Cara Banding Merek HAKI

Cara Banding Merek HAKI – Banding merek HAKI merupakan langkah hukum lanjutan yang dapat ditempuh pemohon apabila permohonan pendaftaran mereknya ditolak secara definitif oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Penolakan ini sering kali bukan akhir dari segalanya. Dalam banyak kasus, pemohon masih memiliki peluang besar untuk mempertahankan mereknya melalui mekanisme banding yang diatur secara resmi oleh peraturan perundang-undangan.

Banding merek HAKI diajukan kepada Komisi Banding Merek sebagai lembaga independen yang berwenang menilai kembali keputusan penolakan DJKI. Proses ini menuntut ketelitian, ketepatan waktu, serta argumentasi hukum yang kuat. Kesalahan kecil, seperti keterlambatan pengajuan atau dokumen yang tidak lengkap, dapat berakibat fatal dan menghilangkan hak pemohon secara permanen.

Di sinilah pentingnya memahami alur banding merek HAKI secara menyeluruh sebelum mengambil langkah. Secara umum, banding merek HAKI bertujuan membuktikan bahwa merek yang diajukan sebenarnya memenuhi syarat hukum dan tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain.

Beberapa hal utama yang perlu dipahami dalam banding merek HAKI meliputi:
• Batas waktu pengajuan banding yang sangat ketat
• Alasan penolakan yang dapat dibantah secara hukum
• Bukti pendukung yang harus disiapkan sejak awal
• Proses pemeriksaan oleh Komisi Banding Merek
• Dampak keputusan banding terhadap status merek

Dengan persiapan yang tepat, banding merek HAKI dapat menjadi jalan penyelamat bagi merek yang telah dibangun dengan waktu, biaya, dan reputasi bisnis.

Apa Itu Banding Merek HAKI dan Kapan Diajukan

Banding merek HAKI adalah upaya hukum yang diajukan oleh pemohon merek terhadap keputusan penolakan definitif dari DJKI. Upaya ini dilakukan dengan tujuan agar keputusan tersebut ditinjau ulang oleh Komisi Banding Merek. Banding bukanlah proses otomatis, melainkan hak yang harus diajukan secara aktif oleh pemohon dalam jangka waktu tertentu.

Pengajuan banding merek HAKI hanya dapat dilakukan setelah pemohon menerima surat penolakan akhir dari DJKI. Artinya, tahapan banding berada setelah proses tanggapan atas usulan penolakan dinyatakan tidak diterima. Pada fase ini, DJKI telah menyatakan secara resmi bahwa permohonan merek tidak dapat dilanjutkan, kecuali melalui banding.

Waktu menjadi faktor krusial dalam banding merek HAKI. Pemohon diberikan batas maksimal 90 hari sejak tanggal penerimaan surat penolakan definitif untuk mengajukan banding. Melewati batas waktu tersebut berarti hak banding gugur dan merek tidak dapat diperjuangkan kembali.

Banding merek HAKI umumnya diajukan dalam kondisi berikut:
• Permohonan merek ditolak secara substantif oleh DJKI
• Tanggapan atas usulan penolakan tidak diterima
• Pemohon yakin mereknya memiliki perbedaan yang signifikan
• Tersedia bukti kuat untuk membantah alasan penolakan
• Merek memiliki nilai ekonomi dan strategis bagi bisnis

Dengan memahami kapan banding merek HAKI dapat diajukan, pemohon dapat mengambil langkah yang tepat tanpa kehilangan momentum hukum.

Dasar Hukum Banding Merek HAKI di Indonesia

Banding merek HAKI di Indonesia memiliki landasan hukum yang jelas dan kuat. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang tersebut memberikan hak kepada pemohon untuk mengajukan banding apabila tidak sependapat dengan keputusan penolakan DJKI.

Selain undang-undang, mekanisme banding merek HAKI juga diatur dalam peraturan pelaksana yang menjelaskan tata cara, persyaratan, serta kewenangan Komisi Banding Merek. Lembaga ini berfungsi sebagai badan quasi-yudisial yang menilai ulang keputusan administratif DJKI berdasarkan argumentasi hukum dan bukti yang diajukan pemohon.

Dasar hukum ini memberikan kepastian bahwa banding bukanlah bentuk perlawanan tanpa dasar, melainkan bagian dari sistem perlindungan hukum merek di Indonesia. Namun, karena bersifat formal dan legalistik, banding merek HAKI harus disusun secara sistematis dan sesuai aturan.

Landasan hukum utama banding merek HAKI meliputi:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek
2. Ketentuan mengenai Komisi Banding Merek
3. Aturan batas waktu pengajuan banding
4. Ketentuan biaya resmi banding merek
5. Prosedur pemeriksaan dan pengambilan keputusan

Pemahaman dasar hukum ini penting agar pemohon tidak salah langkah dan dapat memaksimalkan peluang keberhasilan banding merek HAKI.

Jasa Daftar Merek, Jasa Banding Merek, Jasa Pengalihan Merek, Jasa Perpanjang Merek
Jasa Daftar Merek, Jasa Banding Merek, Jasa Pengalihan Merek, Jasa Perpanjang Merek

Alasan Penolakan yang Dapat Diajukan Banding Merek HAKI

Tidak semua penolakan merek HAKI bersifat final tanpa celah. Banyak penolakan yang sebenarnya masih dapat diperdebatkan secara hukum melalui mekanisme banding. Kunci utamanya adalah memahami apakah alasan penolakan tersebut termasuk kategori yang dapat dibantah dengan argumentasi dan bukti yang kuat.

Alasan penolakan merek HAKI yang paling umum adalah adanya dugaan persamaan pada pokoknya dengan merek lain. Namun, dalam praktiknya, persamaan tersebut sering kali bersifat subjektif dan masih dapat dianalisis lebih lanjut dari sisi visual, fonetik, maupun konseptual. Selain itu, penilaian mengenai kesamaan barang atau jasa juga kerap menjadi ruang perdebatan dalam banding.

Banding merek HAKI juga dapat diajukan apabila pemohon menilai bahwa DJKI kurang mempertimbangkan fakta penggunaan merek, itikad baik pemohon, atau kekhasan merek yang sebenarnya memiliki daya pembeda. Dengan pendekatan hukum yang tepat, alasan penolakan tersebut dapat dipatahkan.

Beberapa alasan penolakan yang dapat diajukan banding merek HAKI antara lain:
• Penilaian keliru atas kemiripan merek
• Barang atau jasa dianggap sejenis padahal berbeda
• Merek dinilai deskriptif tanpa analisis menyeluruh
• Pengabaian bukti penggunaan dan reputasi merek
• Kesalahan interpretasi hukum oleh pemeriksa

Dengan strategi banding yang tepat dan dukungan bukti yang kuat, penolakan merek HAKI masih dapat diperjuangkan hingga merek memperoleh perlindungan hukum yang sah.

