasa.

Secara umum, hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain:

Nama atau label merek yang akan didaftarkan.
Data lengkap pemohon, termasuk nama, alamat dan kewarganegaraan.
Kelas jasa, dalam hal ini Kelas 45 apabila sesuai dengan kegiatan usaha.
Uraian jasa yang akan dilindungi.
Etiket atau logo merek, apabila merek menggunakan unsur visual.
Tanda tangan pemohon.
Bukti pembayaran PNBP.
Dokumen UMK, apabila mengajukan tarif khusus UMK.
Surat kuasa, apabila pengajuan menggunakan Konsultan KI.
Dokumen hak prioritas, apabila permohonan menggunakan hak prioritas dari luar negeri.

DJKI juga mencantumkan bukti prioritas dan terjemahannya sebagai dokumen khusus apabila pemohon memang menggunakan hak prioritas dari luar negeri.

Data Pemohon Harus Dipersiapkan dengan Benar

Salah satu bagian penting dalam pendaftaran merek adalah data pemohon. Informasi yang dimasukkan harus konsisten dengan dokumen yang digunakan dalam permohonan.

Panduan DJKI menyebutkan bahwa permohonan mencakup informasi seperti nama lengkap, kewarganegaraan, alamat pemohon, serta data kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa. Permohonan juga memuat kelas dan uraian jenis barang atau jasa.

Kesalahan sederhana seperti perbedaan penulisan nama atau alamat dapat menimbulkan kebutuhan perbaikan administratif. Oleh sebab itu, sebelum permohonan dikirim, seluruh data sebaiknya diperiksa kembali.

Etiket atau Logo Merek

Etiket merupakan bagian penting dari permohonan merek. Apabila merek memiliki logo, desain yang diajukan sebaiknya sudah ditentukan sebelum permohonan dilakukan.

Pemohon juga perlu memastikan bahwa nama dan logo yang diajukan konsisten dengan merek yang akan digunakan dalam kegiatan usaha.

DJKI secara resmi mencantumkan etiket/label merek sebagai salah satu persyaratan permohonan pendaftaran merek.

Menentukan Kelas 45 dengan Tepat

Kesalahan menentukan kelas dapat menyebabkan perlindungan yang diperoleh tidak sesuai dengan kebutuhan usaha. Karena itu, jangan memilih Kelas 45 hanya karena bisnis bergerak di bidang jasa profesional.

Kelas 45 secara umum berkaitan dengan jasa hukum, keamanan, serta jasa pribadi dan sosial tertentu. Sementara itu, jasa bisnis, teknologi, pendidikan, kesehatan, restoran, dan bidang lainnya dapat memiliki klasifikasi berbeda.

Sebelum mendaftar, lakukan pemetaan:

Apa jasa utama yang ditawarkan?
Siapa pengguna jasa?
Apa bentuk layanan yang diberikan?
Apakah ada layanan tambahan?
Apakah layanan tersebut memang berada dalam Kelas 45?

Dengan cara tersebut, pemilihan kelas menjadi lebih terarah.

Pentingnya Menentukan Uraian Jasa

Selain kelas, uraian jasa juga sangat penting. Pemohon tidak cukup hanya menulis “jasa hukum” apabila kegiatan usaha memiliki layanan yang lebih spesifik.

Uraian jasa sebaiknya menggambarkan layanan yang benar-benar diberikan. Dengan demikian, permohonan menjadi lebih jelas dan sesuai dengan aktivitas bisnis.

DJKI memasukkan kelas barang/jasa dan uraian jenis barang/jasa sebagai bagian dari data permohonan.

Cara Daftar Merek HAKI Kelas 45

Pendaftaran merek dilakukan melalui sistem DJKI. Standar pelayanan DJKI menjelaskan bahwa pemohon membuat akun, memproses kode billing, melakukan pembayaran, masuk ke sistem merek, menginput data, mengunggah dokumen, memasukkan kode billing yang telah dibayar, dan memproses tanda terima.

Secara sederhana, alurnya adalah:

Menentukan nama merek.
Melakukan penelusuran merek.
Menentukan Kelas 45.
Menentukan uraian jasa.
Menyiapkan dokumen.
Membuat akun pada sistem pendaftaran.
Membuat kode billing.
Membayar PNBP.
Mengisi data permohonan.
Mengunggah dokumen.
Mengirim permohonan.
Mengikuti tahapan pemeriksaan.

