Cara Cek Nama Brand di HAKI – Mengecek nama brand di HAKI menjadi langkah awal yang sangat penting sebelum mendaftarkan merek resmi. Hal ini memastikan bahwa nama yang ingin digunakan tidak bentrok dengan merek lain yang sudah terdaftar, sehingga menghindari risiko penolakan permohonan. Proses pengecekan bisa dilakukan secara online melalui sistem resmi DJKI atau menggunakan jasa profesional untuk hasil yang lebih akurat.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mengecek nama brand:
1. Pastikan ejaan nama brand sudah final dan konsisten
2. Catat kelas barang/jasa yang ingin didaftarkan
3. Perhatikan kemiripan nama dengan merek terdaftar sebelumnya
4. Gunakan portal resmi DJKI agar data valid
5. Simpan bukti pencarian sebagai referensi
Dengan mengetahui status nama brand sejak awal, pelaku usaha bisa lebih yakin bahwa merek yang diajukan memiliki peluang diterima lebih tinggi, serta meminimalkan konflik hukum di masa depan.
Mengapa Perlu Mengecek Nama Brand di HAKI
Pengecekan nama brand di HAKI adalah langkah preventif yang sangat penting sebelum melakukan pendaftaran resmi. Nama brand yang sudah digunakan pihak lain atau terlalu mirip dapat menyebabkan penolakan oleh DJKI dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum.
Beberapa alasan pentingnya pengecekan:
• Menghindari konflik hukum dan sengketa merek
• Menjamin keunikan dan eksklusivitas brand
• Memperkuat posisi brand di pasar
• Memudahkan proses pendaftaran merek HAKI
• Memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha
Dengan melakukan pengecekan nama brand, pelaku usaha memiliki informasi yang akurat mengenai status nama yang diinginkan, sehingga langkah berikutnya dalam pendaftaran bisa lebih efektif dan efisien.
Persiapan Data Sebelum Cek Nama Brand
Sebelum melakukan pengecekan nama brand di DJKI, penting untuk menyiapkan semua data dan dokumen pendukung. Persiapan ini mempermudah proses pencarian dan meminimalkan kesalahan dalam interpretasi hasil.
Beberapa data yang perlu dipersiapkan:
1. Nama brand lengkap dan ejaan final
2. Kelas barang atau jasa yang akan didaftarkan
3. Kategori produk secara spesifik
4. Informasi pemilik atau badan usaha
5. Catatan tentang kemiripan nama dengan merek lain
Dengan semua data siap, proses pengecekan nama brand menjadi lebih cepat dan akurat. Pelaku usaha bisa langsung mengetahui apakah brand tersebut aman untuk didaftarkan atau perlu dilakukan modifikasi.
Website Resmi DJKI untuk Pengecekan
Portal resmi DJKI, yaitu pdki-indonesia.dgip.go.id, menjadi sumber utama untuk mengecek nama brand yang ingin didaftarkan. Situs ini menyediakan informasi valid dan terupdate mengenai semua merek yang telah terdaftar di Indonesia.
Beberapa hal penting saat menggunakan portal DJKI:
1. Login dengan akun resmi atau gunakan akses publik
2. Masukkan nama brand yang ingin dicek pada kolom pencarian
3. Pilih kelas barang/jasa sesuai rencana pendaftaran
4. Periksa hasil pencarian dan catat kemiripan dengan merek lain
5. Simpan hasil pencarian sebagai referensi resmi
Menggunakan portal resmi DJKI memastikan informasi yang diperoleh sah dan dapat dijadikan dasar untuk langkah pendaftaran selanjutnya. Pelaku usaha juga bisa mengurangi risiko penolakan akibat nama brand yang sudah digunakan pihak lain.
Mengecek nama brand di DJKI memerlukan prosedur yang tepat agar hasil pencarian akurat dan bisa dijadikan dasar pendaftaran. Proses ini bisa dilakukan secara online melalui portal resmi DJKI, yaitu pdki-indonesia.dgip.go.id, sehingga pelaku usaha dapat memeriksa status nama brand dengan cepat dan efisien.
Langkah-langkah pengecekan nama brand:
1. Login atau akses portal DJKI: Gunakan akun resmi atau akses publik untuk memulai pengecekan.
2. Masukkan nama brand: Ketik nama brand yang ingin dicek di kolom pencarian sesuai ejaan final.
3. Pilih kelas barang/jasa: Sesuaikan dengan kategori produk agar hasil pencarian relevan.
4. Periksa hasil pencarian: Lihat apakah ada merek yang sama atau mirip dengan brand yang diajukan.
5. Simpan hasil: Simpan screenshot atau catatan hasil pencarian sebagai referensi untuk pendaftaran.
Dengan mengikuti langkah ini, pelaku usaha dapat mengidentifikasi potensi konflik sejak awal. Selain itu, pencarian online ini juga membantu menentukan apakah nama brand aman untuk digunakan atau perlu disesuaikan sebelum mengajukan permohonan resmi ke DJKI.
Tips Membaca Hasil Pengecekan Nama Brand
Setelah melakukan pengecekan, membaca hasil pencarian dengan tepat sangat penting agar keputusan pendaftaran merek HAKI bisa akurat. Hasil ini menunjukkan apakah nama brand yang diajukan sudah terpakai, mirip dengan merek lain, atau sepenuhnya unik.
Beberapa tips membaca hasil pencarian:
• Periksa kesamaan huruf dan ejaan: Pastikan nama brand tidak terlalu mirip dengan merek lain.
• Perhatikan kelas barang/jasa: Nama yang sama bisa diterima jika berada di kelas berbeda, tetapi tetap perlu evaluasi risiko.
• Identifikasi merek terkenal: Hindari kemiripan dengan merek populer yang bisa menimbulkan penolakan.
• Catat merek serupa: Buat daftar merek yang memiliki kemiripan untuk pertimbangan modifikasi.
• Analisis potensi konflik: Tentukan apakah perlu mengubah nama atau melanjutkan proses pendaftaran.
Memahami hasil pencarian ini membantu pelaku usaha mengurangi risiko penolakan oleh DJKI dan mempersiapkan langkah selanjutnya dalam pendaftaran. Jika ragu, menggunakan jasa profesional seperti PERMATAMAS bisa mempercepat proses dan memastikan nama brand aman sebelum diajukan.
Alternatif Cek Nama Brand melalui Jasa Profesional
Selain pengecekan mandiri melalui portal DJKI, menggunakan jasa profesional seperti PERMATAMAS bisa menjadi solusi bagi pelaku usaha yang ingin memastikan nama brand aman dan proses pendaftaran lebih cepat. Jasa profesional memiliki pengalaman dalam menilai kemiripan nama, memahami kelas barang/jasa, serta meminimalkan risiko penolakan.
Beberapa keuntungan menggunakan jasa profesional:
1. Analisis kemiripan merek lebih akurat – Mereka bisa mengevaluasi risiko kesamaan dengan merek terdaftar.
2. Efisiensi waktu – Proses pengecekan lebih cepat dibandingkan dilakukan sendiri.
3. Panduan kelas barang/jasa yang tepat – Memastikan brand didaftarkan sesuai kategori yang benar.
4. Konsultasi strategi branding – Memberikan saran agar merek lebih kuat dan unik.
5. Persiapan dokumen profesional – Membantu menyiapkan data dan dokumen yang dibutuhkan DJKI.
Dengan bantuan profesional, pelaku usaha tidak hanya memeriksa nama brand, tetapi juga memperoleh panduan lengkap agar proses pendaftaran HAKI berjalan lancar. Ini sangat penting untuk menghindari kesalahan atau penolakan yang bisa menghambat pengembangan brand di pasar.
Langkah Selanjutnya Setelah Nama Brand Aman
Setelah nama brand terbukti aman dan belum terdaftar, langkah berikutnya adalah mempersiapkan pendaftaran merek HAKI secara resmi. Proses ini mencakup pengumpulan dokumen, pengisian formulir pendaftaran, dan pengajuan ke DJKI.
Tahapan penting yang perlu diperhatikan:
1. Siapkan dokumen perusahaan – Akta perusahaan, NPWP, izin usaha, dan dokumen pendukung lainnya.
2. Siapkan dokumen merek – Logo, nama brand, deskripsi produk, dan kelas barang/jasa.
3. Konsultasikan strategi pendaftaran – Pastikan brand didaftarkan dengan benar agar diterima DJKI.
4. Ajukan permohonan resmi – Pengajuan bisa dilakukan online melalui portal DJKI atau melalui jasa profesional.
5. Pantau status permohonan – Selalu cek perkembangan pendaftaran hingga diterbitkan sertifikat resmi.
6. Terima sertifikat merek HAKI – Bukti resmi yang melindungi hak kekayaan intelektual brand Anda.
Untuk memastikan proses lebih aman, cepat, dan sesuai prosedur, disarankan menggunakan jasa pengurusan brand HAKI di PERMATAMAS. Dengan pengalaman bertahun-tahun, PERMATAMAS membantu mulai dari pengecekan nama brand, persiapan dokumen, hingga penerbitan sertifikat resmi, sehingga pelaku usaha bisa fokus mengembangkan bisnis tanpa khawatir kendala hukum merek.
KONSULTASI GRATIS
PERMATAMAS
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555
FAQ
1. Apa itu HAKI?
HAKI adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual yang melindungi merek, logo, dan identitas produk atau jasa secara legal.
2. Mengapa perlu cek nama brand sebelum daftar HAKI?
Agar menghindari konflik hukum, penolakan pendaftaran, dan kemiripan dengan merek terdaftar lain.
4. Apa saja data yang perlu disiapkan sebelum cek nama brand?
Nama brand final, kelas barang/jasa, kategori produk, dan informasi pemilik atau perusahaan.
5. Bagaimana cara membaca hasil pengecekan nama brand?
Periksa kemiripan huruf, ejaan, kelas barang/jasa, merek terkenal, dan catat merek serupa untuk evaluasi risiko.
6. Apakah bisa cek nama brand sendiri tanpa jasa profesional?
Bisa, tetapi menggunakan jasa profesional seperti PERMATAMAS lebih cepat, akurat, dan mengurangi risiko penolakan.
7. Apa keuntungan menggunakan jasa profesional untuk cek nama brand?
1. Analisis kemiripan merek lebih tepat
2. Efisiensi waktu
3. Panduan pendaftaran sesuai kelas barang/jasa
4. Konsultasi strategi branding
5. Persiapan dokumen lengkap
8. Apa langkah setelah nama brand terbukti aman?
Persiapkan dokumen perusahaan dan merek, ajukan permohonan resmi ke DJKI, pantau status, dan terima sertifikat HAKI.
