Tag: merek usaha

Biaya Daftar Merek HAKI Kelas 45 Kantor Hukum dan Konsultan Terbaru 2026 – Bagi kantor hukum, konsultan hukum, advokat, notaris, penyedia jasa keamanan, hingga penyedia layanan sosial, merek bukan sekadar nama usaha. Merek dapat menjadi identitas yang membedakan layanan profesional dari kompetitor. Karena itu, memahami biaya daftar merek HAKI Kelas 45 menjadi langkah penting sebelum mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Pada 2026, terdapat perubahan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk pendaftaran merek. Berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2026, tarif permohonan merek untuk pemohon umum menjadi Rp2.800.000 per kelas, sedangkan tarif khusus UMK tetap Rp500.000 per kelas. Kebijakan tarif baru tersebut berlaku mulai 1 Agustus 2026.

Kelas 45 sendiri mencakup berbagai layanan seperti jasa hukum, konsultasi hukum, advokat, arbitrase, mediasi, investigasi, keamanan, perlindungan individu, hingga sejumlah layanan sosial. Daftar klasifikasi resmi DJKI menunjukkan banyak uraian jasa yang dapat masuk dalam Kelas 45.

Untuk informasi resmi mengenai pendaftaran dan perlindungan kekayaan intelektual, pemohon dapat mengakses DJKI.

Apa Itu Merek HAKI Kelas 45?

Kelas 45 merupakan salah satu kelas dalam klasifikasi merek yang secara umum berkaitan dengan jasa hukum, jasa keamanan, serta berbagai jasa pribadi dan sosial. Bagi pelaku usaha profesional, pemilihan Kelas 45 perlu disesuaikan dengan jasa yang benar-benar ditawarkan kepada konsumen.

Contohnya, kantor hukum dapat menggunakan Kelas 45 untuk layanan konsultasi hukum, jasa advokasi, penyusunan dokumen hukum, litigasi, mediasi, maupun jasa hukum lainnya. DJKI juga mencantumkan jasa seperti notaris, penelitian hukum, bantuan hukum, lisensi, perlindungan merek, dan penyelesaian sengketa dalam daftar Kelas 45.

Beberapa layanan yang dapat berkaitan dengan Kelas 45 antara lain:

1. Kantor hukum dan advokat.
2. Konsultan hukum.
3. Jasa mediasi dan arbitrase.
4. Jasa keamanan.
5. Jasa investigasi.
6. Jasa perlindungan individu.
7. Jasa konsultasi kekayaan intelektual.
8. Jasa penyusunan kontrak.
9. Jasa notaris.
10. Layanan sosial tertentu.

Pemilihan uraian jasa tetap harus dilakukan secara tepat karena biaya pendaftaran dihitung berdasarkan jumlah kelas yang diajukan, bukan sekadar berdasarkan nama mereknya.

Berapa Biaya Daftar Merek HAKI Kelas 45 Tahun 2026?

Pertanyaan mengenai biaya daftar merek HAKI Kelas 45 semakin penting setelah adanya perubahan tarif PNBP pada 2026.

Mulai 1 Agustus 2026, tarif resmi pendaftaran merek untuk pemohon umum menjadi Rp2.800.000 per kelas. Sementara itu, pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) tetap memperoleh tarif khusus sebesar Rp500.000 per kelas.

Jadi, apabila kantor hukum atau konsultan mendaftarkan satu merek hanya pada Kelas 45, biaya PNBP resminya adalah Rp2.800.000 untuk pemohon umum atau Rp500.000 apabila memenuhi ketentuan tarif UMK.

Perlu dibedakan antara biaya resmi PNBP DJKI dan biaya jasa pendampingan profesional. Jika menggunakan jasa konsultan atau penyedia layanan, biaya jasa dapat menjadi komponen terpisah sesuai ruang lingkup pekerjaan.

Bagaimana Jika Mendaftarkan Merek di Lebih dari Satu Kelas?

Pendaftaran merek dapat dilakukan untuk lebih dari satu kelas apabila kegiatan usaha memang membutuhkan perlindungan pada beberapa kelas. Setiap kelas mempunyai biaya PNBP tersendiri.

Sebagai gambaran untuk tarif pemohon umum 2026:

1. 1 kelas: Rp2.800.000.
2. 2 kelas: Rp5.600.000.
3. 3 kelas: Rp8.400.000.
4. 4 kelas: Rp11.200.000.