Setelah permohonan masuk, DJKI melakukan pemeriksaan formalitas. Standar pelayanan DJKI mencantumkan waktu pelayanan pemeriksaan formalitas 15 hari kerja, dengan kemungkinan adanya tahapan tambahan apabila terdapat kekurangan formalitas.

Apakah Merek Kelas 45 Harus Ditelusuri Sebelum Didaftarkan?

Sangat dianjurkan melakukan penelusuran terlebih dahulu. Tujuannya bukan untuk menjamin permohonan diterima, tetapi untuk memperoleh gambaran mengenai merek yang sudah terdaftar atau sedang diajukan.

Penelusuran dapat membantu menemukan potensi kemiripan nama atau unsur merek dengan merek lain, terutama pada bidang jasa yang relevan.

Namun, hasil penelusuran bukan merupakan keputusan resmi DJKI. Keputusan akhir tetap mengikuti tahapan pemeriksaan sesuai peraturan yang berlaku.

Berapa Biaya Daftar Merek Kelas 45 Tahun 2026?

Untuk perencanaan anggaran, tarif resmi perlu dibedakan dari biaya jasa pendampingan.

Perlu diperhatikan bahwa dokumen standar pelayanan DJKI yang tersedia mencantumkan tarif lama Rp2.800.000 untuk pemohon umum dan Rp500.000 untuk UMKM.

Sementara itu, JDIH DJKI mencatat PP Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Hukum sebagai regulasi yang diunggah pada Juli 2026. Karena tarif 2026 telah mengalami pembaruan, calon pemohon sebaiknya memeriksa tarif yang berlaku pada saat pembayaran melalui kanal resmi DJKI.

Dengan demikian, jangan hanya menggunakan artikel lama sebagai patokan biaya. Tarif PNBP dapat berubah berdasarkan regulasi pemerintah.

Berapa Lama Proses Pendaftaran Merek?

Waktu proses harus dibedakan antara waktu pengerjaan pendampingan dan waktu pemeriksaan resmi DJKI.

PERMATAMAS menawarkan target proses cepat hanya 10 hari kerja untuk layanan pendampingan sesuai ruang lingkup pekerjaan. Angka tersebut bukan berarti sertifikat merek pasti diterbitkan DJKI dalam 10 hari.

Pada sisi regulator, standar pelayanan DJKI mencantumkan pemeriksaan formalitas selama 15 hari kerja dan dapat terdapat tahapan tambahan jika ada kekurangan dokumen.

Karena proses pendaftaran melibatkan tahapan pemeriksaan, tidak tepat menjanjikan bahwa setiap permohonan pasti selesai atau disetujui dalam jangka waktu tertentu.

Kesalahan Umum Saat Daftar Merek Kelas 45

Banyak masalah pendaftaran sebenarnya dapat diminimalkan dengan pemeriksaan awal. Kesalahan tidak selalu terjadi karena pemohon tidak memiliki dokumen, tetapi bisa muncul karena informasi yang diberikan tidak tepat.

Beberapa kesalahan yang perlu diperhatikan:

Tidak melakukan penelusuran merek.
Salah memilih kelas.
Uraian jasa tidak sesuai kegiatan usaha.
Data pemohon tidak konsisten.
Etiket merek tidak dipersiapkan dengan baik.
Dokumen UMK tidak sesuai ketika mengajukan tarif khusus.
Menganggap pembayaran PNBP berarti merek pasti diterima.
Menganggap penggunaan merek otomatis sama dengan pendaftaran merek.

Persiapan yang teliti dapat membantu mengurangi risiko masalah administratif pada tahap awal.

Mengapa Merek Kantor Hukum Perlu Didaftarkan?

Nama kantor hukum dapat berkembang menjadi identitas profesional yang dikenal oleh klien. Semakin lama digunakan, semakin besar pula nilai bisnis yang melekat pada nama tersebut.

Pendaftaran merek memberikan dasar perlindungan sesuai ruang lingkup barang atau jasa yang didaftarkan. Hal ini berbeda dengan sekadar memiliki nama perusahaan atau menggunakan nama tersebut di media sosial.

Bagi kantor hukum dan konsultan, perlindungan merek juga dapat mendukung:

Konsistensi identitas profesional.
Pengembangan jaringan usaha.
Pengelolaan aset tidak berwujud.
Penggunaan merek dalam aktivitas pemasaran.
Pengembangan layanan di masa mendatang.