9. Berapa lama proses pendaftaran HAKI setelah nama brand aman?
Estimasi penerbitan bukti pendaftaran bisa 1 hari, sedangkan sertifikat resmi HAKI biasanya diterbitkan dalam 1 tahun.
10. Dapatkah saya mengurus pendaftaran brand HAKI melalui PERMATAMAS?
Ya, PERMATAMAS menyediakan layanan lengkap mulai dari pengecekan nama, persiapan dokumen, hingga penerbitan sertifikat resmi HAKI.
10 Penyebab Merek HAKI Ditolak – Pendaftaran merek HAKI merupakan langkah penting untuk melindungi identitas produk atau jasa dari peniruan pihak lain. Namun, tidak semua permohonan berhasil disetujui. Ada beberapa alasan mengapa merek HAKI bisa ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
Memahami penyebab penolakan ini penting bagi pelaku usaha agar bisa mengajukan permohonan dengan peluang diterima lebih tinggi.
Beberapa penyebab umum penolakan merek HAKI meliputi:
• Merek terlalu umum atau deskriptif
• Sama atau mirip dengan merek terdaftar lain
• Bertentangan dengan norma, moralitas, atau hukum
• Menyesatkan konsumen
• Meniru simbol negara atau orang terkenal
Selain itu, merek yang diajukan harus unik dan dapat membedakan produk/jasa dari pesaing. Pelaku usaha disarankan untuk melakukan pengecekan di database DJKI sebelum mendaftar agar mengurangi risiko penolakan. Dengan memahami 10 alasan utama penolakan, proses pendaftaran merek HAKI bisa lebih terarah dan efisien.
1. Tidak Memiliki Daya Pembeda
Salah satu alasan paling umum merek HAKI ditolak adalah karena tidak memiliki daya pembeda. Merek yang terlalu umum atau hanya deskriptif dianggap tidak mampu menjadi identitas unik bagi produk atau jasa. Pemeriksaan ini penting agar konsumen dapat mengenali merek tertentu tanpa kebingungan dengan produk lain.
Beberapa contoh merek yang bisa ditolak karena kurang daya pembeda:
• Merek hanya menyebut jenis produk (misal: “Susu” untuk susu)
• Merek yang berupa nama generik atau istilah umum
• Simbol atau logo yang terlalu sederhana dan umum
• Kata-kata yang sudah sering digunakan dalam industri terkait
• Nama produk yang sama persis dengan istilah sehari-hari
Pelaku usaha harus menciptakan merek HAKI yang unik dan berbeda dari yang sudah ada. Merek dengan karakteristik yang jelas dan mudah diingat akan lebih mudah diterima oleh DJKI.
2. Sama atau Mirip dengan Merek Terdaftar Lain
Penolakan merek HAKI juga sering terjadi karena kemiripan dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya. Kemiripan ini bisa berupa keseluruhan atau pokok dari merek lain, terutama jika terkait dengan barang atau jasa sejenis. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mencegah konflik hukum dan kebingungan konsumen.
Beberapa indikator kemiripan yang bisa menyebabkan penolakan:
• Nama merek HAKI mirip dengan merek lain dalam satu kelas barang/jasa
• Logo atau desain visual yang menyerupai merek terdaftar
• Penggunaan kata atau simbol yang sudah dikenal luas
• Bentuk huruf, warna, atau kombinasi yang sangat mirip
• Penggunaan istilah internasional yang sudah didaftarkan pihak lain
Pemeriksaan awal sebelum mendaftar sangat dianjurkan agar pemohon dapat mengidentifikasi potensi konflik. Dengan strategi kreatif, pemohon bisa menyesuaikan merek HAKI agar tetap unik dan layak didaftarkan.
3. Bertentangan dengan Norma atau Hukum
Merek HAKI bisa ditolak jika dianggap bertentangan dengan norma, hukum, moralitas, atau ketertiban umum. Pemeriksaan ini mencakup aspek ideologi, agama, kesusilaan, dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Merek yang vulgar, menghina, atau menyinggung pihak tertentu akan secara otomatis ditolak.
Beberapa contoh alasan penolakan terkait norma/hukum:
1. Mengandung kata atau simbol yang menyinggung agama atau budaya
2. Melanggar moralitas dan kesusilaan umum
3. Bertentangan dengan ideologi negara atau aturan pemerintah
4. Mengandung unsur kekerasan atau diskriminasi
5. Merek yang merugikan ketertiban umum atau keamanan
Pemohon harus memastikan merek HAKI yang diajukan sesuai dengan etika, norma hukum, dan nilai sosial agar bisa diterima DJKI. Memahami regulasi ini membantu pelaku usaha mencegah penolakan yang tidak perlu dan mempercepat proses pendaftaran.
4. Menyesatkan Konsumen
Salah satu alasan merek HAKI ditolak adalah karena berpotensi menyesatkan konsumen. Merek yang memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat produk/jasa dianggap merugikan konsumen dan bertentangan dengan prinsip perdagangan yang adil.
Pemeriksaan ini memastikan bahwa setiap merek yang didaftarkan dapat dipercaya dan tidak menimbulkan kebingungan.
Beberapa indikasi merek menyesatkan konsumen:
1. Klaim manfaat produk yang tidak terbukti secara ilmiah
2. Informasi kualitas yang tidak sesuai dengan kenyataan
3. Menyebutkan bahan atau kandungan yang tidak ada pada produk
4. Menggunakan kata “100% aman” atau “100% asli” tanpa dasar
5. Memberi kesan palsu bahwa produk memiliki sertifikasi tertentu
Pemohon harus memastikan merek HAKI yang diajukan menyampaikan informasi akurat, jujur, dan tidak menipu. Dengan pendekatan yang transparan, risiko penolakan dapat dikurangi dan merek lebih dipercaya oleh konsumen.
Penggunaan lambang negara, bendera, atau simbol lembaga resmi tanpa izin merupakan alasan kuat merek HAKI ditolak. DJKI memeriksa setiap permohonan untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap simbol resmi yang dilindungi undang-undang. Hal ini penting untuk menjaga kehormatan simbol negara dan kredibilitas lembaga.
Beberapa contoh penggunaan simbol yang bisa menyebabkan penolakan:
• Meniru lambang negara atau bendera nasional
• Menggunakan simbol resmi kementerian atau lembaga pemerintah
• Mengadopsi logo partai politik atau organisasi resmi
• Memanfaatkan emblem militer atau kepolisian
• Meniru tanda resmi lembaga pendidikan atau asosiasi profesi
Memahami regulasi ini membantu pelaku usaha menyesuaikan desain merek HAKI, sehingga tidak melanggar hukum dan meningkatkan peluang diterima DJKI.
6. Menyerupai Nama atau Foto Orang Terkenal
Merek HAKI yang menggunakan nama, foto, atau identitas orang terkenal tanpa izin juga rentan ditolak. Hal ini karena melanggar hak pribadi dan hak kekayaan intelektual pihak lain. Pemeriksaan DJKI memastikan hak individu terlindungi dari penyalahgunaan merek.
Contoh penggunaan yang bisa menyebabkan penolakan:
• Nama selebriti atau tokoh publik tanpa izin
• Foto atau siluet orang terkenal pada logo atau kemasan
• Nama badan hukum milik orang lain tanpa persetujuan
• Penggunaan identitas influencer untuk promosi produk
• Nama tokoh sejarah yang masih dilindungi hak cipta
Pemohon sebaiknya menciptakan merek HAKI yang orisinal dan bebas dari unsur pihak ketiga untuk menghindari sengketa hukum.
7. Nama Varietas Tanaman Terlindungi
Merek HAKI yang berupa nama varietas tanaman yang sudah dilindungi juga bisa ditolak. Tujuan aturan ini adalah untuk melindungi hak pemilik varietas dan mencegah kebingungan di pasar, terutama untuk barang/jasa sejenis.
Beberapa poin penting terkait penolakan:
1. Nama varietas tanaman yang sudah dipatenkan atau dilindungi
2. Digunakan pada produk yang sejenis dengan tanaman tersebut
3. Tidak ada izin resmi dari pemilik hak varietas
4. Dapat menimbulkan klaim hukum dari pemilik varietas
5. Berisiko menyesatkan konsumen tentang sumber produk
Dengan memahami hal ini, pelaku usaha dapat memilih merek HAKI yang aman, unik, dan sesuai aturan hukum, sehingga peluang diterima DJKI lebih tinggi.
8. Hanya Sebutan Produk atau Jasa
Salah satu alasan merek HAKI ditolak adalah jika hanya berupa sebutan langsung dari produk atau jasa yang ditawarkan. Merek yang deskriptif tidak dianggap unik dan tidak dapat membedakan produk Anda dari pesaing lain. Hal ini penting agar konsumen dapat mengenali merek tertentu tanpa kebingungan.
Beberapa contoh merek yang bisa ditolak karena bersifat deskriptif:
• Nama produk yang sama dengan jenis barang (misal: “Jus Jeruk”)
• Merek yang hanya menjelaskan fungsi produk
• Kata-kata generik yang sudah banyak digunakan industri
• Nama yang mengandung istilah umum untuk jasa tertentu
• Desain logo yang terlalu sederhana tanpa karakter pembeda
Pemohon disarankan untuk menciptakan merek HAKI yang unik, kreatif, dan berbeda dari istilah umum agar lebih mudah diterima DJKI. Merek yang orisinal memberikan keuntungan kompetitif sekaligus perlindungan hukum yang maksimal.
9. Mirip dengan Merek Terkenal
Kemiripan dengan merek HAKI terkenal milik pihak lain, bahkan untuk barang atau jasa yang berbeda, dapat menyebabkan penolakan. DJKI menilai kemiripan ini bisa menimbulkan kebingungan di masyarakat atau dianggap meniru reputasi merek terkenal.
Beberapa faktor yang dapat menyebabkan penolakan:
1. Nama merek mirip dengan merek terkenal meski berbeda kelas
2. Logo atau desain menyerupai merek terkenal
3. Warna, huruf, atau simbol yang meniru karakter merek populer
4. Menggunakan slogan atau tagline yang sudah terkenal
5. Memberi kesan bahwa produk terkait dengan merek terkenal
Memahami risiko ini penting agar pemohon menciptakan merek HAKI yang unik dan tidak menyerupai merek lain yang sudah memiliki reputasi. Strategi branding yang kreatif akan memudahkan proses pendaftaran dan melindungi merek secara legal.