Perhitungan tersebut merupakan ilustrasi biaya PNBP berdasarkan tarif per kelas. Belum termasuk biaya jasa pendampingan apabila pemohon menggunakan layanan profesional.

Untuk UMK, dengan tarif Rp500.000 per kelas, dua kelas berarti Rp1.000.000 dan tiga kelas berarti Rp1.500.000. Tarif khusus tersebut tetap dipertahankan dalam kebijakan 2026.

Karena itu, sebelum membayar permohonan, pemilik kantor hukum atau konsultan sebaiknya memastikan terlebih dahulu kelas dan uraian jasa yang memang relevan.

Contoh Merek HAKI Kelas 45 dan Keterangannya

Berikut contoh layanan yang dapat berkaitan dengan Kelas 45 berdasarkan klasifikasi resmi DJKI. Contoh ini bersifat ilustrasi dan bukan berarti seluruh layanan kantor harus didaftarkan sekaligus.

1. Jasa Konsultasi Hukum

Mencakup layanan pemberian konsultasi atau nasihat mengenai persoalan hukum. Cocok untuk bisnis yang menawarkan jasa konsultasi hukum kepada individu maupun perusahaan.

2. Jasa Pengacara

Jasa pengacara merupakan salah satu contoh layanan yang tercantum dalam Kelas 45. Merek dapat digunakan sebagai identitas kantor atau layanan hukum yang diberikan.

3. Jasa Advokasi Hukum

Layanan advokasi hukum juga termasuk dalam cakupan Kelas 45. Pemilik usaha perlu mencantumkan uraian jasa secara sesuai dengan aktivitas yang benar-benar dijalankan.

4. Jasa Mediasi

Kelas 45 mencakup jasa mediasi, termasuk mediasi yang berkaitan dengan layanan hukum. Layanan ini dapat digunakan oleh penyedia jasa penyelesaian sengketa.

5. Jasa Arbitrase

Bagi konsultan atau lembaga yang menyediakan layanan arbitrase, Kelas 45 dapat menjadi kelas yang relevan sesuai uraian jasanya.

6. Jasa Penyelesaian Sengketa

Layanan dispute resolution atau penyelesaian sengketa termasuk salah satu contoh yang terdapat dalam klasifikasi Kelas 45 DJKI.

7. Jasa Penyusunan Kontrak

Jasa bantuan hukum dalam pembuatan kontrak dan penyusunan dokumen hukum juga tercantum dalam Kelas 45.

8. Jasa Penelitian Hukum

Konsultan atau lembaga yang menyediakan penelitian hukum dapat mempertimbangkan uraian jasa yang sesuai dengan Kelas 45.

9. Jasa Keamanan

Kelas 45 juga mencakup jasa keamanan untuk perlindungan individu maupun properti, termasuk jasa penjaga keamanan dan pengawasan keamanan.

10. Jasa Konsultasi Kekayaan Intelektual

Konsultasi yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, perlindungan merek, serta layanan tertentu mengenai lisensi juga terdapat dalam Kelas 45.

Mengapa Kantor Hukum Perlu Mendaftarkan Merek?

Kantor hukum sering membangun reputasi melalui nama, logo, dan identitas layanan yang digunakan secara konsisten. Ketika sebuah nama telah digunakan dalam jangka panjang, merek tersebut dapat menjadi bagian dari aset bisnis.

Indonesia menerapkan prinsip first to file dalam sistem pendaftaran merek. Artinya, pendaftaran menjadi faktor penting dalam memperoleh pelindungan hukum terhadap merek. DJKI juga menekankan pentingnya mendaftarkan merek sebelum berkembang terlalu jauh karena penggunaan tanpa pendaftaran tidak sama dengan memperoleh hak eksklusif atas merek.

Manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

• Memiliki dasar perlindungan hukum terhadap merek terdaftar.
• Membantu membangun identitas kantor atau jasa profesional.
• Mengurangi risiko penggunaan merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya.
• Menambah nilai aset tidak berwujud perusahaan.
• Memudahkan pengelolaan merek untuk pengembangan usaha.

Syarat Daftar Merek Kelas 45

Sebelum menghitung biaya daftar merek HAKI Kelas 45, pemohon perlu mempersiapkan dokumen dan informasi yang diperlukan.

Secara umum, proses pendaftaran membutuhkan data pemohon, label/etiket merek, kelas serta uraian barang atau jasa, dan dokumen pendukung sesuai status pemohon. DJKI juga menyediakan mekanisme pendaftaran secara daring.