Layanan Pengurusan Merek HAKI Kelas 45

Bagi pemilik kantor hukum, konsultan, atau perusahaan keamanan yang tidak ingin mengurus seluruh proses secara mandiri, pendampingan profesional dapat membantu mempersiapkan permohonan.

Anda dapat melihat informasi Jasa Daftar Merek HAKI untuk mengetahui layanan yang tersedia.

Pendampingan dapat mencakup pemeriksaan kebutuhan kelas, penyusunan informasi permohonan, persiapan dokumen, hingga proses pengajuan sesuai ruang lingkup layanan.

Layanan Setelah Merek Terdaftar

Pengelolaan merek tidak selalu berhenti setelah permohonan selesai. Dalam perkembangan usaha, pemilik merek dapat membutuhkan berbagai tindakan hukum administratif lainnya.

Untuk perubahan kepemilikan, informasi dapat dilihat pada Jasa Pengalihan Merek HAKI.

Untuk kebutuhan perpanjangan perlindungan merek, tersedia Jasa Perpanjangan Merek HAKI.

Apabila terdapat keputusan yang dapat ditempuh melalui mekanisme banding sesuai peraturan, pemilik merek juga dapat mempelajari Jasa Banding Merek HAKI.

Keunggulan Layanan PERMATAMAS

PERMATAMAS menawarkan beberapa keunggulan layanan yang dapat menjadi pertimbangan bagi pemilik usaha:

Proses cepat

Target pengerjaan layanan hanya 10 hari kerja, sesuai ruang lingkup pekerjaan pendampingan.

Berpengalaman

Berpengalaman sejak tahun 2011 dalam membantu berbagai kebutuhan legalitas dan perizinan usaha.

Terpercaya

PERMATAMAS mencantumkan pengalaman +2.000 izin edar telah terbit sebagai bagian dari pengalaman layanan perusahaan.

Aman & resmi

Untuk urusan merek, proses resmi berada pada DJKI/Kementerian Hukum. Karena itu, frasa “terdaftar system Kemenkes RI” tidak menjadi dasar pendaftaran merek. Merek seharusnya diproses melalui sistem dan kewenangan DJKI.

Garansi

Tersedia garansi 100% uang kembali sesuai syarat dan ketentuan layanan yang berlaku.

Kesimpulan

Syarat daftar merek HAKI Kelas 45 pada dasarnya meliputi persiapan identitas pemohon, etiket/label merek, tanda tangan, kelas dan uraian jasa, bukti pembayaran, serta dokumen tambahan sesuai kondisi pemohon. Jika menggunakan Konsultan KI, surat kuasa juga menjadi bagian dari persyaratan yang tercantum dalam standar pelayanan DJKI.

Untuk kantor hukum, konsultan, perusahaan keamanan, investigator, dan penyedia jasa terkait, Kelas 45 perlu dipilih berdasarkan jenis layanan yang benar-benar ditawarkan. Jangan memilih kelas hanya berdasarkan nama bisnis.

Yang tidak kalah penting, lakukan penelusuran merek sebelum mengajukan permohonan dan pastikan data serta dokumen sudah benar. Pendaftaran melalui DJKI tetap melalui pemeriksaan, sehingga tidak ada pihak yang dapat menjamin sebuah merek pasti diterima.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS INDONESIA

Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat

WhatsApp: 0857-7763-0555

Telp Kantor: 021-89253417

Website: www.jasapendaftaranmerek.com

FAQ Syarat Daftar Merek HAKI Kelas 45

1. Apa saja syarat daftar merek Kelas 45?

Di antaranya etiket/label merek, tanda tangan pemohon, data pemohon, kelas dan uraian jasa, serta dokumen tambahan sesuai kondisi pemohon.

2. Apakah kantor hukum dapat mendaftarkan mereknya di Kelas 45?

Bisa, sepanjang jasa yang ditawarkan sesuai dengan cakupan Kelas 45 dan memenuhi ketentuan pendaftaran.

3. Apakah konsultan hukum termasuk Kelas 45?

Jasa hukum tertentu dapat masuk Kelas 45. Uraian jasa tetap perlu disesuaikan dengan layanan sebenarnya.

4. Apakah perusahaan keamanan menggunakan Kelas 45?

Jasa keamanan termasuk dalam cakupan umum Kelas 45.