10. Beritikad Tidak Baik
Permohonan merek HAKI dengan itikad tidak baik, seperti meniru merek lain yang sudah dikenal atau dimaksudkan untuk menipu konsumen, juga akan ditolak. DJKI memastikan setiap pendaftaran dilakukan dengan niat yang jujur dan fair.
Beberapa contoh indikasi permohonan beritikad tidak baik:
• Meniru merek lain yang sudah terkenal secara sengaja
• Mengubah sedikit nama/logo tetapi tetap menyerupai merek lain
• Menggunakan merek untuk menipu konsumen agar mengira produk terkait merek lain
• Memanfaatkan popularitas merek lain untuk keuntungan sendiri
• Mengajukan merek dengan niat untuk memblokir kompetitor
Dengan memastikan merek HAKI diajukan dengan itikad baik dan orisinal, pemohon dapat mengurangi risiko penolakan dan memperoleh perlindungan hukum penuh atas merek mereka.
Untuk proses pendaftaran yang cepat, aman, dan profesional, Anda dapat mengurus merek HAKI di PERMATAMAS, layanan yang berpengalaman membantu setiap langkah mulai dari persiapan dokumen hingga sertifikat resmi.
KONSULTASI GRATIS
PERMATAMAS
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555
FAQ
1. Apa itu merek HAKI?
Merek HAKI adalah identitas resmi produk atau jasa yang dilindungi secara hukum oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
2. Mengapa merek HAKI bisa ditolak?
Merek bisa ditolak karena kurang daya pembeda, meniru merek lain, bertentangan hukum, menyesatkan konsumen, atau beritikad tidak baik.
3. Apakah merek yang deskriptif bisa diterima?
Tidak, merek yang hanya berupa sebutan produk/jasa (deskriptif) dianggap tidak unik dan berisiko ditolak.
4. Bagaimana jika merek mirip merek terkenal?
Kemiripan dengan merek terkenal, meski untuk produk berbeda, dapat menyebabkan penolakan oleh DJKI.
5. Apakah penggunaan nama orang terkenal diperbolehkan?
Tidak, menggunakan nama atau foto orang terkenal tanpa izin akan ditolak.
6. Bagaimana dengan simbol negara atau lembaga resmi?
Penggunaan lambang negara, bendera, atau simbol lembaga resmi tanpa izin adalah alasan penolakan merek HAKI.
7. Apa yang dimaksud dengan merek beritikad tidak baik?
Merek diajukan dengan niat meniru, menipu konsumen, atau memanfaatkan reputasi merek lain.
8. Apakah merek yang menyesatkan konsumen bisa diterima?
Tidak, merek yang memberikan klaim palsu atau informasi menipu tentang produk/jasa akan ditolak.
9. Bagaimana cara membuat merek HAKI diterima?
Pastikan merek unik, orisinal, tidak meniru pihak lain, sesuai norma hukum, dan tidak menyesatkan konsumen.
10. Apakah ada jasa pengurusan merek HAKI profesional?
Ya, jasa profesional seperti PERMATAMAS Indonesia dapat membantu pendaftaran merek HAKI agar aman, cepat, dan legal.
Biaya Resmi Daftar Merek HAKI – Mengetahui besaran biaya resmi pendaftaran merek menjadi langkah awal yang sangat penting bagi pelaku usaha, khususnya bagi mereka yang tengah membangun identitas brand. Dalam konteks perlindungan hukum, merek bukan hanya soal nama atau logo, tetapi terkait langsung dengan keberlangsungan bisnis.
Karena itu, informasi mengenai biaya resmi pendaftaran merek HAKI harus disampaikan dengan jelas, akurat, dan mudah dipahami. Kabar baiknya, pemerintah telah menetapkan tarif berbeda untuk UMKM dan pemohon reguler agar lebih mudah diakses oleh berbagai kalangan.
Di tingkat nasional, biaya resmi daftar merek HAKI untuk UMKM sebesar Rp 500.000, sementara pemohon reguler dikenakan tarif Rp 1.800.000. Perbedaan tersebut dibuat sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku usaha kecil agar mereka dapat memiliki perlindungan hukum tanpa terbebani biaya yang besar.
Dengan proses yang sepenuhnya online, pendaftaran merek kini semakin cepat dan bisa dilakukan dari mana saja. Di tengah meningkatnya persaingan bisnis, langkah ini menjadi investasi jangka panjang yang tidak bisa diabaikan.
Beberapa poin penting yang perlu dipahami dalam pengajuan pendaftaran merek antara lain:
• Biaya berbeda berdasarkan kategori UMKM atau reguler
• Pendaftaran dilakukan melalui sistem DJKI
• Sertifikat memiliki masa perlindungan selama 10 tahun
Dengan memahami struktur biaya ini, pelaku usaha dapat merencanakan pengeluaran secara lebih efektif. Selain memberikan perlindungan hukum, sertifikat merek juga meningkatkan kredibilitas bisnis di mata pelanggan, marketplace, hingga calon investor. Pendaftaran merek adalah langkah strategis yang berdampak langsung pada nilai brand dalam jangka panjang.
Daftar HKI Merek Bayar Berapa?
Bagi pelaku usaha yang baru mengenal proses pendaftaran merek, pertanyaan pertama yang muncul biasanya adalah: “Daftar HKI merek bayarnya berapa?” Data ini krusial karena terkait langsung dengan strategi bisnis, pengelolaan anggaran, dan perlindungan hukum merek. Tarif resmi pemerintah dibuat transparan agar mudah diakses oleh semua pemohon, terutama UMKM yang memiliki kebutuhan perlindungan merek agar tidak mudah ditiru kompetitor.
Di Indonesia, biaya pendaftaran merek dibedakan menjadi dua kategori, yaitu biaya untuk UMKM dan biaya reguler. Pemohon UMKM mendapat keringanan biaya sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Sementara itu, pemohon reguler tetap mengikuti tarif standar yang telah ditetapkan. Hal ini memudahkan pelaku usaha berbagai skala untuk mengamankan mereknya sesuai kemampuan dan status usaha mereka.
Berikut ringkasan biaya pendaftaran merek yang berlaku:
• Tarif UMKM: Rp 500.000
• Tarif Reguler: Rp 1.800.000
• Berlaku per satu kelas merek
Pemahaman mengenai biaya ini membantu pemohon mempersiapkan proses pendaftaran tanpa kendala. Selain itu, biaya tersebut sudah mencakup seluruh proses hingga pemeriksaan substantif, sehingga tidak ada tambahan pungutan lain yang membebani. Dengan membayar tarif resmi, pemohon mendapatkan kepastian hukum yang jelas dan terdaftar resmi di DJKI. Pada akhirnya, perlindungan merek adalah investasi penting yang melindungi identitas usaha dari penyalahgunaan atau peniruan oleh pihak tak bertanggung jawab.
Apakah Mengurus HAKI Berbayar?
Banyak pelaku usaha yang masih bertanya-tanya apakah mengurus HAKI, khususnya merek, memerlukan biaya. Jawabannya: ya, pendaftaran merek adalah layanan resmi pemerintah yang memiliki tarif ditetapkan negara. Biaya ini diperlukan untuk proses administrasi, pemeriksaan formalitas, hingga pemeriksaan substantif yang menentukan apakah suatu merek layak mendapatkan sertifikat atau tidak.
Dengan kata lain, pembayaran tersebut merupakan bagian dari tahapan legal yang wajib dilakukan. Di tengah proses pendaftaran, pemohon perlu memahami bahwa biaya tidak hanya sekadar “membayar layanan”, tetapi juga merupakan komitmen untuk memberikan kepastian hukum kepada identitas bisnis. Pemerintah menetapkan tarif agar proses berjalan transparan dan profesional.
Untuk memudahkan, berikut gambaran umum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan biaya mengurus HAKI:
1. Pendaftaran merek memiliki struktur tarif berbeda antara UMKM dan reguler
2. Pembayaran dilakukan langsung melalui sistem resmi DJKI
3. Tarif yang dibayarkan mencakup seluruh proses hingga merek dinyatakan diterima
Dengan adanya struktur biaya resmi, pemohon dapat mengakses layanan pendaftaran merek secara setara tanpa perlu khawatir terhadap pungutan liar. Selain itu, pembayaran yang dilakukan secara digital membuat proses pendaftaran semakin cepat dan aman. Bagi pelaku usaha, biaya pendaftaran merek adalah investasi kecil yang berdampak besar bagi perlindungan bisnis. Mengingat tingkat persaingan yang semakin tinggi, mengamankan merek sejak awal adalah langkah yang tidak boleh ditunda.
Apakah Daftar HKI Gratis?
Pertanyaan mengenai apakah pendaftaran HKI, terutama merek, bisa dilakukan secara gratis masih sering muncul di kalangan pelaku usaha baru. Jawabannya: tidak, pendaftaran merek tidak gratis karena termasuk layanan legal yang memerlukan proses administratif dan pemeriksaan mendalam oleh pemerintah. Tarif resmi sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah agar seluruh pemohon memperoleh kepastian hukum dengan prosedur yang adil dan terukur.
Meskipun tidak gratis, pemerintah berupaya menghadirkan tarif terjangkau untuk UMKM, sehingga mereka tetap dapat melindungi mereknya tanpa beban biaya yang berat. Diskon khusus UMKM ini menjadi bentuk dukungan negara bagi pertumbuhan ekonomi berbasis usaha kecil. Di tengah proses menjawab pertanyaan ini, penting bagi pemohon memahami elemen biaya yang terlibat dalam pendaftaran merek.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan:
• Pendaftaran merek memiliki tarif resmi
• Tidak ada opsi gratis untuk layanan pendaftaran
• Ada keringanan biaya khusus UMKM
Dengan memahami bahwa pendaftaran merek tidak bisa dilakukan gratis, pelaku usaha dapat menyiapkan biaya dan berkas yang dibutuhkan sejak awal. Perlindungan merek merupakan investasi jangka panjang yang memberikan banyak manfaat, mulai dari keamanan terhadap peniruan, peningkatan kredibilitas, hingga peluang ekspansi bisnis. Oleh karena itu, meski tidak gratis, biaya pendaftaran merek tetap tergolong terjangkau dibandingkan manfaat hukum yang diterima.