Analisis Penolakan sebagai Langkah Awal Banding Merek HAKI

Analisis penolakan merupakan fondasi utama dalam proses banding merek HAKI. Tanpa memahami secara mendalam alasan penolakan dari DJKI, banding berisiko hanya menjadi formalitas tanpa arah yang jelas. Surat penolakan harus dibaca secara cermat, termasuk dasar hukum, pasal yang digunakan, serta merek pembanding yang dijadikan acuan oleh pemeriksa.

Dalam praktiknya, banyak pemohon langsung terburu-buru mengajukan banding tanpa terlebih dahulu mengurai letak kelemahan penolakan tersebut. Padahal, banding merek HAKI bukan sekadar menyatakan “tidak setuju”, melainkan membuktikan bahwa keputusan penolakan memiliki celah hukum atau kekeliruan analisis. Oleh karena itu, analisis awal harus dilakukan secara objektif dan terukur.

Analisis penolakan juga membantu menentukan arah argumentasi banding. Apakah fokus pada perbedaan visual merek, perbedaan bunyi, perbedaan makna, atau perbedaan kelas dan jenis barang/jasa. Semakin tajam analisis di tahap awal, semakin kuat pula susunan alasan banding yang diajukan ke Komisi Banding Merek.

Langkah analisis penolakan banding merek HAKI meliputi:
1. Mengidentifikasi pasal penolakan yang digunakan DJKI
2. Menganalisis merek pembanding secara visual, fonetik, dan konseptual
3. Menilai kesamaan atau perbedaan barang/jasa secara substansial
4. Mengkaji kekuatan daya pembeda merek yang diajukan
5. Menentukan titik lemah penilaian pemeriksa DJKI

Analisis yang matang akan menjadi senjata utama dalam meyakinkan Komisi Banding Merek bahwa penolakan tersebut layak untuk dibatalkan.

Dokumen Wajib untuk Pengajuan Banding Merek HAKI

Pengajuan banding merek HAKI tidak dapat dilakukan tanpa kelengkapan dokumen yang sesuai ketentuan. Dokumen berfungsi sebagai dasar administrasi sekaligus alat pembuktian atas keberatan pemohon terhadap keputusan penolakan DJKI. Ketidaklengkapan satu dokumen saja dapat menyebabkan banding tidak diterima untuk diperiksa.

Dokumen banding merek HAKI harus disiapkan secara sistematis dan konsisten dengan argumen yang diajukan. Seluruh dokumen ini nantinya akan dinilai oleh Komisi Banding Merek sebagai dasar pengambilan keputusan. Oleh karena itu, setiap dokumen harus relevan, sah, dan mudah diverifikasi.
Selain dokumen administratif, bukti pendukung menjadi faktor penentu keberhasilan banding. Bukti tersebut harus mampu memperkuat klaim bahwa merek memiliki perbedaan yang signifikan, digunakan dengan itikad baik, serta memiliki nilai komersial yang nyata di masyarakat.

Dokumen wajib dalam pengajuan banding merek HAKI antara lain:
• Surat permohonan banding merek HAKI
• Salinan surat penolakan definitif dari DJKI
• Uraian alasan dan keberatan banding secara tertulis
• Bukti pendukung penggunaan dan legalitas merek
• Bukti pembayaran biaya resmi banding

Kelengkapan dan kualitas dokumen akan sangat memengaruhi penilaian Komisi Banding Merek dalam memutuskan diterima atau ditolaknya banding merek HAKI.

Cara Mengajukan Banding Merek HAKI melalui Sistem Online DJKI

Saat ini, pengajuan banding merek HAKI dilakukan secara elektronik melalui sistem online DJKI. Sistem ini dirancang untuk memudahkan pemohon dalam mengajukan banding tanpa harus datang langsung ke kantor DJKI. Namun, kemudahan ini tetap menuntut ketelitian karena seluruh proses bersifat administratif dan berbasis dokumen digital.

Pemohon wajib menggunakan akun merek yang sama dengan akun saat pendaftaran awal. Seluruh data dan dokumen yang diunggah harus sesuai dengan permohonan merek yang ditolak. Kesalahan memilih menu atau mengunggah dokumen dapat menghambat proses banding.

Setelah banding diajukan, sistem akan menerbitkan billing biaya banding yang harus dibayarkan dalam jangka waktu tertentu. Banding baru dianggap sah dan diproses setelah pembayaran terkonfirmasi. Selanjutnya, Komisi Banding Merek akan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan banding tersebut.

Tahapan pengajuan banding merek HAKI melalui sistem DJKI meliputi:
1. Login ke akun merek di merek.dgip.go.id
2. Pilih menu “Pasca Permohonan Online”
3. Pilih layanan “Permohonan Banding Merek”
4. Unggah seluruh dokumen persyaratan dalam format PDF
5. Lakukan pembayaran biaya banding sesuai billing

Dengan mengikuti prosedur online secara benar dan tertib, peluang banding merek HAKI untuk diperiksa dan diputus secara objektif akan semakin terbuka.

Proses Pemeriksaan dan Sidang Banding Merek HAKI di Komisi Banding

Setelah permohonan banding merek HAKI dinyatakan lengkap dan diterima secara administratif, proses selanjutnya adalah pemeriksaan oleh Komisi Banding Merek. Komisi ini terdiri dari para ahli di bidang hukum dan kekayaan intelektual yang bertugas menilai ulang keputusan penolakan DJKI secara independen dan objektif. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan dokumen, argumen hukum, serta bukti pendukung yang diajukan pemohon.

Pada tahap ini, Komisi Banding Merek akan mempelajari secara mendalam alasan banding yang diajukan. Tidak menutup kemungkinan pemohon diminta memberikan klarifikasi tambahan atau menghadiri sidang banding (hearing) untuk menjelaskan langsung posisi hukumnya. Oleh karena itu, konsistensi antara dokumen, argumen tertulis, dan penjelasan lisan menjadi faktor yang sangat menentukan.

Hasil pemeriksaan banding akan dituangkan dalam putusan Komisi Banding Merek. Putusan ini bersifat final di tingkat administratif. Jika banding diterima, permohonan merek HAKI akan dilanjutkan ke tahap pengumuman dan pendaftaran. Sebaliknya, jika banding ditolak, pemohon masih memiliki opsi hukum lanjutan melalui Pengadilan Niaga.

Tahapan proses pemeriksaan banding merek HAKI meliputi:
• Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen banding
• Penilaian ulang alasan penolakan DJKI
• Pemeriksaan argumentasi dan bukti pemohon
• Sidang atau klarifikasi tambahan (jika diperlukan)
• Pengambilan dan penyampaian putusan banding

Memahami alur pemeriksaan ini penting agar pemohon dapat mempersiapkan banding merek HAKI secara matang dan terarah sejak awal.

Peran Jasa Profesional dalam Banding Merek HAKI

Banding merek HAKI bukan sekadar proses administratif, melainkan tahapan hukum yang membutuhkan ketelitian, strategi, dan pemahaman regulasi yang mendalam. Banyak pemohon gagal dalam banding bukan karena mereknya lemah, tetapi karena argumen yang kurang tajam, bukti yang tidak relevan, atau kesalahan prosedural yang seharusnya bisa dihindari.