5. Apakah harus memiliki logo untuk mendaftarkan merek?

Merek dapat memiliki unsur verbal maupun unsur lainnya. Jika menggunakan label/logo, etiket tersebut perlu dipersiapkan untuk permohonan.

6. Apakah wajib menggunakan jasa konsultan?

Tidak selalu. DJKI menyediakan mekanisme pengajuan secara daring. Namun, pemohon dapat menggunakan pendampingan profesional apabila membutuhkan bantuan.

7. Apakah penelusuran merek menjamin permohonan diterima?

Tidak. Penelusuran hanya membantu mengidentifikasi potensi kemiripan. Keputusan akhir mengikuti proses pemeriksaan DJKI.

8. Berapa lama pemeriksaan formalitas?

Standar pelayanan DJKI mencantumkan 15 hari kerja untuk pemeriksaan formalitas, dengan kemungkinan tambahan waktu apabila terdapat kekurangan formalitas.

9. Apakah merek dapat dialihkan?

Ya, hak atas merek dapat dialihkan melalui mekanisme yang diatur dalam ketentuan kekayaan intelektual.

10. Di mana mendapatkan informasi resmi tentang pendaftaran merek?

Informasi resmi dapat diperoleh melalui website DJKI dan JDIH DJKI.

Biaya Daftar Merek HAKI Kelas 45 Kantor Hukum dan Konsultan Terbaru 2026

daftar HAKI, Daftar Merek, Jasa Pendaftaran Merek, pendaftaran merek·September 28, 2026

Biaya Daftar Merek HAKI Kelas 45 Kantor Hukum dan Konsultan Terbaru 2026 – Bagi kantor hukum, konsultan hukum, advokat, notaris, penyedia jasa keamanan, hingga penyedia layanan sosial, merek bukan sekadar nama usaha. Merek dapat menjadi identitas yang membedakan layanan profesional dari kompetitor. Karena itu, memahami biaya daftar merek HAKI Kelas 45 menjadi langkah penting sebelum mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Pada 2026, terdapat perubahan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pendaftaran merek. Berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2026, tarif permohonan merek untuk pemohon umum menjadi Rp2.800.000 per kelas, sedangkan tarif khusus UMK tetap Rp500.000 per kelas. Kebijakan tarif baru tersebut berlaku mulai 1 Agustus 2026.

Kelas 45 sendiri mencakup berbagai layanan seperti jasa hukum, konsultasi hukum, advokat, arbitrase, mediasi, investigasi, keamanan, perlindungan individu, hingga sejumlah layanan sosial. Daftar klasifikasi resmi DJKI menunjukkan banyak uraian jasa yang dapat masuk dalam Kelas 45.

Untuk informasi resmi mengenai pendaftaran dan perlindungan kekayaan intelektual, pemohon dapat mengakses DJKI.

Apa Itu Merek HAKI Kelas 45?

Kelas 45 merupakan salah satu kelas dalam klasifikasi merek yang secara umum berkaitan dengan jasa hukum, jasa keamanan, serta berbagai jasa pribadi dan sosial. Bagi pelaku usaha profesional, pemilihan Kelas 45 perlu disesuaikan dengan jasa yang benar-benar ditawarkan kepada konsumen.

Contohnya, kantor hukum dapat menggunakan Kelas 45 untuk layanan konsultasi hukum, jasa advokasi, penyusunan dokumen hukum, litigasi, mediasi, maupun jasa hukum lainnya. DJKI juga mencantumkan jasa seperti notaris, penelitian hukum, bantuan hukum, lisensi, perlindungan merek, dan penyelesaian sengketa dalam daftar Kelas 45.

Beberapa layanan yang dapat berkaitan dengan Kelas 45 antara lain:

Kantor hukum dan advokat.
Konsultan hukum.
Jasa mediasi dan arbitrase.
Jasa keamanan.
Jasa investigasi.
Jasa perlindungan individu.
Jasa konsultasi kekayaan intelektual.
Jasa penyusunan kontrak.
Jasa notaris.
Layanan sosial tertentu.

Pemilihan uraian jasa tetap harus dilakukan secara tepat karena biaya pendaftaran dihitung berdasarkan jumlah kelas yang diajukan, bukan sekadar berdasarkan nama mereknya.