Biaya Resmi Daftar Merek HAKI
Berapa Biaya untuk Hak Kekayaan Intelektual?
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mencakup berbagai jenis perlindungan, mulai dari merek, hak cipta, desain industri, hingga paten. Karena jenisnya berbeda-beda, biayanya pun tidak sama. Namun khusus untuk merek — salah satu bentuk HKI paling umum bagi pelaku usaha — tarif pendaftarannya sudah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah. Informasi biaya ini menjadi penting karena menentukan langkah awal bagi pelaku bisnis untuk mengamankan identitas usaha mereka.
Biaya HKI tidak hanya mencakup tarif pendaftaran, tetapi juga sejumlah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh DJKI. Setiap jenis HKI memiliki mekanisme sendiri, sehingga penting bagi pemohon memahami kategori yang ingin didaftarkan.
Untuk memberikan gambaran lebih jelas, berikut poin umum terkait biaya HKI:
• Biaya merek: Rp 500.000 (UMKM) / Rp 1.800.000 (reguler)
• Biaya hak cipta: Rp. 200.000 relatif lebih murah dan cepat
• Biaya paten Serta desain industri: lebih mahal karena proses dipemeriksaan sangat kompleks
Dengan memahami struktur biaya tiap jenis HKI, pelaku usaha dapat menentukan prioritas perlindungan yang sesuai kebutuhan. Merek biasanya menjadi pendaftaran pertama yang dilakukan karena berkaitan langsung dengan identitas produk atau jasa. Investasi dalam perlindungan HKI tidak hanya memberikan keamanan hukum, tetapi juga meningkatkan nilai usaha.
Dengan perlindungan resmi, pemilik usaha lebih percaya diri dalam memperluas bisnis, bekerja sama dengan mitra, atau memasuki pasar baru.
Berapa Biaya Hak Cipta Logo?
Pertanyaan mengenai biaya hak cipta logo sering muncul karena banyak pelaku usaha yang ingin melindungi identitas visual bisnis mereka. Logo merupakan elemen penting dalam brand, sehingga perlindungannya sangat dibutuhkan untuk mencegah penjiplakan. Pendaftaran hak cipta logo memiliki mekanisme berbeda dengan merek, namun prosesnya relatif lebih cepat dan tarifnya lebih terjangkau.
Pemerintah menetapkan biaya resmi untuk mempermudah kreator, desainer, maupun pelaku usaha mengamankan aset visual mereka. Biaya hak cipta logo diatur melalui peraturan negara dan dapat diakses secara transparan oleh publik. Tarifnya dibedakan berdasarkan kategori umum atau UMKM, dengan proses pendaftaran yang dilakukan secara digital melalui sistem e-HakCipta.
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut poin-poin penting mengenai biaya perlindungan hak cipta logo:
1. Tarif pendaftaran lebih terjangkau dibanding pendaftaran merek
2. Dilakukan melalui layanan e-HakCipta resmi DJKI
3. Biaya sudah mencakup seluruh proses pemeriksaan hingga sertifikat elektronik diterbitkan
Dengan tarif yang cukup ekonomis, pelaku usaha dapat mengamankan logo sebagai aset hukum yang memiliki nilai jangka panjang. Setelah terdaftar, logo mendapatkan perlindungan otomatis tanpa perlu diperpanjang, berbeda dengan merek yang harus diperbarui setiap 10 tahun. Perlindungan hak cipta memberikan dasar hukum kuat ketika terjadi pelanggaran atau penggunaan tanpa izin, sehingga pemilik usaha dapat menjaga reputasi visual brand mereka dengan lebih aman dan profesional.
Apakah Bikin Brand Harus Bayar?
Secara umum, membuat brand tidak selalu membutuhkan biaya jika hanya sebatas menciptakan nama atau konsep visual. Tetapi ketika brand tersebut ingin digunakan secara komersial, dilindungi secara hukum, dan diakui secara resmi oleh negara, maka ada biaya yang harus dipersiapkan.
Perlindungan resmi melalui DJKI adalah bagian penting dari proses membangun identitas bisnis yang legal dan aman dari peniruan. Di sinilah biaya pendaftaran merek menjadi relevan dan wajib dipahami.
Bagi pelaku usaha yang ingin menumbuhkan brand secara profesional, memahami struktur biaya tidak bisa diabaikan. Biaya tersebut bukan hanya sekadar tarif administrasi, tetapi bagian dari investasi bisnis yang sangat vital.
Untuk memahami lebih jelas, berikut hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses membuat dan melindungi brand:
• Biaya desain logo atau identitas visual
• Biaya pendaftaran merek di DJKI
• Biaya konsultasi profesional jika menggunakan jasa pendamping
Dengan mengetahui bahwa pembuatan brand memerlukan biaya tertentu, pelaku usaha dapat menyiapkan strategi anggaran yang lebih matang. Biaya perlindungan merek adalah langkah hukum untuk memastikan brand tidak digunakan pihak lain secara ilegal.
Selain itu, brand yang sudah terdaftar memberikan kepercayaan lebih tinggi di mata konsumen, marketplace, hingga investor. Jadi, meskipun tidak semua tahap membuat brand memerlukan biaya, perlindungan hukum adalah bagian yang tidak boleh dilewatkan.
Bagaimana Cara Membayar HAKI?
Pembayaran HAKI, khususnya untuk pendaftaran merek, kini jauh lebih mudah berkat sistem digital yang disediakan oleh DJKI. Pemohon tidak perlu lagi datang ke kantor kementerian, karena seluruh proses bisa dilakukan secara online mulai dari registrasi akun, pengunggahan dokumen, hingga pembayaran. Sistem ini dirancang agar lebih praktis dan bebas dari potensi pungutan liar, memberikan keamanan dan transparansi bagi seluruh pengguna jasa.
Proses pembayaran HAKI dilakukan setelah pemohon mengisi formulir dan mengunggah seluruh persyaratan yang diminta. Sistem DJKI akan otomatis menampilkan tagihan sesuai kategori UMKM atau reguler.
Untuk memberikan gambaran yang mudah dipahami, berikut alur umum pembayaran HAKI:
1. Login ke akun DJKI dan pilih layanan pendaftaran merek
2. Unggah berkas dan klik tombol “Pembayaran” yang tersedia
3. Lakukan pembayaran melalui virtual account atau metode resmi yang ditampilkan sistem
Dengan metode pembayaran digital, proses pendaftaran merek menjadi jauh lebih cepat, aman, dan tercatat secara otomatis. Setelah pembayaran berhasil, pemohon akan menerima notifikasi dan status pendaftaran akan diperbarui ke tahap berikutnya.
Sistem ini memudahkan pelaku usaha dari berbagai daerah untuk mendapatkan akses perlindungan hukum tanpa harus hadir secara fisik. Pada akhirnya, kemudahan pembayaran ini menjadi bagian dari upaya modernisasi layanan publik yang mendukung pertumbuhan ekosistem bisnis di Indonesia.
Berapa Lama Proses HAKI Merek?
Memahami durasi proses pendaftaran merek adalah hal penting bagi pelaku usaha yang ingin memastikan legalitas brand mereka berjalan tepat waktu. Prosedur pendaftaran merek tidak dilakukan secara instan karena pemerintah harus memastikan bahwa merek tersebut tidak meniru pihak lain, tidak menyesatkan, serta tidak melanggar peraturan perundangan. Proses ini terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari pengajuan, pengumuman, hingga pemeriksaan substantif. Karena itu, estimasi waktunya harus dipahami sejak awal.
Secara umum, proses pendaftaran merek memerlukan waktu yang bervariasi tergantung pada kelengkapan berkas dan potensi keberatan dari pihak lain. Jika semua berjalan lancar, tidak ada sanggahan, dan dokumen terpenuhi, maka prosesnya akan selesai dalam rentang waktu tertentu.
Berikut tahapan durasi yang umumnya dijalankan dalam proses HAKI merek:
• Bukti pendaftaran: diterima dalam 1 hari kerja
• Masa pengumuman: ± 2 bulan
• Pemeriksaan substantif: 6–12 bulan
• Estimasi sertifikat terbit: ± 12 bulan sejak pendaftaran
Mengetahui estimasi waktu ini membantu pelaku usaha untuk merencanakan peluncuran produk, kerjasama bisnis, hingga persyaratan marketplace yang sering mewajibkan bukti atau sertifikat merek. Meski prosesnya terbilang panjang, perlindungan yang diperoleh setelah sertifikat terbit sangatlah signifikan.
Merek yang telah terdaftar akan memberikan kepastian hukum selama bertahun-tahun, serta membantu menjaga identitas bisnis tetap aman dari peniruan atau penyalahgunaan oleh pihak lain.
Berapa Lama Perlindungan HKI Berlaku?
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya merek dagang, memiliki masa berlaku yang sudah ditetapkan secara nasional dan mengikuti standar hukum internasional. Setiap pemilik merek yang telah mendapatkan sertifikat resmi berhak atas perlindungan penuh selama periode tertentu. Masa berlaku ini penting dipahami agar pemilik usaha dapat melakukan perpanjangan tepat waktu dan menghindari risiko kehilangan hak atas mereknya.
Untuk merek dagang, masa perlindungannya adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Setelah periode tersebut berakhir, pemilik harus mengajukan perpanjangan agar perlindungan tetap berlaku untuk 10 tahun berikutnya. Mekanisme ini memungkinkan pelaku usaha mempertahankan hak eksklusif atas identitas brand mereka dalam jangka panjang. Selama masa perlindungan masih aktif, tidak ada pihak lain yang dapat menggunakan merek tersebut tanpa izin.
Memahami masa berlaku HKI juga penting bagi usaha yang ingin melakukan ekspansi jangka panjang. Perlindungan 10 tahun ini memberikan ruang aman untuk membangun reputasi, memperluas jaringan bisnis, dan meningkatkan kepercayaan konsumen.
Dengan pengelolaan yang tepat, merek dapat diperpanjang berkali-kali sehingga perlindungannya bersifat terus menerus selama pemilik secara aktif mempertahankannya. Inilah alasan mengapa perlindungan HKI menjadi aset legal yang sangat berharga dalam dunia usaha modern.