Di sinilah peran jasa profesional menjadi sangat penting. Konsultan atau penyedia jasa banding merek HAKI berpengalaman memahami cara membaca celah penolakan, menyusun argumentasi hukum yang tepat, serta menyajikan bukti secara sistematis sesuai sudut pandang Komisi Banding Merek. Pendekatan ini jauh lebih efektif dibanding mengajukan banding secara coba-coba.

PERMATAMAS hadir sebagai jasa profesional yang fokus pada pengurusan banding merek HAKI secara menyeluruh. Dengan tim berlatar belakang hukum dan pengalaman menangani berbagai kasus penolakan merek, PERMATAMAS membantu klien sejak tahap analisis penolakan hingga pendampingan proses banding di Komisi Banding Merek.

Keunggulan menggunakan jasa PERMATAMAS dalam banding merek HAKI antara lain:
• Analisis penolakan merek secara mendalam dan objektif
• Penyusunan surat banding dengan argumen hukum yang kuat
• Penyaringan dan penyusunan bukti pendukung yang relevan
• Pendampingan penuh selama proses pemeriksaan banding
• Strategi hukum yang disesuaikan dengan karakter merek klien

Dengan dukungan jasa profesional PERMATAMAS, banding merek HAKI tidak lagi menjadi proses yang membingungkan, melainkan langkah strategis untuk menyelamatkan dan melindungi aset merek bisnis Anda.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

FAQ

1. Apa itu banding merek HAKI?
Banding merek HAKI adalah upaya hukum untuk menolak keputusan penolakan definitif DJKI dengan mengajukan permohonan ke Komisi Banding Merek.

2. Kapan banding merek HAKI dapat diajukan?
Banding diajukan setelah menerima surat penolakan definitif dari DJKI dan maksimal dalam waktu 90 hari.

3. Ke mana banding merek HAKI diajukan?
Banding diajukan secara online melalui sistem DJKI dan diperiksa oleh Komisi Banding Merek.

4. Apa saja dokumen yang diperlukan untuk banding merek HAKI?
Dokumen meliputi surat banding, surat penolakan DJKI, alasan keberatan, bukti pendukung, dan bukti pembayaran biaya banding.

5. Apakah banding merek HAKI dikenakan biaya?
Ya, banding merek HAKI dikenakan biaya resmi sesuai ketentuan DJKI.

6. Apa alasan penolakan merek yang bisa diajukan banding?
Umumnya karena kemiripan merek, kesamaan barang/jasa, atau penilaian daya pembeda yang masih dapat dibantah.

7. Apakah banding merek HAKI bisa ditolak?
Bisa. Komisi Banding Merek dapat menerima atau menolak banding berdasarkan kekuatan argumen dan bukti.

8. Jika banding merek HAKI ditolak, apakah masih ada upaya lain?
Masih ada opsi mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

9. Apakah banding merek HAKI wajib menggunakan jasa profesional?
Tidak wajib, tetapi sangat disarankan untuk meningkatkan peluang keberhasilan dan menghindari kesalahan prosedural.

10. Mengapa memilih PERMATAMAS untuk jasa banding merek HAKI?
PERMATAMAS didukung tim hukum berpengalaman, strategi argumentasi kuat, dan pendampingan penuh hingga putusan banding.

Bagaimana Cara Menanggapi Usulan Penolakan Merek HAKI

Bagaimana Cara Menanggapi Usulan Penolakan Merek HAKI – Usulan penolakan merek HAKI sering kali menjadi momen krusial bagi pemilik usaha. Banyak pelaku bisnis yang mengira pendaftaran merek akan otomatis disetujui, padahal dalam praktiknya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dapat mengeluarkan usulan penolakan apabila ditemukan potensi pelanggaran ketentuan hukum merek. Jika tidak ditanggapi dengan tepat, merek yang sudah dipersiapkan sejak lama berisiko gagal terdaftar.

Secara umum, usulan penolakan merek HAKI muncul karena adanya kesamaan dengan merek lain, baik dari segi visual, bunyi, maupun konsep, atau karena merek dianggap deskriptif dan tidak memiliki daya pembeda. Pada tahap ini, pemohon sebenarnya masih diberi kesempatan untuk membela mereknya melalui mekanisme tanggapan resmi dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh DJKI.

Beberapa langkah penting yang perlu diperhatikan saat menanggapi usulan penolakan merek HAKI antara lain:
• Memahami secara rinci alasan penolakan yang disampaikan DJKI
• Menyusun argumen hukum yang relevan dan terukur
• Membandingkan merek secara visual, fonetik, dan konseptual
• Menyiapkan bukti pendukung yang kuat
• Mengajukan tanggapan tepat waktu melalui sistem DJKI

Dengan pendekatan yang tepat dan strategi yang matang, peluang merek untuk tetap dilanjutkan ke tahap pendaftaran terbuka lebar. Usulan penolakan bukan akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses hukum yang memang disediakan untuk melindungi kepentingan pemilik merek.

Memahami Usulan Penolakan Merek HAKI dari DJKI

Usulan penolakan merek HAKI merupakan pemberitahuan resmi dari DJKI yang menyatakan bahwa permohonan merek Anda belum dapat disetujui karena alasan tertentu. Surat ini biasanya dapat diunduh melalui akun pemohon di sistem PDKI dan menjadi dasar utama dalam menyusun tanggapan. Tanpa pemahaman yang tepat, pemohon berisiko menyusun pembelaan yang tidak relevan.

DJKI pada umumnya menyebutkan alasan penolakan secara spesifik. Oleh karena itu, penting untuk membaca setiap poin dengan cermat dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Pemahaman yang baik akan membantu menentukan apakah penolakan tersebut bersifat administratif, substantif, atau terkait persamaan pada pokoknya dengan merek lain.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memahami usulan penolakan antara lain:
1. Jenis pasal yang dijadikan dasar penolakan
2. Identitas merek pembanding yang dianggap mirip
3. Kelas barang atau jasa yang dipermasalahkan
4. Unsur merek yang dinilai tidak memiliki daya pembeda
5. Batas waktu pengajuan tanggapan

Pada tahap ini, pemohon sebaiknya fokus pada substansi hukum, bukan pada asumsi pribadi. Dengan memahami isi usulan penolakan secara menyeluruh, langkah lanjutan yang diambil akan lebih terarah dan memiliki dasar yang kuat di mata pemeriksa merek DJKI.

Mengidentifikasi Alasan Penolakan Merek HAKI Secara Spesifik

Setelah memahami isi surat usulan penolakan, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi alasan penolakan merek HAKI secara spesifik. Setiap penolakan memiliki karakteristik yang berbeda dan membutuhkan pendekatan pembelaan yang berbeda pula. Kesalahan umum pemohon adalah menjawab penolakan secara umum tanpa menyentuh inti permasalahan yang dipersoalkan DJKI.