Beberapa hal yang perlu disiapkan:

1. Nama atau label merek.
2. Data pemohon.
3. Kelas 45 dan uraian jasa.
4. Etiket/logo merek jika digunakan.
5. Tanda tangan pemohon.
6. Dokumen UMK jika menggunakan tarif khusus UMK.
7. Surat kuasa apabila menggunakan kuasa/konsultan KI.

Khusus UMK, kebijakan 2026 juga memberikan beberapa alternatif dokumen untuk membuktikan status UMK, termasuk NIB berbasis risiko atau dokumen tertentu sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Cara Menghitung Biaya Daftar Merek HAKI Kelas 45

Perhitungan sederhananya adalah:

Biaya PNBP = tarif per kelas × jumlah kelas

Misalnya kantor hukum non-UMK hanya mengajukan satu merek pada Kelas 45:

Rp2.800.000 × 1 kelas = Rp2.800.000

Apabila merek diajukan pada Kelas 45 dan satu kelas tambahan:

Rp2.800.000 × 2 kelas = Rp5.600.000

Sedangkan apabila pemohon memenuhi kategori UMK:

Rp500.000 × 1 kelas = Rp500.000

Perlu diperhatikan bahwa angka tersebut merupakan PNBP resmi, bukan otomatis merupakan total biaya apabila pemohon menggunakan jasa pendampingan profesional.

Apakah Biaya Jasa Pendaftaran Merek Sama dengan Biaya DJKI?

Tidak selalu. Ini merupakan hal penting ketika calon pemohon mencari informasi biaya daftar merek HAKI Kelas 45 melalui internet.

Biaya resmi DJKI merupakan PNBP yang dibayarkan untuk permohonan pendaftaran. Sementara itu, jasa profesional dapat mencakup pekerjaan tambahan seperti konsultasi kelas, pemeriksaan awal merek, persiapan dokumen, pengajuan, pemantauan proses, serta pendampingan apabila terdapat kebutuhan administratif tertentu.

Karena itu, calon pemohon sebaiknya meminta rincian penawaran secara jelas: berapa PNBP, berapa biaya jasa, apa saja pekerjaan yang termasuk, dan apakah ada biaya tambahan pada tahap tertentu.

Untuk layanan pendampingan pendaftaran, Anda dapat melihat Jasa Daftar Merek HAKI.

Bagaimana Proses Daftar Merek Kelas 45?

DJKI telah menyediakan sistem pendaftaran merek secara daring. Pemohon dapat membuat akun, mengisi data permohonan, menentukan kelas, mengunggah dokumen, melakukan pembayaran, kemudian mengikuti proses pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Secara sederhana, alurnya dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Menentukan nama dan identitas merek.
2. Melakukan penelusuran merek.
3. Menentukan Kelas 45 dan uraian jasa.
4. Menyiapkan dokumen.
5. Membuat permohonan secara online.
6. Membayar PNBP.
7. Mengikuti tahapan pemeriksaan.
8. Menunggu hasil proses pendaftaran.

DJKI juga menyediakan klasifikasi resmi yang dapat digunakan sebagai referensi dalam menentukan uraian jasa.

Pentingnya Penelusuran Merek Sebelum Membayar

Kesalahan yang sering terjadi adalah pemilik usaha langsung mengajukan merek tanpa melakukan penelusuran terlebih dahulu.

Padahal, nama yang digunakan sebagai merek dapat memiliki kemiripan dengan merek yang sudah terdaftar atau sedang dalam proses. Penelusuran awal dapat membantu pemohon memahami kondisi merek sebelum mengeluarkan biaya PNBP.

Untuk kantor hukum dan konsultan, pemeriksaan sebaiknya tidak hanya melihat apakah nama tersebut persis sama, tetapi juga mempertimbangkan persamaan pada pokoknya, unsur kata, logo, serta jenis jasa yang berkaitan.

Penelusuran bukan jaminan bahwa permohonan pasti diterima, karena keputusan akhir tetap berada pada otoritas yang berwenang sesuai tahapan pemeriksaan.

Berapa Lama Proses Pendaftaran Merek?

Lama proses pendaftaran merek tidak sama dengan lama pekerjaan jasa pendampingan.

DJKI pada 2026 menyampaikan adanya upaya percepatan proses pendaftaran merek menjadi sekitar enam bulan apabila tidak terdapat kendala.

Karena itu, klaim layanan seperti “proses cepat hanya 10 hari kerja” sebaiknya dipahami sebagai target waktu pekerjaan administratif/pendampingan dari penyedia jasa, bukan janji bahwa sertifikat merek dari DJKI akan terbit dalam 10 hari kerja.