Jasa Pengurusan Daftar Merek HAKI Pengalaman
Mengurus pendaftaran merek HAKI bisa menjadi proses yang cukup memakan waktu jika dilakukan tanpa pendampingan, terutama bagi pelaku usaha yang belum familiar dengan tahapan administrasi DJKI. Di sinilah pentingnya menggunakan jasa profesional yang berpengalaman untuk memastikan seluruh proses berjalan lancar, tepat waktu, dan bebas dari kesalahan teknis.
Jasa pengurusan merek yang berpengalaman akan membantu mulai dari pengecekan kelas, analisis potensi penolakan, hingga pengelolaan dokumen secara lengkap. PERMATAMAS hadir sebagai salah satu penyedia layanan pengurusan merek yang telah berpengalaman menangani berbagai jenis permohonan dari pelaku UMKM hingga perusahaan besar.
Dengan tim ahli berlatar belakang hukum, PERMATAMAS memastikan setiap proses dilakukan dengan teliti sesuai aturan DJKI.
Berikut keuntungan menggunakan layanan pengurusan merek di PERMATAMAS:
• Analisis peluang merek diterima, lengkap dengan rekomendasi kelas
• Pengurusan dokumen resmi tanpa repot
• Pendampingan hingga sertifikat merek terbit
Kami mengundang Anda untuk segera mengurus daftar merek bersama PERMATAMAS, karena setiap brand layak mendapatkan perlindungan hukum yang kuat. Mengamankan merek sejak dini akan membantu melindungi identitas usaha Anda dari peniruan, serta meningkatkan kepercayaan konsumen dan mitra bisnis. Dengan pengalaman yang solid dan proses yang transparan, PERMATAMAS siap menjadi partner terbaik dalam pengurusan merek HAKI Anda.
Konsultasi Gratis
PERMATAMAS INDONESIA
Alamat: Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61, Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat
Telp Kantor: 021-89253417
WhatsApp: 0857-7763-0555
FAQ
1. Berapa biaya resmi daftar merek HAKI?
Biaya resminya adalah Rp 500.000 untuk UMKM dan Rp 1.800.000 untuk pemohon reguler per kelas merek sesuai tarif DJKI terbaru.
2. Berapa lama proses pendaftaran merek sampai sertifikat terbit?
Estimasi prosesnya sekitar 12 bulan sejak pendaftaran, bergantung pada kelengkapan berkas dan tidak adanya sanggahan dari pihak lain.
3. Apakah pendaftaran merek bisa dilakukan secara online?
Ya. Semua proses pengajuan dilakukan melalui sistem e-Merek di website resmi DJKI.
4. Apakah daftar HKI gratis?
Tidak. Semua layanan pendaftaran HKI memiliki tarif resmi yang ditetapkan pemerintah, termasuk pendaftaran merek.
5. Apa perbedaan biaya UMKM dan reguler?
UMKM mendapat tarif lebih murah Rp 500.000 sebagai bentuk dukungan pemerintah. Non-UMKM dikenakan tarif reguler Rp 1.800.000.
6. Berapa lama perlindungan merek berlaku?
Perlindungan merek berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan bisa diperpanjang untuk 10 tahun berikutnya.
7. Apa saja dokumen yang dibutuhkan untuk daftar merek?
Dokumennya meliputi identitas pemohon, label merek, daftar barang/jasa, dan bukti pembayaran.
8. Bagaimana cara membayar biaya pendaftaran merek?
Pembayaran dilakukan melalui virtual account atau metode resmi yang disediakan sistem DJKI setelah mengunggah seluruh berkas.
9. Apakah hak cipta logo sama dengan merek dagang?
Tidak. Hak cipta melindungi karya seni (termasuk logo), sedangkan merek melindungi identitas barang/jasa dalam perdagangan.
10. Apakah PERMATAMAS bisa mengurus pendaftaran merek?
Ya. PERMATAMAS menyediakan layanan profesional mulai dari pengecekan awal, pengajuan resmi DJKI, hingga pendampingan sampai sertifikat terbit.
Cara Mengurus Merek HAKI di Indonesia – Mengurus merek HAKI merupakan langkah penting bagi setiap pelaku usaha yang ingin melindungi hak kekayaan intelektual atas nama atau logo bisnisnya. HAKI atau Hak Atas Kekayaan Intelektual memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek agar tidak digunakan pihak lain tanpa izin. Proses ini tidak hanya melindungi merek, tetapi juga meningkatkan profesionalisme, kredibilitas, dan nilai bisnis di mata konsumen maupun mitra usaha.
Di Indonesia, pendaftaran merek HAKI dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Sebelum mendaftar, pelaku usaha perlu memahami langkah-langkah, syarat, dan prosedur yang benar agar proses pendaftaran berjalan cepat, aman, dan sesuai ketentuan hukum. Dalam artikel ini, Anda akan mempelajari cara mengurus merek HAKI dari awal hingga terbit sertifikat resmi, lengkap dengan tips agar tidak terjadi kendala selama proses. Mohon Daftar Merek Sekarang
Apa Itu Merek HAKI?
Merek HAKI adalah hak hukum yang diberikan kepada pemilik merek atas nama, logo, atau simbol yang digunakan untuk membedakan barang dan jasa di pasar. Perlindungan ini mencakup merek dagang untuk produk fisik dan merek jasa untuk layanan. Dengan mendaftarkan merek HAKI, pemilik merek mendapatkan bukti resmi kepemilikan serta hak eksklusif yang diakui secara hukum.
Selain melindungi dari penggunaan pihak lain, merek HAKI juga meningkatkan nilai bisnis. Merek yang terdaftar resmi akan lebih dipercaya oleh konsumen dan membantu proses branding, ekspansi, hingga kerjasama bisnis. Tidak memiliki HAKI membuat merek berisiko digunakan orang lain, yang bisa menyebabkan kerugian finansial dan reputasi. Daftar Merekmu Sekarang Juga
Mengapa Mengurus Merek HAKI Penting?
Ada beberapa alasan mengapa mengurus merek HAKI menjadi kewajiban bagi setiap pelaku usaha:
1. Perlindungan Hukum: Merek yang terdaftar dilindungi secara hukum dan pemiliknya memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek tersebut.
2. Mencegah Peniruan: Merek HAKI meminimalkan risiko pihak lain meniru nama atau logo bisnis Anda.
3. Meningkatkan Kepercayaan Konsumen: Merek resmi memberi kesan profesional dan dapat meningkatkan loyalitas pelanggan.
4. Memperluas Peluang Bisnis: Dengan perlindungan merek, usaha dapat berkembang lebih mudah, termasuk kerja sama atau ekspor.
Syarat dan Dokumen untuk Mengurus Merek HAKI
Sebelum mendaftar, pastikan Anda menyiapkan dokumen dan persyaratan berikut:
• Data Pemohon: Individu atau badan hukum (PT, CV, koperasi) lengkap dengan alamat dan identitas resmi.
• Nama dan Logo Merek: Siapkan nama merek, logo, atau simbol yang akan didaftarkan dalam format gambar atau PDF.
• Klasifikasi Barang/Jasa: Tentukan kelas sesuai Nice Classification (total 45 kelas: 1–34 untuk barang, 35–45 untuk jasa).
• Surat Kuasa (Jika menggunakan jasa profesional): Dokumen ini diperlukan jika pendaftaran dibantu pihak ketiga.
• Bukti Pembayaran Biaya Pendaftaran: PNBP atau biaya resmi pendaftaran yang telah dibayarkan.
Cara Cek Ketersediaan Merek HAKI
Langkah pertama sebelum mendaftar adalah melakukan cek HAKI merek:
• Melalui DJKI Online: Masuk ke portal resmi DJKI (https://www.dgip.go.id) dan masukkan nama merek untuk mengetahui apakah merek sudah digunakan.
• Memeriksa Kelas: Pastikan merek yang ingin didaftarkan belum digunakan di kelas yang sama.
• Konsultasi Profesional: Layanan seperti PERMATAMAS dapat membantu pengecekan lebih detail, termasuk variasi nama dan strategi pendaftaran untuk mengurangi risiko penolakan.
Contoh:
• Merek sabun cuci piring → cek pada kelas 3 (produk pembersih dan kosmetik).
• Merek jasa konsultasi bisnis → cek pada kelas 35 (layanan manajemen bisnis dan periklanan).
Hasil pengecekan menampilkan nama merek, pemilik, kelas, status aktif, dan tanggal berlaku. Informasi ini membantu menentukan strategi pendaftaran, apakah membuat nama baru atau memilih kelas lain. Cek Merek Gratis Sekarang
Cara Mengurus Merek HAKI di Indonesia
Langkah-Langkah Mengurus Merek HAKI
Berikut alur lengkap cara mendaftarkan merek HAKI:
1. Pendaftaran Akun: Buat akun di Sistem Online DJKI.
2. Login dan Pilih Pendaftaran Merek: Masukkan data pemohon dan pilih jenis pendaftaran (individu/badan hukum).
3. Upload Dokumen: Sertakan dokumen yang dibutuhkan, termasuk logo, deskripsi produk/jasa, surat kuasa (jika ada), dan bukti pembayaran PNBP.
4. Pilih Kelas: Tentukan kelas barang atau jasa sesuai jenis merek.
5. Verifikasi dan Submit: Periksa kembali semua data dan dokumen sebelum mengirim permohonan pendaftaran.
6. Proses Pemeriksaan: DJKI akan meninjau permohonan, termasuk kesamaan dengan merek lain dan kelengkapan dokumen.
7. Publikasi: Jika lolos pemeriksaan, merek akan dipublikasikan untuk memungkinkan pihak lain mengajukan keberatan.
8. Sertifikat HAKI: Jika tidak ada keberatan, DJKI akan menerbitkan sertifikat merek resmi.
Proses ini biasanya memakan waktu 6–12 bulan, tergantung kelengkapan dokumen dan tidak adanya konflik dengan merek lain.
Perbedaan Merek Dagang dan Jasa
HAKI merek dibagi menjadi dua kategori utama:
• Merek Dagang (Barang): Melindungi produk fisik yang dijual di pasaran, seperti sabun, kosmetik, makanan, minuman, atau pakaian.
• Merek Jasa: Melindungi layanan atau aktivitas bisnis, termasuk jasa konsultasi, periklanan, restoran, perhotelan, atau layanan kesehatan.
Memahami perbedaan ini membantu pemilik merek memilih kelas yang tepat sehingga perlindungan hukum lebih optimal dan risiko sengketa diminimalkan.