Alasan penolakan biasanya berkaitan dengan persamaan pada pokoknya, baik dari segi visual, fonetik, maupun makna. Selain itu, merek juga bisa ditolak karena dianggap terlalu umum, menyesatkan, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk memudahkan analisis, pemohon perlu memetakan alasan penolakan secara rinci, antara lain:
• Apakah merek dianggap mirip secara tampilan visual
• Apakah pelafalan merek dinilai menimbulkan kebingungan
• Apakah makna atau konsep merek dianggap sama
• Apakah barang atau jasa dinilai sejenis
• Apakah merek tidak memiliki daya pembeda

Dengan mengidentifikasi alasan penolakan secara tepat, pemohon dapat menyusun argumen yang fokus dan relevan. Tanggapan yang spesifik dan berbasis analisis hukum akan lebih mudah diterima dibandingkan pembelaan yang bersifat emosional atau asumtif.

Jasa Daftar Merek, Jasa Banding Merek, Jasa Pengalihan Merek, Jasa Perpanjang Merek
Jasa Daftar Merek, Jasa Banding Merek, Jasa Pengalihan Merek, Jasa Perpanjang Merek

Menyusun Strategi Tanggapan Usulan Penolakan Merek HAKI

Menyusun strategi tanggapan usulan penolakan merek HAKI membutuhkan kombinasi antara pemahaman hukum dan pendekatan praktis. Strategi ini bertujuan untuk meyakinkan pemeriksa bahwa merek yang diajukan tidak melanggar ketentuan hukum merek dan layak untuk didaftarkan. Tanpa strategi yang jelas, tanggapan berpotensi ditolak kembali.

Strategi tanggapan sebaiknya disusun secara sistematis, dimulai dari pemetaan perbedaan merek hingga penguatan bukti pendukung. Pemohon tidak cukup hanya menyatakan bahwa mereknya berbeda, tetapi harus mampu menjelaskan perbedaan tersebut secara terukur dan dapat diuji.

Beberapa strategi utama yang dapat diterapkan antara lain:
1. Menekankan perbedaan visual, fonetik, dan konseptual merek
2. Menjelaskan perbedaan barang atau jasa secara rinci
3. Menguraikan proses kreatif dan filosofi merek
4. Menyajikan bukti penggunaan merek di lapangan

Dengan strategi yang tepat, tanggapan atas usulan penolakan merek HAKI dapat menjadi alat pembelaan yang efektif. Dalam banyak kasus, tanggapan yang disusun dengan baik mampu mengubah penilaian DJKI dan membuka jalan bagi merek untuk melanjutkan proses hingga terdaftar secara resmi.

Menyusun Surat Tanggapan Tertulis Merek HAKI yang Kuat dan Terstruktur

Surat tanggapan tertulis merupakan inti dari upaya pembelaan terhadap usulan penolakan merek HAKI. Dokumen ini menjadi alat komunikasi resmi antara pemohon dan pemeriksa merek DJKI. Oleh karena itu, surat tanggapan harus disusun secara sistematis, jelas, dan berbasis argumentasi hukum, bukan sekadar opini atau pernyataan sepihak.

Struktur surat tanggapan yang baik akan memudahkan pemeriksa memahami posisi hukum pemohon. Bahasa yang digunakan sebaiknya formal, lugas, dan langsung pada pokok persoalan. Setiap argumen harus merujuk pada alasan penolakan yang disampaikan DJKI, lalu dibantah dengan analisis yang relevan dan logis.

Di tengah penyusunan surat, beberapa komponen penting yang perlu diperhatikan antara lain:
• Identitas pemohon dan data permohonan merek HAKI
• Ringkasan alasan penolakan dari DJKI
• Analisis perbedaan merek secara visual, fonetik, dan konseptual
• Uraian perbedaan barang atau jasa
• Permohonan agar pemeriksaan merek dilanjutkan

Surat tanggapan yang kuat tidak harus panjang, namun harus tepat sasaran. Ketepatan argumen dan keterkaitan dengan dasar hukum merek akan sangat menentukan apakah tanggapan tersebut dapat diterima dan proses pendaftaran merek dapat dilanjutkan.

Melampirkan Bukti Pendukung untuk Memperkuat Tanggapan Merek HAKI

Selain argumen tertulis, bukti pendukung memiliki peran penting dalam memperkuat tanggapan atas usulan penolakan merek HAKI. Bukti berfungsi untuk menunjukkan bahwa klaim yang disampaikan pemohon memiliki dasar faktual dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa bukti yang memadai, argumen hukum akan sulit diyakini oleh pemeriksa merek.

Bukti pendukung sebaiknya dipilih secara selektif dan relevan dengan alasan penolakan yang diajukan DJKI. Misalnya, jika penolakan berkaitan dengan persamaan merek, maka bukti yang menonjolkan perbedaan konsep dan penggunaan merek akan lebih efektif.

Beberapa jenis bukti pendukung yang umum digunakan antara lain:
1. Bukti penggunaan merek dalam kegiatan usaha
2. Dokumen perizinan usaha atau legalitas perusahaan
3. Materi promosi dan pemasaran merek
4. Penjelasan makna dan filosofi merek
5. Data pendukung lain yang relevan dengan pembelaan

Penyusunan bukti yang rapi dan terstruktur akan membantu pemeriksa DJKI memahami konteks penggunaan merek secara nyata. Dengan dukungan bukti yang kuat, peluang tanggapan merek HAKI untuk diterima menjadi lebih besar.

Cara Mengajukan Tanggapan Usulan Penolakan Merek HAKI melalui Sistem DJKI (PDKI)

Setelah surat tanggapan dan bukti pendukung disiapkan, langkah selanjutnya adalah mengajukan tanggapan usulan penolakan merek HAKI melalui sistem resmi DJKI, yaitu PDKI. Proses ini sepenuhnya dilakukan secara online dan harus mengikuti ketentuan teknis yang telah ditetapkan.
Pemohon perlu memastikan bahwa seluruh dokumen telah sesuai format sebelum diunggah. Kesalahan teknis, seperti salah unggah dokumen atau melewati batas waktu, dapat berakibat fatal terhadap kelanjutan permohonan merek.

Di tengah proses pengajuan, tahapan yang perlu diperhatikan meliputi:
• Login ke akun pemohon di sistem PDKI DJKI
• Memilih menu “Pasca Permohonan Online”
• Menentukan jenis pengajuan “Jawaban Usulan Penolakan”
• Mengunggah surat tanggapan dan bukti pendukung dalam format PDF
• Memastikan pengajuan dilakukan dalam batas 30 hari kerja

Proses pengajuan yang tertib dan tepat waktu akan memastikan tanggapan Anda diproses oleh DJKI. Setelah pengajuan berhasil, pemohon hanya perlu menunggu hasil evaluasi lanjutan dari pemeriksa merek.

Langkah Lanjutan Jika Tanggapan Merek HAKI Ditolak: Banding ke Komisi Merek

Apabila tanggapan atas usulan penolakan merek HAKI dinyatakan ditolak, pemohon masih memiliki upaya hukum lanjutan berupa banding ke Komisi Merek. Banding ini merupakan kesempatan terakhir di tingkat administratif untuk mempertahankan merek sebelum menempuh jalur pengadilan.