Berapa Biaya Daftar Merek HAKI Kelas 45 Tahun 2026?

Pertanyaan mengenai biaya daftar merek HAKI Kelas 45 semakin penting setelah adanya perubahan tarif PNBP pada 2026.

Mulai 1 Agustus 2026, tarif resmi pendaftaran merek untuk pemohon umum menjadi Rp2.800.000 per kelas. Sementara itu, pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) tetap memperoleh tarif khusus sebesar Rp500.000 per kelas.

Kategori Pemohon	Tarif per Kelas 2026
Pemohon umum/non-UMK	Rp2.800.000
Pemohon UMK	Rp500.000

Jadi, apabila kantor hukum atau konsultan mendaftarkan satu merek hanya pada Kelas 45, biaya PNBP resminya adalah Rp2.800.000 untuk pemohon umum atau Rp500.000 apabila memenuhi ketentuan tarif UMK.

Perlu dibedakan antara biaya resmi PNBP DJKI dan biaya jasa pendampingan profesional. Jika menggunakan jasa konsultan atau penyedia layanan, biaya jasa dapat menjadi komponen terpisah sesuai ruang lingkup pekerjaan.

Bagaimana Jika Mendaftarkan Merek di Lebih dari Satu Kelas?

Pendaftaran merek dapat dilakukan untuk lebih dari satu kelas apabila kegiatan usaha memang membutuhkan perlindungan pada beberapa kelas. Setiap kelas mempunyai biaya PNBP tersendiri.

Sebagai gambaran untuk tarif pemohon umum 2026:

1 kelas: Rp2.800.000.
2 kelas: Rp5.600.000.
3 kelas: Rp8.400.000.
4 kelas: Rp11.200.000.

Perhitungan tersebut merupakan ilustrasi biaya PNBP berdasarkan tarif per kelas. Belum termasuk biaya jasa pendampingan apabila pemohon menggunakan layanan profesional.

Untuk UMK, dengan tarif Rp500.000 per kelas, dua kelas berarti Rp1.000.000 dan tiga kelas berarti Rp1.500.000. Tarif khusus tersebut tetap dipertahankan dalam kebijakan 2026.

Karena itu, sebelum membayar permohonan, pemilik kantor hukum atau konsultan sebaiknya memastikan terlebih dahulu kelas dan uraian jasa yang memang relevan.

Contoh Merek HAKI Kelas 45 dan Keterangannya

Berikut contoh layanan yang dapat berkaitan dengan Kelas 45 berdasarkan klasifikasi resmi DJKI. Contoh ini bersifat ilustrasi dan bukan berarti seluruh layanan kantor harus didaftarkan sekaligus.

1. Jasa Konsultasi Hukum

Mencakup layanan pemberian konsultasi atau nasihat mengenai persoalan hukum. Cocok untuk bisnis yang menawarkan jasa konsultasi hukum kepada individu maupun perusahaan.

2. Jasa Pengacara

Jasa pengacara merupakan salah satu contoh layanan yang tercantum dalam Kelas 45. Merek dapat digunakan sebagai identitas kantor atau layanan hukum yang diberikan.

3. Jasa Advokasi Hukum

Layanan advokasi hukum juga termasuk dalam cakupan Kelas 45. Pemilik usaha perlu mencantumkan uraian jasa secara sesuai dengan aktivitas yang benar-benar dijalankan.

4. Jasa Mediasi

Kelas 45 mencakup jasa mediasi, termasuk mediasi yang berkaitan dengan layanan hukum. Layanan ini dapat digunakan oleh penyedia jasa penyelesaian sengketa.

5. Jasa Arbitrase

Bagi konsultan atau lembaga yang menyediakan layanan arbitrase, Kelas 45 dapat menjadi kelas yang relevan sesuai uraian jasanya.

6. Jasa Penyelesaian Sengketa

Layanan dispute resolution atau penyelesaian sengketa termasuk salah satu contoh yang terdapat dalam klasifikasi Kelas 45 DJKI.

7. Jasa Penyusunan Kontrak

Jasa bantuan hukum dalam pembuatan kontrak dan penyusunan dokumen hukum juga tercantum dalam Kelas 45.

8. Jasa Penelitian Hukum

Konsultan atau lembaga yang menyediakan penelitian hukum dapat mempertimbangkan uraian jasa yang sesuai dengan Kelas 45.