Tips Agar Proses Pendaftaran HAKI Lebih Cepat
1. Gunakan Nama Merek Unik: Hindari nama yang terlalu umum agar mudah diterima dan terhindar dari konflik.
2. Pilih Kelas yang Sesuai: Pastikan merek didaftarkan pada kelas yang relevan dengan produk atau jasa Anda.
3. Lengkapi Dokumen dengan Teliti: Pastikan semua formulir, logo, surat kuasa, dan bukti pembayaran lengkap.
4. Gunakan Jasa Profesional: PERMATAMAS membantu proses pengajuan agar cepat, rapi, dan minim risiko revisi.
Layanan PERMATAMAS untuk Pendaftaran Merek HAKI
PERMATAMAS telah membantu pelaku usaha dalam pendaftaran HAKI merek. Layanan kami mencakup:
• Konsultasi penentuan kelas merek.
• Cek ketersediaan nama merek.
• Validasi dokumen dan persyaratan.
• Pendampingan pengajuan ke DJKI hingga sertifikat terbit.
• Monitoring status pendaftaran secara real-time.
Dengan pendampingan profesional, proses pendaftaran merek menjadi lebih cepat, aman, dan sesuai regulasi.
Pentingnya Mengurus Merek HAKI
Mengurus merek HAKI adalah langkah wajib untuk melindungi nama dan logo bisnis Anda. Dengan memahami proses, persyaratan, perbedaan kelas merek dagang dan jasa, serta melakukan pengecekan awal, Anda dapat memastikan pendaftaran berjalan lancar dan mendapatkan sertifikat resmi HAKI.
Gunakan layanan profesional PERMATAMAS untuk mempercepat proses, meminimalkan kesalahan, dan memastikan perlindungan hukum merek Anda optimal.
Untuk memulai pendaftaran merek HAKI dengan cepat dan aman, hubungi PERMATAMAS sekarang:
Konsultasi Gratis
PERMATAMAS INDONESIA
Alamat: Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61, Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat
Telp Kantor: 021-89253417
WhatsApp: 0857-7763-0555
FAQ – Cara Mengurus Merek HAKI
1. Apa itu merek HAKI?
Merek HAKI adalah hak hukum yang diberikan kepada pemilik merek atas nama, logo, atau simbol yang digunakan untuk membedakan barang dan jasa di pasar. Perlindungan ini memastikan hak eksklusif pemilik merek diakui secara hukum.
2. Mengapa penting mengurus merek HAKI sebelum digunakan?
Mengurus merek HAKI penting agar terhindar dari risiko peniruan, sengketa hukum, dan penolakan pendaftaran di kemudian hari. Merek terdaftar juga meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan konsumen.
3. Berapa jumlah kelas merek di Indonesia?
Terdapat 45 kelas, yakni 1–34 untuk barang (produk fisik) dan 35–45 untuk jasa (layanan atau aktivitas bisnis). Pemilihan kelas yang tepat penting agar perlindungan merek sesuai jenis usaha.
4. Bagaimana cara cek HAKI merek secara online?
Anda bisa cek HAKI merek melalui portal resmi DJKI di https://www.dgip.go.id. Masukkan nama merek untuk melihat status, kelas, pemilik, dan tanggal berlaku.
5. Apa perbedaan merek dagang dan merek jasa?
Merek dagang melindungi produk fisik seperti sabun, kosmetik, atau makanan. Merek jasa melindungi layanan seperti konsultasi, restoran, perhotelan, atau layanan kesehatan.
6. Apakah satu merek bisa didaftarkan di beberapa kelas?
Ya. Satu merek dapat didaftarkan di beberapa kelas jika digunakan untuk produk atau layanan berbeda, sehingga perlindungan HAKI menjadi lebih luas.
7. Berapa lama proses pendaftaran HAKI merek?
Umumnya, proses pendaftaran HAKI merek memakan waktu 6–12 bulan tergantung kelengkapan dokumen dan tidak adanya keberatan dari pihak lain.
8. Apa saja dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran HAKI?
Dokumen yang diperlukan antara lain: data pemohon, logo atau nama merek, klasifikasi barang/jasa, surat kuasa (jika ada), dan bukti pembayaran biaya resmi (PNBP).
9. Bagaimana PERMATAMAS membantu pendaftaran merek HAKI?
PERMATAMAS menyediakan layanan konsultasi, pengecekan ketersediaan merek, validasi dokumen, pendampingan pengajuan resmi ke DJKI, dan monitoring status hingga sertifikat terbit.
10. Apakah biaya pendaftaran HAKI berbeda untuk barang dan jasa?
Biaya resmi pendaftaran HAKI sama untuk semua jenis pendaftaran per kelas, namun total biaya tergantung jumlah kelas yang didaftarkan dan layanan tambahan jika menggunakan jasa profesional
Apa Itu Merek Dagang – Merek dagang adalah identitas hukum yang digunakan oleh pelaku usaha untuk membedakan produk atau layanan mereka dari pihak lain. Dalam era bisnis modern, merek bukan hanya sekadar nama atau simbol, tetapi juga aset kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Dengan merek yang terdaftar, pemilik usaha memiliki hak eksklusif untuk menggunakan nama tersebut secara legal dan melindunginya dari pihak lain yang mencoba meniru atau menyalahgunakan. Karena itu, banyak perusahaan besar hingga UMKM mulai memahami bahwa mendaftarkan merek merupakan langkah penting dalam strategi branding dan perlindungan usaha.
Selain perlindungan hukum, merek dagang berfungsi sebagai penanda kualitas. Ketika konsumen membeli produk atau layanan yang telah memiliki reputasi baik, mereka merasa lebih percaya karena merek tersebut sudah dikenal dan terbukti memiliki standar tertentu. Ini membantu perusahaan membangun loyalitas pelanggan dan meningkatkan nilai jual produk. Dalam beberapa kasus, sebuah merek bahkan menjadi lebih bernilai dibandingkan produk fisiknya, karena brand memiliki kekuatan emosional yang melekat pada pelanggan.
Mendaftarkan merek juga memiliki implikasi jangka panjang bagi perkembangan bisnis. Dengan status merek terdaftar, pemilik dapat memperluas pasar, membuka franchise, bekerja sama dengan marketplace resmi, hingga memperoleh lisensi atau royalti. Dalam hukum kekayaan intelektual, merek dagang tercatat memiliki masa berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang terus–menerus. Artinya, selama merek digunakan secara konsisten, pemilik dapat mempertahankan haknya seumur hidup. Inilah alasan mengapa merek harus diurus lebih awal agar tidak direbut atau didaftarkan pihak lain. daftar merek dagang sekarang
Apa yang dimaksud dengan merek dagang?
Merek dagang adalah tanda berupa nama, logo, gambar, kata, huruf, angka, warna, bentuk, suara, atau kombinasi dari semuanya yang digunakan untuk membedakan produk milik satu pelaku usaha dari produk milik pihak lain. Dalam sistem hukum di Indonesia, merek dagang memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi bukti hak eksklusif atas identitas bisnis sehingga mencegah pihak lain menggunakannya tanpa izin. Melalui perlindungan merek, pelaku usaha dapat menjalankan aktivitas perdagangan dengan lebih aman dan profesional.
• Merek tidak hanya sebagai identitas pembeda, tetapi juga sarana komunikasi nilai, kualitas, serta reputasi brand kepada konsumen
• Merek menjadi alat pemasaran yang kuat karena dapat menimbulkan ingatan emosional serta loyalitas pelanggan terhadap suatu produk
• Merek memberikan perlindungan hukum dan meningkatkan kepastian berusaha dalam menjalankan bisnis di pasar yang kompetitif
Dalam dunia usaha, merek dagang kini dianggap sebagai aset tak berwujud (intangible asset) yang sangat berharga. Bahkan, nilai sebuah merek bisa melebihi nilai fisik perusahaan karena memiliki kekuatan untuk meningkatkan kepercayaan pasar, menarik investor, membuka peluang distribusi lebih luas seperti di marketplace resmi, hingga memperkuat posisi kompetitif. Karena itu, mendaftarkan merek bukan lagi opsi tambahan, tetapi langkah penting agar identitas bisnis tetap terlindungi dan tidak direbut oleh pihak lain. proses merek dagang sekarang
Apa saja contoh merek dagang?
Untuk memahami merek dagang secara lebih jelas, kita dapat melihat contoh yang sudah sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua produk yang kita gunakan sebenarnya sudah dilindungi oleh hak merek, sehingga pemilik merek memiliki hak eksklusif atas identitasnya. Tujuan perlindungan ini adalah agar tidak ada pihak lain yang meniru nama, logo, atau tampilan suatu produk untuk keuntungan pribadi tanpa izin. Karena itu, merek menjadi salah satu elemen penting dalam dunia bisnis modern baik skala kecil maupun besar.
1. Contoh pertama dari merek dagang adalah nama atau kata brand yang sangat dikenal masyarakat, seperti Google, Samsung, Indomie, Oppo, dan Aqua. Nama-nama ini digunakan untuk menunjukkan identitas unik sebuah produk sehingga mudah dikenali konsumen.
2. Contoh kedua adalah logo atau simbol visual yang ikonik, seperti tanda centang pada Nike, apel tergigit pada Apple, atau huruf “M” berwarna kuning pada McDonald’s. Logo menjadi representasi visual yang mudah diingat dan memiliki daya pengaruh emosional terhadap konsumen.
3. Contoh ketiga yaitu bentuk kemasan, warna tertentu, suara jingle, hingga desain produk yang khas. Misalnya, botol Coca-Cola yang unik, warna ungu pada Cadbury, atau suara notifikasi Instagram. Selama memiliki ciri pembeda, elemen tersebut dapat menjadi bagian dari merek dagang.
Selain pada barang fisik, merek dagang kini juga digunakan dalam bisnis digital, terutama di marketplace. Banyak penjual di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan marketplace lainnya kini diwajibkan memiliki merek kelas 35 agar bisa mendaftar sebagai toko resmi atau “official store”. Hal ini menunjukkan bahwa merek tidak hanya berlaku pada produk fisik, tetapi juga pada jenis usaha modern berbasis e-commerce. Dengan memahami contoh-contoh ini, dapat disimpulkan bahwa merek dagang memberikan peran sangat besar dalam membangun kepercayaan, identitas, dan kredibilitas sebuah bisnis. ajukan merek dagang sekarang
Apa Itu Merek Dagang
Apa definisi merek dagang?