Pengajuan banding harus dilakukan paling lambat 90 hari sejak tanggal pemberitahuan penolakan tanggapan. Pada tahap ini, pemohon dituntut untuk menyusun argumen yang lebih komprehensif dan dilengkapi dengan bukti hukum yang lebih kuat.

Beberapa hal penting dalam pengajuan banding merek antara lain:
1. Menyusun memori banding secara sistematis
2. Memperkuat analisis perbedaan merek dan barang/jasa
3. Melampirkan bukti pendukung tambahan jika diperlukan
4. Memenuhi kewajiban biaya banding sesuai ketentuan
5. Mengajukan banding tepat waktu melalui mekanisme resmi

Proses banding merek membutuhkan ketelitian dan pengalaman khusus di bidang HAKI. Untuk meningkatkan peluang keberhasilan, Anda dapat mempercayakan proses ini kepada PERMATAMAS – Jasa Pengurusan Banding Merek yang berpengalaman menangani sengketa dan banding merek HAKI secara profesional. Dengan pendampingan yang tepat, peluang merek Anda untuk tetap dilindungi hukum akan jauh lebih besar.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

FAQ

1. Apa itu usulan penolakan merek HAKI?
Usulan penolakan merek HAKI adalah pemberitahuan dari DJKI bahwa permohonan merek Anda berpotensi ditolak karena alasan hukum tertentu.

2. Apa penyebab umum penolakan merek HAKI?
Penyebabnya antara lain kemiripan dengan merek lain, merek bersifat deskriptif, tidak memiliki daya pembeda, atau barang/jasa dianggap sejenis.

3. Berapa waktu untuk menanggapi usulan penolakan merek?
Pemohon diberi waktu 30 hari kerja sejak tanggal surat usulan penolakan diterbitkan oleh DJKI.

4. Apa yang harus dimuat dalam surat tanggapan merek HAKI?
Surat tanggapan harus memuat identitas pemohon, alasan penolakan, argumen hukum, analisis perbedaan merek, serta permohonan melanjutkan pemeriksaan.

5. Apakah tanggapan penolakan merek harus disertai bukti?
Ya. Bukti pendukung sangat penting untuk memperkuat argumen, seperti bukti penggunaan merek, legalitas usaha, dan materi promosi.

6. Bagaimana cara mengajukan tanggapan penolakan merek ke DJKI?
Tanggapan diajukan secara online melalui sistem PDKI DJKI pada menu “Pasca Permohonan Online”.

7. Apa yang terjadi jika tanggapan penolakan merek ditolak?
Jika ditolak, pemohon masih bisa mengajukan banding ke Komisi Banding Merek.

8. Berapa batas waktu pengajuan banding merek HAKI?
Banding harus diajukan paling lambat 90 hari sejak tanggal pemberitahuan penolakan tanggapan.

9. Apakah banding merek HAKI bisa diurus oleh jasa profesional?
Bisa. Menggunakan jasa profesional seperti PERMATAMAS dapat meningkatkan peluang keberhasilan karena ditangani oleh tim berpengalaman.

10. Apakah usulan penolakan berarti merek pasti gagal?
Tidak. Banyak merek tetap berhasil terdaftar setelah mengajukan tanggapan atau banding yang disusun dengan tepat.

 

Apa Itu Banding Merek HAKI

Apa Itu Banding Merek HAKI – Dalam proses pendaftaran merek, tidak semua permohonan langsung diterima oleh DJKI. Banyak pemohon yang awalnya merasa yakin bahwa merek mereka sudah unik dan memenuhi ketentuan hukum, namun tetap menerima surat Usulan Penolakan Merek. Ketika situasi ini terjadi, perjalanan hukum belum berakhir. Pemohon masih memiliki hak untuk mempertahankan permohonannya melalui mekanisme yang disebut banding merek HAKI.

Banding merek adalah upaya hukum yang diberikan kepada pemohon yang permohonannya ditolak. Tujuannya bukan untuk mempertentangkan keputusan DJKI, tetapi untuk memberikan kesempatan bagi pemohon menjelaskan kembali bahwa merek tersebut masih memenuhi unsur pembeda, tidak menyerupai merek yang sudah ada sebelumnya, dan layak mendapatkan perlindungan hukum sebagai hak eksklusif.

Banding menjadi langkah penting terutama dalam situasi berikut:
• Permohonan ditolak karena dianggap memiliki persamaan dengan merek lain.
• Pemeriksa menilai merek bersifat deskriptif, generik, atau tidak memiliki unsur pembeda.
• Pemeriksa menilai merek melanggar ketentuan moral, norma, atau aturan hukum tertentu.
• Pemohon memiliki bukti dan argumen kuat bahwa alasan penolakan bisa dipertimbangkan kembali.

Fenomena semakin meningkatnya permohonan banding menunjukkan bahwa masyarakat mulai semakin sadar akan pentingnya perlindungan merek dalam bisnis. Bagi pemilik usaha, brand bukan hanya nama produk, tetapi aset bernilai yang menentukan reputasi dan posisi di pasar.
Karena itulah, memahami proses banding bukan sekadar pengetahuan tambahan — tetapi strategi hukum yang dapat menentukan masa depan merek di pasar.

Apa Itu Komisi Banding Merek HAKI

Komisi Banding Merek adalah lembaga resmi yang berada di bawah DJKI dan memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menilai ulang permohonan banding dari pemohon merek yang ditolak. Keberadaan lembaga ini memastikan bahwa pemeriksaan merek dilakukan secara adil, proporsional, dan sesuai asas hukum.

Secara fungsi, Komisi Banding Merek bertugas:
1. Menilai kembali alasan penolakan yang sebelumnya diberikan DJKI.
2. Memeriksa argumen dan bukti tambahan yang diajukan pemohon.
3. Mengambil keputusan final administratif apakah banding diterima atau ditolak.

Keputusan komisi memiliki status penting karena dapat:
• Membatalkan keputusan penolakan sebelumnya.
• Menguatkan keputusan penolakan dan menolak permohonan banding.
• Mengembalikan permohonan untuk pemeriksaan lanjutan.

Dengan kata lain, lembaga ini berperan sebagai mekanisme check and balance dalam sistem perlindungan merek di Indonesia.
Namun, penting dipahami bahwa Komisi Banding Merek tidak menilai selera atau estetika desain, melainkan faktor hukum, seperti persamaan pada pokoknya, ketentuan norma, serta asas pembeda.

Apa Maksud Mengajukan Banding Merek HAKI

Mengajukan banding berarti memberikan tanggapan resmi bahwa pemohon tidak sependapat dengan penolakan yang dikeluarkan DJKI dan memiliki argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Tujuan banding bukan sekadar menjawab surat, melainkan:
• Membuktikan bahwa merek layak didaftarkan
• Menunjukkan bahwa penolakan masih dapat diperdebatkan dari sudut hukum
• Memberikan bukti pendukung agar merek dipertimbangkan ulang

Dalam praktiknya, penyusunan banding harus berdasarkan:
• Landasan hukum yang relevan
• Analisis perbandingan merek secara visual, fonetik, dan konseptual
• Data penggunaan, reputasi, atau sertifikat merek di negara lain (jika ada)

Banding yang baik biasanya tidak hanya membantah keputusan, tetapi juga menunjukkan:
Mengapa merek tetap memiliki unsur pembeda dan tidak menyebabkan kebingungan di pasar.
Oleh karena itu, banyak pemohon yang memilih menggunakan bantuan konsultan atau ahli HAKI agar argumentasi banding lebih terarah dan sesuai format hukum.