9. Jasa Keamanan

Kelas 45 juga mencakup jasa keamanan untuk perlindungan individu maupun properti, termasuk jasa penjaga keamanan dan pengawasan keamanan.

10. Jasa Konsultasi Kekayaan Intelektual

Konsultasi yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, perlindungan merek, serta layanan tertentu mengenai lisensi juga terdapat dalam Kelas 45.

Mengapa Kantor Hukum Perlu Mendaftarkan Merek?

Kantor hukum sering membangun reputasi melalui nama, logo, dan identitas layanan yang digunakan secara konsisten. Ketika sebuah nama telah digunakan dalam jangka panjang, merek tersebut dapat menjadi bagian dari aset bisnis.

Indonesia menerapkan prinsip first to file dalam sistem pendaftaran merek. Artinya, pendaftaran menjadi faktor penting dalam memperoleh pelindungan hukum terhadap merek. DJKI juga menekankan pentingnya mendaftarkan merek sebelum berkembang terlalu jauh karena penggunaan tanpa pendaftaran tidak sama dengan memperoleh hak eksklusif atas merek.

Manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

Memiliki dasar perlindungan hukum terhadap merek terdaftar.
Membantu membangun identitas kantor atau jasa profesional.
Mengurangi risiko penggunaan merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya.
Menambah nilai aset tidak berwujud perusahaan.
Memudahkan pengelolaan merek untuk pengembangan usaha.

Syarat Daftar Merek Kelas 45

Sebelum menghitung biaya daftar merek HAKI Kelas 45, pemohon perlu mempersiapkan dokumen dan informasi yang diperlukan.

Secara umum, proses pendaftaran membutuhkan data pemohon, label/etiket merek, kelas serta uraian barang atau jasa, dan dokumen pendukung sesuai status pemohon. DJKI juga menyediakan mekanisme pendaftaran secara daring.

Beberapa hal yang perlu disiapkan:

Nama atau label merek.
Data pemohon.
Kelas 45 dan uraian jasa.
Etiket/logo merek jika digunakan.
Tanda tangan pemohon.
Dokumen UMK jika menggunakan tarif khusus UMK.
Surat kuasa apabila menggunakan kuasa/konsultan KI.

Khusus UMK, kebijakan 2026 juga memberikan beberapa alternatif dokumen untuk membuktikan status UMK, termasuk NIB berbasis risiko atau dokumen tertentu sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Cara Menghitung Biaya Daftar Merek HAKI Kelas 45

Perhitungan sederhananya adalah:

Biaya PNBP = tarif per kelas × jumlah kelas

Misalnya kantor hukum non-UMK hanya mengajukan satu merek pada Kelas 45:

Rp2.800.000 × 1 kelas = Rp2.800.000

Apabila merek diajukan pada Kelas 45 dan satu kelas tambahan:

Rp2.800.000 × 2 kelas = Rp5.600.000

Sedangkan apabila pemohon memenuhi kategori UMK:

Rp500.000 × 1 kelas = Rp500.000

Perlu diperhatikan bahwa angka tersebut merupakan PNBP resmi, bukan otomatis merupakan total biaya apabila pemohon menggunakan jasa pendampingan profesional.

Apakah Biaya Jasa Pendaftaran Merek Sama dengan Biaya DJKI?

Tidak selalu. Ini merupakan hal penting ketika calon pemohon mencari informasi biaya daftar merek HAKI Kelas 45 melalui internet.

Biaya resmi DJKI merupakan PNBP yang dibayarkan untuk permohonan pendaftaran. Sementara itu, jasa profesional dapat mencakup pekerjaan tambahan seperti konsultasi kelas, pemeriksaan awal merek, persiapan dokumen, pengajuan, pemantauan proses, serta pendampingan apabila terdapat kebutuhan administratif tertentu.

Karena itu, calon pemohon sebaiknya meminta rincian penawaran secara jelas: berapa PNBP, berapa biaya jasa, apa saja pekerjaan yang termasuk, dan apakah ada biaya tambahan pada tahap tertentu.

Untuk layanan pendampingan pendaftaran, Anda dapat melihat Jasa Daftar Merek HAKI.

Bagaimana Proses Daftar Merek Kelas 45?