Secara hukum, definisi merek dagang adalah tanda identitas yang diberi perlindungan hukum agar pemiliknya memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Definisi ini tertuang dalam Undang-Undang terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai bagian dari regulasi untuk melindungi pelaku usaha sekaligus konsumen. Dengan adanya definisi resmi, negara memberikan kepastian hukum bahwa pihak yang pertama kali mendaftarkan merek memperoleh hak tunggal dalam penggunaannya.
• Definisi merek dagang juga mencakup fungsi utama sebagai pembeda. Artinya, merek harus memiliki ciri khas yang tidak meniru atau menyerupai merek lain yang telah terdaftar sebelumnya. Pemeriksaan ketersediaan merek wajib dilakukan sebelum pengajuan untuk memastikan merek tidak berpotensi menimbulkan sengketa atau keberatan hukum dari pemilik merek terdahulu.
• Selain itu, definisi merek memiliki unsur legalitas yang menegaskan bahwa hanya pemilik sah yang berhak menggunakan, melisensikan, atau memberikan izin kepada pihak lain untuk memanfaatkannya. Jika merek digunakan tanpa persetujuan pemilik terdaftar, tindakan tersebut dianggap pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi hukum.
• Dalam konteks bisnis, definisi merek juga berkaitan erat dengan strategi branding dan pemasaran. Sebuah merek bukan sekadar nama atau logo, melainkan identitas yang membawa reputasi, nilai kualitas, dan persepsi konsumen terhadap produk atau layanan tersebut. Itulah sebabnya merek dagang dipandang sebagai aset tak berwujud yang dapat meningkatkan nilai perusahaan secara signifikan.
Dengan memahami definisi merek dagang secara menyeluruh dari sisi hukum maupun branding, pelaku usaha dapat lebih bijak dalam membangun identitas bisnis dan mendaftarkannya sebelum digunakan secara luas. Langkah ini bukan hanya bentuk perlindungan, tetapi juga investasi jangka panjang dalam keberlanjutan brand di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif.
Apa perbedaan merek jasa dan merek dagang?
Penggunaan merek dagang dan merek jasa memiliki fungsi dan perbedaan yang cukup signifikan. Merek dagang digunakan untuk melindungi produk fisik atau barang yang diperdagangkan, sementara merek jasa digunakan untuk melindungi layanan yang ditawarkan oleh perusahaan atau individu. Misalnya, merek dagang diterapkan pada produk minuman, kosmetik, elektronik, atau pakaian, sedangkan merek jasa digunakan pada bidang transportasi, pendidikan, perbankan, konsultasi, hingga layanan digital. Pemahaman ini penting karena menentukan kelas yang tepat ketika mengajukan pendaftaran merek di DJKI.
• Perbedaan berikutnya terletak pada tujuan perlindungan. Pada merek dagang, perlindungan difokuskan pada identitas barang yang diproduksi, dipasarkan, dan dijual kepada konsumen. Namun pada merek jasa, perlindungan diberikan pada kualitas layanan, reputasi, dan kepercayaan pelanggan terhadap penyedia jasa tersebut. Kedua jenis merek ini tetap memiliki fungsi utama yang sama, yaitu memberikan perlindungan hukum agar pelaku usaha terhindar dari pemalsuan, penjiplakan, atau penggunaan nama yang serupa oleh kompetitor.
• Dalam penerapannya, merek dagang lebih sering digunakan untuk bisnis yang berbasis produk fisik, sedangkan merek jasa lebih tepat untuk sektor layanan profesional. Namun dalam beberapa kasus, perusahaan dapat mendaftarkan keduanya jika bisnisnya mencakup produk dan layanan sekaligus. Misalnya, perusahaan teknologi yang menjual perangkat gadget (kategori merek dagang), namun juga menyediakan layanan software berlangganan atau aplikasi digital (kategori merek jasa).
• Baik merek dagang maupun merek jasa dapat didaftarkan dalam satu nama merek yang sama selama pemasaran dan penggunaannya sesuai dengan ketentuan kelas yang berlaku. Dengan memahami perbedaan ini, pelaku usaha dapat menentukan strategi perlindungan yang tepat sesuai model bisnis sehingga merek yang dimiliki memiliki kekuatan hukum, nilai komersial, dan daya saing jangka panjang di pasar.
Dengan memahami perbedaannya, pelaku usaha dapat mengoptimalkan perlindungan hukum dan memastikan bahwa identitas brand tetap aman dan memiliki nilai strategis di masa depan. Jasa Daftar Merek Dagang
Apa contoh merek dagang?
Contoh merek dagang sangat mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari karena hampir semua produk yang beredar di pasaran memiliki identitas merek yang resmi terdaftar. Merek dagang dapat berupa nama brand, logo, desain kemasan, atau elemen visual lain yang membedakan suatu produk dari produk lainnya. Tanpa adanya merek dagang, konsumen akan kesulitan mengenali kualitas suatu produk karena tidak ada identitas yang menjadi pembeda antara barang asli dan tiruan. Oleh karena itu, keberadaan merek dagang tidak hanya penting dalam pemasaran, tetapi juga menjadi perlindungan hukum bagi pelaku usaha.
1. Contoh kategori pertama adalah merek dagang yang berasal dari produk fisik skala nasional hingga internasional. Misalnya Indomie sebagai produk mie instan, Samsung dalam kategori elektronik, Adidas pada sektor fashion, dan Oreo pada industri makanan. Semua merek tersebut dikenal luas karena kekuatan branding dan perlindungan legalitas mereka. Bahkan dalam kategori UMKM, merek seperti Kopi Kenangan, Eiger, dan Wardah juga menunjukkan bahwa perlindungan merek sangat penting dalam proses berkembangnya sebuah bisnis.
2. Kategori kedua adalah merek dagang yang berasal dari produk UKM hingga usaha lokal yang baru berkembang. Banyak produk lokal seperti keripik, kopi kemasan, herbal tradisional, aksesoris handmade, hingga sabun rumahan kini mulai mendaftarkan merek karena kebutuhan masuk marketplace dan menjaga keaslian produk. Banyak marketplace seperti Shopee, TikTok Shop, dan Tokopedia kini mewajibkan seller resmi memiliki merek kelas 35 agar dapat membuka toko official. Hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran legalitas merek di era digital.
3. Kategori ketiga adalah merek dagang berbasis produk digital seperti aplikasi, software, atau platform layanan berbayar. Contohnya seperti Canva, Spotify, atau game mobile populer. Walaupun bentuknya digital, secara hukum merek tersebut tetap dikategorikan sebagai merek dagang karena memiliki fungsi komersial, hak distribusi, dan perlindungan identitas pasar. Ini membuktikan bahwa konsep merek tidak hanya berlaku pada produk fisik, tetapi juga pada produk digital modern.
Dengan contoh yang beragam ini, dapat dipahami bahwa merek dagang menjadi elemen penting dalam semua sektor usaha, baik bisnis besar maupun bisnis yang baru mulai berkembang. Merek dagang memberikan identitas, nilai, kepercayaan, dan perlindungan hukum yang sangat penting bagi keberlanjutan usaha di pasar modern.
Apa saja 4 jenis merek dagang?
Secara umum, terdapat empat jenis kategori merek dagang yang digunakan dalam sistem perlindungan kekayaan intelektual. Keempat jenis merek ini memiliki fungsi yang berbeda tergantung pada bagaimana merek tersebut dibuat dan bagaimana konsumen mengidentifikasinya. Memahami jenis–jenis ini membantu pemilik usaha menentukan strategi branding dan menentukan kelas produk atau jasa yang akan didaftarkan.
1. Merek Kata (Wordmark)
Jenis pertama adalah merek kata, yaitu merek yang hanya menggunakan tulisan tanpa unsur gambar. Contohnya seperti Google, BCA, Dunhill, Telkom, dan sebagainya. Jenis merek ini fokus pada kekuatan nama dan pengucapan sehingga biasanya dipilih oleh bisnis yang ingin identitasnya mudah diingat dan konsisten di berbagai media — baik online maupun offline.
2. Merek Logo/Simbol (Figurative Mark)
Jenis kedua adalah merek logo atau simbol, yaitu identitas yang berbentuk gambar tanpa tulisan. Contohnya logo Apple, Adidas stripes, atau Instagram icon. Merek jenis ini umumnya digunakan ketika bentuk visual menjadi pembeda utama dan dapat menciptakan asosiasi cepat tanpa perlu membaca nama merek.
3. Merek Kombinasi & Non-Tradisional (Combination & Non-Traditional Mark)
Jenis ketiga adalah merek kombinasi, yaitu gabungan antara tulisan dan visual/gambar seperti Starbucks, KFC, Shopee, dan Pertamina. Selain itu terdapat kategori non-tradisional seperti bentuk botol Coca-Cola atau suara pembuka Netflix. Merek dalam kategori ini memiliki ciri khas yang lebih kuat karena menyatukan lebih dari satu elemen pembeda.
Dalam konteks pendaftaran di Indonesia, seluruh jenis merek ini diakui dan dapat diajukan untuk memperoleh perlindungan selama memenuhi syarat utama seperti tidak menyesatkan publik, tidak menyerupai merek yang sudah terdaftar, serta memiliki kekuatan pembeda yang jelas. Dengan memahami jenis-jenis merek tersebut, pemilik usaha dapat menentukan bentuk identitas yang paling efektif untuk kebutuhan branding jangka panjang dan strategi pemasaran. Lindungi Merek Dagang Sekarang
Apa merek dagang yang paling kuat?
Merek dagang yang paling kuat adalah merek yang memiliki ciri khas jelas, mudah dikenali, tidak bersifat umum atau generik, dan tidak menyerupai merek lain yang sudah terdaftar. Semakin unik sebuah merek, semakin besar peluang diterima dalam proses pendaftaran dan semakin kuat perlindungan hukumnya. Merek dagang yang kuat bukan hanya sekadar dikenal luas, tetapi juga memiliki identitas visual atau verbal yang sulit ditiru sehingga dapat memberikan nilai ekonomi tinggi bagi pemiliknya.
1. Merek Arbitrer (Arbitrary Mark)
Salah satu kategori merek paling kuat adalah merek arbitrer, yaitu kata umum tetapi tidak ada kaitannya dengan produk yang dipasarkan. Contohnya Apple untuk komputer, Jaguar untuk kendaraan, atau Camel untuk rokok. Karena tidak memiliki hubungan langsung dengan jenis barang atau jasa, jenis merek ini lebih mudah dibedakan dan lebih kuat dari sisi hukum.