Apa Itu Hak untuk Mengajukan Banding Merek HAKI

Hak mengajukan banding merupakan hak hukum yang diberikan kepada setiap pemohon yang permohonannya mendapatkan penolakan. Hak ini diatur dalam Undang-Undang Merek dan tidak dapat dicabut sebelum batas waktu yang ditentukan.

Beberapa poin penting terkait hak banding yang wajib diketahui pemohon adalah:
• Hak banding hanya berlaku 30 hari setelah penerbitan surat penolakan.
• Hak ini bersifat opsional, bukan wajib, tetapi jika diabaikan maka keputusan penolakan menjadi final.
• Hak banding hanya dapat digunakan satu kali dalam satu permohonan.
• Jika melewati batas waktu, satu-satunya cara melanjutkan adalah mengajukan permohonan baru dari awal.
Dengan demikian, hak banding merupakan kesempatan strategis yang tidak boleh disia-siakan.

Apa Tujuan Melakukan Banding Merek HAKI

Tujuan utama melakukan banding bukan sekadar memberi tahu DJKI bahwa pemohon tidak setuju dengan keputusan penolakan. Banding merupakan instrumen hukum yang dirancang agar setiap permohonan merek mendapatkan kesempatan pemeriksaan ulang secara objektif dan berlandaskan aturan yang berlaku.
Secara garis besar, tujuan banding dapat dibedah menjadi beberapa poin inti:

1. Memberikan Kesempatan Evaluasi Ulang
Banding memastikan pemohon memiliki hak untuk meminta peninjauan ulang keputusan apabila penolakan dinilai tidak tepat atau masih dapat dibuktikan berbeda melalui analisis fonetik, visual, maupun konseptual.

2. Mengoreksi Interpretasi Pemeriksa
Dalam beberapa kasus, perbedaan interpretasi terhadap unsur pembeda (distinctiveness) atau tingkat persamaan antar merek dapat terjadi. Banding berfungsi sebagai mekanisme koreksi ketika proses awal belum menggali argumen atau konteks tertentu secara lengkap.

3. Membuktikan Bahwa Merek Layak Mendapatkan Perlindungan
Tujuan lain banding adalah menunjukkan bahwa merek memiliki fungsi sebagai identitas dagang, bukan sebagai kata umum, deskriptif, atau generik.

4. Memberikan Kepastian Hukum
Melalui banding, pemohon dapat memastikan bahwa semua prosedur telah ditempuh sebelum merek dinyatakan benar-benar gagal memperoleh perlindungan.
Banding bukan hanya prosedur administratif, tetapi bagian dari mekanisme perlindungan hukum agar proses pendaftaran merek di Indonesia berjalan adil, tidak subjektif, dan tetap memberikan ruang bagi pemohon untuk membela aset intelektualnya.

Bagaimana Anda Menjelaskan Banding Merek HAKI

Menjelaskan banding kepada publik sering kali menjadi tantangan karena istilah ini terdengar teknis. Namun secara sederhana, banding merek dapat dijelaskan sebagai:
“Proses keberatan resmi yang diajukan pemohon ketika permohonan merek ditolak oleh DJKI, agar permohonan tersebut diperiksa ulang oleh Komisi Banding Merek.”

Agar pemahaman lebih kuat, banding dapat dianalogikan seperti keberatan dalam proses hukum lainnya: seseorang tidak langsung menerima keputusan, tetapi meminta badan yang lebih tinggi untuk mengevaluasi ulang.

Namun banding dalam konteks merek memiliki karakteristik khusus, di antaranya:
• Harus diajukan secara tertulis.
• Harus berdasarkan argumentasi hukum dan teknis, bukan opini pribadi.
• Harus mengikuti format resmi dan batas waktu yang ditentukan undang-undang.

Dalam praktiknya, banding biasanya mencakup:
• Penjelasan alasan tidak sependapat dengan penolakan.
• Analisis persamaan dan perbedaan merek pembanding.
• Dukungan hukum, seperti pasal dalam UU Merek atau referensi case law.
• Bukti pendukung seperti desain logo, penggunaan merek, reputasi pasar, hingga dokumen pendaftaran di luar negeri.

Karena sifatnya formal, menjelaskan banding bukan hanya soal menyampaikan keberatan, tetapi memastikan bahwa DJKI memahami konteks, argumentasi, dan pembuktian bahwa merek masih layak diterima.

Berapa Biaya Permohonan Banding Merek HAKI

Banyak pemohon masih memiliki pemahaman yang keliru mengenai biaya pengajuan banding merek. Sebagian beranggapan proses banding sangat mahal, sementara yang lain percaya bahwa banding bisa diajukan tanpa biaya sama sekali. Faktanya, sesuai ketentuan terbaru, biaya resmi permohonan banding merek di DJKI adalah Rp 3.000.000 yang dibayarkan melalui sistem resmi DJKI pada saat pengajuan.

Biaya tersebut merupakan tarif resmi pemerintah dan wajib dibayarkan agar permohonan banding dapat diterima dan diproses oleh Komisi Banding Merek (KBM). Tanpa pembayaran biaya tersebut, sistem akan menganggap pengajuan tidak lengkap sehingga proses tidak dapat dilanjutkan.
Namun, biaya Rp 3.000.000 tersebut hanya mencakup biaya administrasi resmi.

Dalam praktiknya, proses banding memerlukan penyusunan dokumen hukum yang kuat, analisis pembanding merek, serta argumentasi yang disusun sesuai kaidah pemeriksaan substantif. Karena itu, beberapa pemohon memilih menggunakan layanan profesional untuk memastikan banding disusun dengan tepat.

Beberapa komponen biaya tambahan yang mungkin muncul adalah:
• Biaya analisis hukum dan legal review untuk mengidentifikasi penyebab penolakan secara detail.
• Biaya penyusunan dokumen banding, termasuk argumentasi hukum dan pembanding merek.
• Biaya pendampingan hingga putusan final, khusus bagi pemohon yang ingin prosesnya ditangani penuh oleh konsultan atau ahli merek.

Dengan demikian, total biaya banding dapat berbeda antara satu pemohon dan yang lain, tergantung apakah mereka mengajukan sendiri atau menggunakan pendampingan profesional.
Kesimpulannya: biaya resmi pemerintah untuk banding merek adalah Rp 3.000.000, dan biaya tambahan bersifat opsional sesuai kebutuhan dan strategi pemohon dalam mempertahankan mereknya.

 

Apa Itu Banding Merek HAKI
Apa Itu Banding Merek HAKI

Apa yang Dimaksud dengan Mengajukan Banding Merek HAKI

Mengajukan banding berarti menyampaikan permohonan resmi untuk meminta DJKI meninjau kembali keputusan penolakan yang sudah diterbitkan.