DJKI telah menyediakan sistem pendaftaran merek secara daring. Pemohon dapat membuat akun, mengisi data permohonan, menentukan kelas, mengunggah dokumen, melakukan pembayaran, kemudian mengikuti proses pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Secara sederhana, alurnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Menentukan nama dan identitas merek.
Melakukan penelusuran merek.
Menentukan Kelas 45 dan uraian jasa.
Menyiapkan dokumen.
Membuat permohonan secara online.
Membayar PNBP.
Mengikuti tahapan pemeriksaan.
Menunggu hasil proses pendaftaran.

DJKI juga menyediakan klasifikasi resmi yang dapat digunakan sebagai referensi dalam menentukan uraian jasa.

Pentingnya Penelusuran Merek Sebelum Membayar

Kesalahan yang sering terjadi adalah pemilik usaha langsung mengajukan merek tanpa melakukan penelusuran terlebih dahulu.

Padahal, nama yang digunakan sebagai merek dapat memiliki kemiripan dengan merek yang sudah terdaftar atau sedang dalam proses. Penelusuran awal dapat membantu pemohon memahami kondisi merek sebelum mengeluarkan biaya PNBP.

Untuk kantor hukum dan konsultan, pemeriksaan sebaiknya tidak hanya melihat apakah nama tersebut persis sama, tetapi juga mempertimbangkan persamaan pada pokoknya, unsur kata, logo, serta jenis jasa yang berkaitan.

Penelusuran bukan jaminan bahwa permohonan pasti diterima, karena keputusan akhir tetap berada pada otoritas yang berwenang sesuai tahapan pemeriksaan.

Berapa Lama Proses Pendaftaran Merek?

Lama proses pendaftaran merek tidak sama dengan lama pekerjaan jasa pendampingan.

DJKI pada 2026 menyampaikan adanya upaya percepatan proses pendaftaran merek menjadi sekitar enam bulan apabila tidak terdapat kendala.

Karena itu, klaim layanan seperti “proses cepat hanya 10 hari kerja” sebaiknya dipahami sebagai target waktu pekerjaan administratif/pendampingan dari penyedia jasa, bukan janji bahwa sertifikat merek dari DJKI akan terbit dalam 10 hari kerja.

Tahapan pemeriksaan tetap mengikuti mekanisme dan kewenangan DJKI.

Kesalahan yang Dapat Membuat Permohonan Merek Bermasalah

Harga murah bukan satu-satunya pertimbangan ketika mengurus merek. Ketepatan informasi yang diajukan juga sangat penting.

Beberapa kesalahan yang perlu dihindari:

Tidak melakukan penelusuran merek terlebih dahulu.
Salah menentukan kelas.
Uraian jasa terlalu luas atau tidak sesuai kegiatan usaha.
Data pemohon tidak konsisten.
Etiket atau logo tidak sesuai dengan permohonan.
Menganggap NIB otomatis memberikan perlindungan merek.
Menganggap pembayaran PNBP berarti merek pasti disetujui.

Karena itu, pemeriksaan awal dan penyusunan uraian jasa perlu dilakukan secara teliti.

Layanan Setelah Merek Terdaftar

Pekerjaan terkait merek tidak berhenti ketika pendaftaran selesai. Dalam perjalanan bisnis, pemilik merek dapat membutuhkan layanan lain seperti pengalihan, perpanjangan, atau upaya banding sesuai kondisi yang dihadapi.

Untuk kebutuhan pengalihan hak atas merek, tersedia layanan Jasa Pengalihan Merek HAKI.

Untuk memperpanjang perlindungan merek, informasi dapat dilihat melalui Jasa Perpanjangan Merek HAKI.

Apabila menghadapi keputusan yang dapat diajukan melalui mekanisme banding sesuai ketentuan, tersedia informasi Jasa Banding Merek HAKI.

Jasa Daftar Merek HAKI Kelas 45 untuk Kantor Hukum dan Konsultan

Mengurus merek untuk kantor hukum atau konsultan membutuhkan perhatian pada pemilihan kelas serta uraian jasa. Tidak cukup hanya memasukkan nama usaha karena perlindungan merek berkaitan dengan barang atau jasa yang dicantumkan dalam permohonan.

PERMATAMAS dapat membantu proses pendampingan pendaftaran merek, mulai dari konsultasi awal, pemeriksaan kebutuhan kelas, persiapan administrasi hingga pendampingan proses pengajuan.

Untuk kebutuhan pendaftaran, Anda dapat mempelajari layanan Daftar Merek HAKI.