Tahapan pemeriksaan tetap mengikuti mekanisme dan kewenangan DJKI.

Kesalahan yang Dapat Membuat Permohonan Merek Bermasalah

Harga murah bukan satu-satunya pertimbangan ketika mengurus merek. Ketepatan informasi yang diajukan juga sangat penting.

Beberapa kesalahan yang perlu dihindari:

• Tidak melakukan penelusuran merek terlebih dahulu.
• Salah menentukan kelas.
• Uraian jasa terlalu luas atau tidak sesuai kegiatan usaha.
• Data pemohon tidak konsisten.
• Etiket atau logo tidak sesuai dengan permohonan.
• Menganggap NIB otomatis memberikan perlindungan merek.
• Menganggap pembayaran PNBP berarti merek pasti disetujui.

Karena itu, pemeriksaan awal dan penyusunan uraian jasa perlu dilakukan secara teliti.

Layanan Setelah Merek Terdaftar

Pekerjaan terkait merek tidak berhenti ketika pendaftaran selesai. Dalam perjalanan bisnis, pemilik merek dapat membutuhkan layanan lain seperti pengalihan, perpanjangan, atau upaya banding sesuai kondisi yang dihadapi.

Untuk kebutuhan pengalihan hak atas merek, tersedia layanan Jasa Pengalihan Merek HAKI.

Untuk memperpanjang perlindungan merek, informasi dapat dilihat melalui Jasa Perpanjangan Merek HAKI.

Apabila menghadapi keputusan yang dapat diajukan melalui mekanisme banding sesuai ketentuan, tersedia informasi Jasa Banding Merek HAKI.

Jasa Daftar Merek HAKI Kelas 45 untuk Kantor Hukum dan Konsultan

Mengurus merek untuk kantor hukum atau konsultan membutuhkan perhatian pada pemilihan kelas serta uraian jasa. Tidak cukup hanya memasukkan nama usaha karena perlindungan merek berkaitan dengan barang atau jasa yang dicantumkan dalam permohonan.

PERMATAMAS dapat membantu proses pendampingan pendaftaran merek, mulai dari konsultasi awal, pemeriksaan kebutuhan kelas, persiapan administrasi hingga pendampingan proses pengajuan.

Untuk kebutuhan pendaftaran, Anda dapat mempelajari layanan Daftar Merek HAKI.

Keunggulan Layanan PERMATAMAS

PERMATAMAS menawarkan beberapa keunggulan layanan yang dapat menjadi pertimbangan calon pemohon:

1. Proses cepat

Target pengerjaan layanan disebut hanya 10 hari kerja untuk proses pendampingan sesuai ruang lingkup layanan.

2. Berpengalaman

PERMATAMAS telah berpengalaman sejak tahun 2011 dalam membantu berbagai kebutuhan perizinan dan legalitas usaha.

3. Terpercaya

Perusahaan mencantumkan pengalaman +2.000 izin edar telah terbit. Angka tersebut merupakan klaim pengalaman layanan perusahaan dan tidak berarti jumlah merek yang diterbitkan DJKI.

4. Aman dan resmi

Untuk pendaftaran merek, proses resminya berkaitan dengan DJKI/Kementerian Hukum, bukan sistem Kemenkes. Karena itu, klaim “terdaftar sistem Kemenkes RI” tidak dapat dijadikan dasar bahwa suatu merek telah terdaftar di DJKI.

5. Garansi

PERMATAMAS menawarkan garansi 100% uang kembali sesuai syarat dan ketentuan layanan yang berlaku.

Kesimpulan

Biaya daftar merek HAKI Kelas 45 tahun 2026 untuk pemohon umum adalah Rp2.800.000 per kelas, sedangkan tarif khusus UMK adalah Rp500.000 per kelas. Tarif tersebut merupakan PNBP resmi dan berlaku berdasarkan kebijakan tarif baru 2026.

Kelas 45 relevan untuk berbagai layanan seperti kantor hukum, konsultan hukum, advokat, mediasi, arbitrase, jasa keamanan, investigasi, hingga layanan tertentu di bidang sosial.

Sebelum mengajukan permohonan, pastikan nama merek telah ditelusuri, kelas dan uraian jasa telah disesuaikan, serta dokumen administrasi dipersiapkan dengan benar. Biaya pendaftaran tidak sama dengan biaya jasa pendampingan, sehingga rincian penawaran perlu diperiksa sejak awal.

KONSULTASI GRATIS