Proses ini mencakup beberapa hal penting, yaitu:
• Membuat dokumen keberatan tertulis berisi argumentasi mengapa penolakan dianggap tidak tepat.
• Melampirkan analisis pembanding antara merek pemohon dengan merek pembanding yang dijadikan dasar penolakan.
• Menguraikan dasar hukum sesuai Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.
• Melampirkan bukti relevan seperti logo, contoh penggunaan merek, testimoni pasar, atau registrasi internasional jika ada.
• Mengajukan dokumen melalui akun DJKI Online dalam batas waktu 30 hari setelah surat penolakan diterbitkan.

Dengan kata lain, mengajukan banding bukan hanya mengklik tombol submit, tetapi menyusun satu set argumentasi legal dan teknis yang meyakinkan Komisi Banding Merek bahwa keputusan penolakan sebelumnya masih dapat ditinjau ulang.

Berapa Lama Proses Banding Merek HAKI

Waktu penyelesaian banding tidak instan, karena pemeriksaan ulang membutuhkan evaluasi yang mendalam. Secara umum, durasi proses banding dapat berkisar:
• 6 hingga 12 bulan untuk proses evaluasi standar.
• 12 hingga 18 bulan jika melibatkan analisis kompleks atau volume kasus sedang tinggi.
• Dalam beberapa kasus tertentu, keputusan dapat terbit lebih cepat atau lebih lama tergantung kompleksitas.

Beberapa faktor yang memengaruhi lama proses banding antara lain:
1. Jumlah permohonan banding yang sedang diuji pada periode tersebut.
2. Kelengkapan argumentasi dan bukti pemohon.
3. Tingkat kemiripan dengan merek pembanding.
4. Apakah pemeriksa memerlukan konsultasi atau pendalaman hukum tambahan.

Karena itu, banding bukan proses cepat, namun merupakan upaya terakhir yang sangat strategis untuk memastikan merek tidak hilang begitu saja dari proses registrasi.

Apa Alasan yang Baik untuk Mengajukan Banding Merek HAKI

Tidak semua penolakan harus dilanjutkan ke proses banding. Ada kalanya, merek memang terlalu umum, deskriptif, atau jelas meniru merek yang sudah ada. Namun ketika penolakan dirasa tidak tepat atau masih dapat diperdebatkan secara hukum, mengajukan banding adalah langkah yang layak dan penting dilakukan.
Beberapa alasan kuat yang umumnya menjadi dasar banding adalah sebagai berikut:

1. Penilaian Kemiripan Dianggap Berlebihan

Kadang pemeriksa menilai merek dianggap memiliki persamaan dengan merek pembanding hanya karena memiliki satu kata yang sama. Padahal dalam hukum merek, penilaian kemiripan harus mempertimbangkan:
• Fonetik (cara baca)
• Visual (logo, font, warna)
• Konseptual (makna, asosiasi, dan kategori penggunaan)
Jika tiga unsur tersebut berbeda secara signifikan, maka banding layak diajukan.

2. Kata yang Dipermasalahkan Bersifat Umum atau Deskriptif

Misalnya kata seperti fresh, clean, natural, atau beauty. Kata deskriptif tidak dapat dimonopoli oleh satu pemilik merek. Jika penolakan terjadi hanya karena satu kata umum yang sama dengan merek orang lain, maka banding menjadi upaya logis untuk mempertahankan hak pendaftaran.

3. Bukti Pemakaian di Pasar Sudah Ada dan Dianggap Signifikan

Jika pemohon sudah menggunakan merek dalam:
• Iklan
• Legalitas usaha
• Penjualan marketplace atau retail
• Sertifikasi produk
• Media sosial atau kampanye promosi
Maka banding dapat memperkuat argumentasi bahwa merek sudah memiliki reputasi di masyarakat.

4. Merek Telah Terdaftar di Negara Lain

Untuk perusahaan yang memiliki pasar internasional, fakta bahwa merek telah diterima di sistem hukum negara lain menjadi argumen kuat bahwa merek layak didaftarkan juga di Indonesia.

5. Penolakan Tidak Sesuai dengan Asas Pembeda (Distinctiveness)

Jika merek memiliki unsur grafis unik, kombinasi kata, atau unsur inventif yang tidak ada pada merek pembanding, maka penolakan dapat diperdebatkan.

Ketika minimal satu dari alasan di atas terpenuhi, banding bukan hanya wajar dilakukan — tetapi merupakan langkah penting untuk mempertahankan identitas merek sebagai aset hukum dan komersial.

Berapa Biaya Mengurus Hak Merek HAKI

Pertanyaan ini sering muncul ketika seseorang memasuki tahapan banding. Banyak pemohon mengira bahwa banding dilakukan karena pendaftaran merek dikenakan biaya tambahan yang tinggi, padahal kedua hal itu berbeda.
Untuk memberikan konteks, biaya mengurus hak merek secara umum meliputi:
• Biaya pendaftaran awal
• Biaya perpanjangan (jika sudah terdaftar)
• Biaya konsultasi atau pendampingan profesional (opsional)
• Biaya revisi atau keberatan (jika menggunakan layanan konsultan)
Namun penting ditegaskan:

Pengajuan banding pada DJKI tidak dikenakan biaya resmi atau gratis.

Yang memerlukan biaya hanyalah penyusunan dokumen banding jika pemohon memilih menggunakan bantuan konsultan hukum atau ahli HAKI.
Mengurus hak merek bukan hanya soal biaya administratif. Yang paling penting adalah memastikan:
• Argumen hukum kuat
• Dokumen lengkap
• Proses sesuai regulasi

Dengan begitu, pemilik merek memiliki perlindungan hukum yang tepat dan menghindari risiko gagal permanen akibat kesalahan teknis atau administratif.

Bagaimana Jika Permohonan Merek HAKI Ditolak

Penolakan bukan akhir dari perjalanan pendaftaran merek. Justru penolakan sering kali menjadi tahap yang menentukan apakah pemohon memahami nilai merek tersebut atau memilih menyerah.
Jika permohonan merek ditolak, ada tiga pilihan realistis yang dapat dilakukan:

1. Mengajukan Tanggapan/Keberatan (Objection Response)

Ini adalah langkah pertama yang dilakukan sebelum banding. Jika argumen masih belum cukup kuat untuk membatalkan penolakan, barulah banding menjadi opsi.

2. Mengajukan Banding ke Komisi Banding Merek

Langkah ini dilakukan ketika pemohon yakin:
• Argumen hukum kuat
• Perbandingan merek tidak sepenuhnya relevan
• Merek memiliki potensi pasar dan nilai komersial besar
Banding menjadi proses advokasi resmi untuk memperjuangkan merek di jalur administratif.

3. Mengajukan Pendaftaran Baru (Jika Merek Tidak Bisa Dipertahankan)

Langkah ini dilakukan ketika memang:
• Merek terlalu umum
• Merek identik dengan yang sudah memiliki sertifikat
• Peluang menang banding sangat kecil

Dalam kondisi seperti ini, rebranding dan pendaftaran baru lebih rasional daripada mempertahankan merek yang jelas tidak dapat didaftarkan.