Keunggulan Layanan PERMATAMAS

PERMATAMAS menawarkan beberapa keunggulan layanan yang dapat menjadi pertimbangan calon pemohon:

1. Proses cepat

Target pengerjaan layanan disebut hanya 10 hari kerja untuk proses pendampingan sesuai ruang lingkup layanan.

2. Berpengalaman

PERMATAMAS telah berpengalaman sejak tahun 2011 dalam membantu berbagai kebutuhan perizinan dan legalitas usaha.

3. Terpercaya

Perusahaan mencantumkan pengalaman +2.000 izin edar telah terbit. Angka tersebut merupakan klaim pengalaman layanan perusahaan dan tidak berarti jumlah merek yang diterbitkan DJKI.

4. Aman dan resmi

Untuk pendaftaran merek, proses resminya berkaitan dengan DJKI/Kementerian Hukum, bukan sistem Kemenkes. Karena itu, klaim “terdaftar sistem Kemenkes RI” tidak dapat dijadikan dasar bahwa suatu merek telah terdaftar di DJKI.

5. Garansi

PERMATAMAS menawarkan garansi 100% uang kembali sesuai syarat dan ketentuan layanan yang berlaku.

Kesimpulan

Biaya daftar merek HAKI Kelas 45 tahun 2026 untuk pemohon umum adalah Rp2.800.000 per kelas, sedangkan tarif khusus UMK adalah Rp500.000 per kelas. Tarif tersebut merupakan PNBP resmi dan berlaku berdasarkan kebijakan tarif baru 2026.

Kelas 45 relevan untuk berbagai layanan seperti kantor hukum, konsultan hukum, advokat, mediasi, arbitrase, jasa keamanan, investigasi, hingga layanan tertentu di bidang sosial.

Sebelum mengajukan permohonan, pastikan nama merek telah ditelusuri, kelas dan uraian jasa telah disesuaikan, serta dokumen administrasi dipersiapkan dengan benar. Biaya pendaftaran tidak sama dengan biaya jasa pendampingan, sehingga rincian penawaran perlu diperiksa sejak awal.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS INDONESIA

Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat

WhatsApp: 0857-7763-0555

Telp Kantor: 021-89253417

Website: www.jasapendaftaranmerek.com

FAQ Biaya Daftar Merek HAKI Kelas 45

1. Berapa biaya daftar merek Kelas 45 tahun 2026?

Untuk pemohon umum, tarif PNBP adalah Rp2.800.000 per kelas. Untuk UMK, tarif khususnya Rp500.000 per kelas.

2. Apakah biaya Rp2.800.000 sudah termasuk jasa konsultan?

Tidak otomatis. Rp2.800.000 merupakan tarif PNBP per kelas. Jasa pendampingan dapat dikenakan secara terpisah.

3. Apakah kantor hukum termasuk Kelas 45?

Ya. Kelas 45 mencakup berbagai jasa hukum, termasuk jasa pengacara, konsultasi hukum, advokasi, litigasi, mediasi dan layanan terkait lainnya.

4. Apakah konsultan hukum dapat mendaftarkan merek di Kelas 45?

Dapat, sepanjang uraian jasa yang diajukan sesuai dengan layanan yang diberikan dan memenuhi ketentuan pendaftaran.

5. Apakah tarif UMK masih Rp500.000 pada 2026?

Ya. Tarif khusus UMK dipertahankan sebesar Rp500.000 per kelas.

6. Kalau mendaftarkan dua kelas, berapa biayanya?

Untuk pemohon umum, ilustrasinya Rp2.800.000 × 2 = Rp5.600.000 untuk PNBP dua kelas.

7. Apakah pendaftaran merek menjamin permohonan diterima?

Tidak. Pembayaran PNBP tidak berarti permohonan otomatis disetujui. Permohonan tetap melalui tahapan pemeriksaan sesuai ketentuan.

8. Berapa lama proses pendaftaran merek?

DJKI pada 2026 menyampaikan upaya percepatan menjadi sekitar enam bulan apabila tidak terdapat kendala.

9. Apakah merek bisa dialihkan kepada orang atau perusahaan lain?

Bisa dilakukan melalui mekanisme pengalihan hak atas merek sesuai ketentuan yang berlaku.

10. Di mana mendapatkan informasi resmi pendaftaran merek?

Informasi resmi dapat diperoleh melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).