Yang perlu disadari adalah: Penolakan permohonan merek bukan kegagalan, tetapi bagian dari proses legal untuk memastikan merek benar-benar dilindungi sesuai hukum.

Apa Saja Tiga Jenis Banding Merek HAKI yang Berbeda

Dalam praktik hukum merek, bentuk banding dapat dilihat dari tujuan dan konteksnya. Secara umum, banding dalam pendaftaran merek dapat dibagi menjadi tiga jenis pendekatan:

1. Banding Berbasis Hukum (Legal-Based Appeal)

Jenis banding ini menggunakan argumen undang-undang, asas hukum, dan interpretasi peraturan sebagai fondasi utama.
Biasanya digunakan ketika:
• Penolakan didasarkan pada interpretasi pasal yang dianggap tidak tepat
• Ada inkonsistensi penerapan aturan dibanding kasus sebelumnya

2. Banding Berbasis Analisis Teknis Merek (Technical Appeal)

Pendekatan ini menilai:
• Fonetik (cara baca)
• Visual (logo, bentuk, warna, huruf)
• Konseptual (makna, pemaknaan budaya, bahasa)
Metode ini sering digunakan untuk menunjukkan bahwa merek tidak identik atau tidak memiliki persamaan pada pokoknya.

3. Banding Berbasis Fakta Lapangan dan Pemakaian (Use-Based Appeal)

Jenis banding ini paling kuat ketika pemohon memiliki bukti:
• Pemakaian luas di pasar
• Kontrak distributor
• Bukti penjualan
• Promo media dan pemasaran

Pendekatan ini menunjukkan bahwa merek sudah memiliki diferensiasi dan nilai komersial yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Dengan memahami ketiga pendekatan ini, pemohon dapat menentukan strategi banding yang paling relevan dan efektif.

Kesimpulan Terkait Banding Merek HAKI

Banding merupakan tahap penting dan strategis dalam proses perlindungan merek. Pemohon tidak hanya membutuhkan pemahaman prosedural, tetapi juga ketelitian dalam argumentasi. Itulah mengapa banyak pelaku usaha kini memilih menggunakan bantuan konsultan profesional agar proses banding lebih terstruktur, efektif, dan memiliki peluang lebih besar untuk diterima.

Jasa Pengurusan Banding Merek Berpengalaman

Menghadapi penolakan merek bukan akhir dari perjalanan Anda dalam melindungi identitas usaha. Proses banding ke Komisi Banding Merek (KBM) justru menjadi kesempatan terakhir untuk mempertahankan hak eksklusif atas nama bisnis yang selama ini Anda bangun. Namun, proses banding bukan sekadar menulis keberatan atau klarifikasi.

Banding membutuhkan analisis hukum, argumentasi yang tepat, serta pemahaman teknis terkait aturan yang berlaku di bawah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Inilah alasan banyak pelaku usaha memilih bekerja sama dengan penyedia jasa profesional seperti PERMATAMAS. Dengan pengalaman menangani berbagai kasus penolakan merek, PERMATAMAS memahami pola pemeriksaan DJKI dan bagaimana menyusun strategi banding yang terukur dan efektif.

Beberapa manfaat bekerja sama dengan profesional antara lain:
• Analisis penyebab penolakan secara mendalam dan objektif.
• Penyusunan dokumen banding yang formal, sistematis, dan memenuhi standar DJKI.
• Pendampingan hingga putusan diterbitkan, bukan sekadar pengiriman dokumen.

Pendampingan profesional memastikan setiap langkah memiliki dasar, strategi, serta peluang keberhasilan yang lebih besar. Karena dalam proses banding, argumen yang kuat dan struktur penyampaian sangat menentukan hasil.

Jika Anda saat ini menerima surat Usulan Penolakan dan tidak ingin mengambil risiko salah langkah, pertimbangkan menggunakan pendampingan ahli. Hubungi PERMATAMAS untuk konsultasi dan mulailah proses banding Anda dengan strategi yang benar, terukur, dan berpeluang dikabulkan.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat
WhatsApp: 0857-7763-0555
Telp Kantor: 021-89253417

FAQ

1. Apa itu Banding Merek HAKI?

Banding merek HAKI adalah proses hukum yang diajukan pemohon ketika permohonan merek mereka ditolak oleh DJKI pada tahap pemeriksaan substantif. Banding diajukan ke Komisi Banding Merek (KBM) sebagai upaya resmi untuk mempertahankan hak atas merek yang dinilai masih layak didaftarkan.

2. Kapan Banding Merek Bisa Diajukan?

Banding dapat diajukan setelah pemohon menerima surat resmi Usulan Penolakan Merek dari DJKI. Pengajuan memiliki batas waktu, sehingga pemohon harus segera menindaklanjuti sebelum masa pengajuan berakhir.

3. Apa Alasan Umum Permohonan Banding Merek Ditolak?

Beberapa penyebab umum antara lain:

  • Merek dinilai memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar.

  • Merek dianggap tidak memiliki daya pembeda.

  • Merek mengandung nama umum, simbol, atau istilah yang dilarang oleh Undang-Undang.

  • Dokumen pendukung atau argumentasi dianggap tidak cukup kuat.

4. Berapa Biaya Mengajukan Banding Merek?

Biaya resmi pemerintah untuk mengajukan banding merek adalah Rp 3.000.000. Namun biaya tambahan dapat muncul apabila pemohon menggunakan jasa konsultan, ahli, atau tim legal untuk menyusun dokumen banding.

5. Apakah Banding Merek Selalu Diterima?

Tidak. Keputusan Komisi Banding Merek dapat diterima atau ditolak. Hasil sangat bergantung pada kekuatan argumentasi, legal basis, dan pembuktian bahwa merek tidak menyalahi ketentuan hukum atau tidak identik dengan merek lain.

6. Berapa Lama Proses Banding Merek?

Proses banding umumnya membutuhkan waktu beberapa bulan hingga putusan diterbitkan, tergantung antrean dan kompleksitas kasus di DJKI.

7. Apakah Bisa Mengajukan Banding Tanpa Konsultan?

Bisa. Namun proses banding bersifat legal teknis, sehingga banyak pemohon menggunakan bantuan konsultan atau jasa profesional agar argumentasi lebih kuat dan peluang diterima lebih tinggi.

8. Siapa yang Bisa Membantu Jika Saya Ingin Banding Merek?

Jika Anda membutuhkan bantuan profesional, PERMATAMAS menyediakan layanan konsultasi, penyusunan dokumen banding, hingga pendampingan sampai putusan final.

jasa pengurusan sertifikasi halal
jasa pengurusan sertifikasi halal

PERMATAMAS INDONESIA

Jasapendaftaranmerek.com adalah layanan pengurusan pendaftaran merek, sanggah merek, pengalihan merek, banding merek resmi di Indonesia

KONTAK KAMI

Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat

Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

Copyright @ 2023 – Jasa Pendaftaran Merek – Support DokterWebsite.ID