2. Merek Fantasi (Fanciful Mark)
Jenis kedua adalah merek fantasi, yaitu merek yang berasal dari kata ciptaan atau gabungan huruf tanpa makna sebelumnya. Contohnya Kodak, Google, Xiaomi, Nikon, dan Oppo. Karena kata ini benar-benar baru dan tidak termasuk bahasa umum, peluang diterima dalam proses pendaftaran merek biasanya jauh lebih tinggi dan perlindungan hukumnya sangat kuat.
3. Merek Kreatif yang Konsisten dan Terdaftar Resmi
Jenis merek yang juga dapat dikategorikan kuat adalah merek yang dibangun dengan strategi branding konsisten, digunakan dalam pemasaran, dikembangkan menjadi identitas visual, dan didaftarkan secara legal di DJKI. Semakin besar popularitas merek dan semakin jelas perlindungan hukumnya, semakin tinggi nilai ekonominya, bahkan dapat menjadi aset bisnis yang dapat dipindahtangankan atau dilisensikan.
Dengan memahami jenis kekuatan merek ini, pelaku usaha dapat merancang nama yang bukan hanya menarik secara pemasaran tetapi juga kokoh secara hukum, serta memiliki peluang besar menjadi aset bernilai tinggi bagi bisnis di masa depan.
Merek Dagang Usaha Diisi Apa?
Saat Anda melakukan pendaftaran merek di Indonesia melalui DJKI, terdapat bagian penting yang disebut “Jenis Merek” atau “Bentuk Merek” yang harus diisi dengan benar. Banyak pemohon yang bingung saat sampai pada tahap ini, karena mereka tidak tahu apakah harus memilih merek dagang, merek jasa, atau keduanya. Pada dasarnya, merek dagang diisi apabila usaha Anda menghasilkan, memproduksi, atau menjual barang fisik, misalnya pakaian, kosmetik, makanan, minuman, alat kebersihan, dan lain-lain. Kesalahan dalam pengisian bisa membuat merek tidak sesuai dengan produk atau bahkan ditolak.
Di dalam formulir pendaftaran, Anda juga wajib mengisi kelas barang/jasa berdasarkan klasifikasi NICE. Inilah langkah paling krusial, karena kelas yang dipilih akan menentukan lingkup perlindungan merek Anda. Jika salah pilih kelas, maka merek mungkin tidak terlindungi sesuai jenis produk yang dijual. Misalnya, bisnis skincare seharusnya menggunakan kelas 03, sedangkan bisnis minuman memerlukan kelas 32. Proses Pendaftaran Merek Dagang
Agar lebih mudah, berikut gambaran sederhana bagian yang harus diperhatikan:
• Jenis Merek (dagang, jasa, kolektif)
• Kelas barang/jasa sesuai produk
• Deskripsi produk secara rinci
Selain itu, pemilik usaha juga harus mencantumkan nama pemilik merek, baik perseorangan maupun badan usaha seperti PT, CV, maupun perorangan. Informasi tambahan seperti slogan, logo, warna dominan, hingga format tulisan merek juga akan diminta jika merek didaftarkan dalam bentuk logo atau kombinasi. Semakin detail informasi yang diberikan, maka semakin kuat perlindungan hukum yang akan diperoleh. Karena itu, sebelum mendaftar, ada baiknya melakukan pengecekan dan konsultasi terlebih dahulu untuk menghindari revisi, keberatan, atau bahkan penolakan.
PERMATAMAS hadir sebagai solusi bagi pelaku usaha di seluruh Indonesia yang ingin mendaftarkan merek dengan aman, cepat, dan minim kesalahan. Dengan pengalaman menangani berbagai jenis permohonan merek dari berbagai bidang usaha, kami memahami betul prosedur, syarat, hingga strategi pemilihan kelas yang benar agar merek Anda tidak hanya terdaftar, tetapi juga terlindungi secara hukum dari plagiarisme atau penggunaan tanpa izin.
Kami memberikan layanan konsultasi awal hingga pendampingan sampai sertifikat resmi terbit. Selama proses, Anda akan mendapatkan manfaat seperti:
• Pemeriksaan merek (searching) untuk memastikan tidak tumpang tindih
• Pendampingan isi dokumen & ketepatan kelas berdasarkan jenis usaha
• Monitoring status hingga terbit sertifikat resmi DJKI
Jika Anda ingin merek usaha memiliki perlindungan yang jelas dan legal, maka langkah terbaik adalah segera mendaftarkannya sebelum digunakan pihak lain. Dengan dukungan tim ahli hukum dan administrasi perizinan yang berpengalaman, PERMATAMAS siap menjadi mitra terpercaya dalam setiap tahap pendaftaran merek dagang Anda.
KONSULTASI GRATIS
PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat
WhatsApp: 0857-7763-0555
Telp Kantor: 021-89253417
FAQ
1. Apa yang dimaksud dengan merek dagang?
Merek dagang adalah tanda berupa nama, simbol, warna, gambar, atau kombinasi yang digunakan untuk membedakan produk fisik dari satu pelaku usaha dengan produk lainnya.
2. Apa perbedaan merek jasa dan merek dagang?
Merek dagang digunakan untuk barang fisik, sedangkan merek jasa dipakai untuk layanan seperti konsultasi, pendidikan, transportasi, dan sejenisnya.
3. Apakah merek dagang wajib didaftarkan?
Tidak wajib, tetapi sangat penting untuk mendapatkan perlindungan hukum dan mencegah pihak lain menggunakan atau mengklaim merek Anda.
4. Berapa biaya resmi pendaftaran merek di DJKI?
Biaya tergantung kategori: UMKM biasanya lebih murah sementara non-UMKM lebih tinggi. Biaya juga berbeda untuk permohonan baru atau perpanjangan.
5. Apakah merek yang sudah dikenal otomatis terlindungi?
Tidak. Kepopuleran tanpa pendaftaran tetap tidak memberikan hak hukum penuh. Prioritas diberikan berdasarkan first to file, bukan siapa paling terkenal.
6. Berapa lama proses pendaftaran merek sampai sertifikat terbit?
Rata-rata 7–12 bulan, tergantung status pemeriksaan formalitas, substantif, serta jika ada keberatan atau sanggahan dari pihak lain.
7. Apakah satu merek bisa didaftarkan untuk banyak kelas?
Ya. Jika produk Anda mencakup lebih dari satu kategori, Anda bisa mendaftarkan dalam beberapa kelas sekaligus.
8. Bagaimana jika merek yang saya ajukan mirip merek lain?
DJKI dapat menolak. Maka penting melakukan searching terlebih dahulu agar tidak bertabrakan dengan merek yang sudah terdaftar.
9. Apakah saya bisa mendaftarkan merek sebelum memiliki usaha atau produk?
Bisa. Justru sangat disarankan agar tidak didahului pihak lain.
10. Apakah PERMATAMAS melayani pengurusan merek sampai sertifikat terbit?
Ya. PERMATAMAS menyediakan layanan mulai dari konsultasi kelas, pengecekan merek, pendaftaran online hingga monitoring sampai sertifikat resmi terbit.
Apa Itu Banding Merek HAKI – Dalam proses pendaftaran merek, tidak semua permohonan langsung diterima oleh DJKI. Banyak pemohon yang awalnya merasa yakin bahwa merek mereka sudah unik dan memenuhi ketentuan hukum, namun tetap menerima surat Usulan Penolakan Merek. Ketika situasi ini terjadi, perjalanan hukum belum berakhir. Pemohon masih memiliki hak untuk mempertahankan permohonannya melalui mekanisme yang disebut banding merek HAKI.
Banding merek adalah upaya hukum yang diberikan kepada pemohon yang permohonannya ditolak. Tujuannya bukan untuk mempertentangkan keputusan DJKI, tetapi untuk memberikan kesempatan bagi pemohon menjelaskan kembali bahwa merek tersebut masih memenuhi unsur pembeda, tidak menyerupai merek yang sudah ada sebelumnya, dan layak mendapatkan perlindungan hukum sebagai hak eksklusif.
Banding menjadi langkah penting terutama dalam situasi berikut:
• Permohonan ditolak karena dianggap memiliki persamaan dengan merek lain.
• Pemeriksa menilai merek bersifat deskriptif, generik, atau tidak memiliki unsur pembeda.
• Pemeriksa menilai merek melanggar ketentuan moral, norma, atau aturan hukum tertentu.
• Pemohon memiliki bukti dan argumen kuat bahwa alasan penolakan bisa dipertimbangkan kembali.
Fenomena semakin meningkatnya permohonan banding menunjukkan bahwa masyarakat mulai semakin sadar akan pentingnya perlindungan merek dalam bisnis. Bagi pemilik usaha, brand bukan hanya nama produk, tetapi aset bernilai yang menentukan reputasi dan posisi di pasar.
Karena itulah, memahami proses banding bukan sekadar pengetahuan tambahan — tetapi strategi hukum yang dapat menentukan masa depan merek di pasar.
Apa Itu Komisi Banding Merek HAKI
Komisi Banding Merek adalah lembaga resmi yang berada di bawah DJKI dan memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menilai ulang permohonan banding dari pemohon merek yang ditolak. Keberadaan lembaga ini memastikan bahwa pemeriksaan merek dilakukan secara adil, proporsional, dan sesuai asas hukum.
Secara fungsi, Komisi Banding Merek bertugas:
1. Menilai kembali alasan penolakan yang sebelumnya diberikan DJKI.
2. Memeriksa argumen dan bukti tambahan yang diajukan pemohon.
3. Mengambil keputusan final administratif apakah banding diterima atau ditolak.
Keputusan komisi memiliki status penting karena dapat:
• Membatalkan keputusan penolakan sebelumnya.
• Menguatkan keputusan penolakan dan menolak permohonan banding.
• Mengembalikan permohonan untuk pemeriksaan lanjutan.
Dengan kata lain, lembaga ini berperan sebagai mekanisme check and balance dalam sistem perlindungan merek di Indonesia.
Namun, penting dipahami bahwa Komisi Banding Merek tidak menilai selera atau estetika desain, melainkan faktor hukum, seperti persamaan pada pokoknya, ketentuan norma, serta asas pembeda.
Apa Maksud Mengajukan Banding Merek HAKI
Mengajukan banding berarti memberikan tanggapan resmi bahwa pemohon tidak sependapat dengan penolakan yang dikeluarkan DJKI dan memiliki argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Tujuan banding bukan sekadar menjawab surat, melainkan:
• Membuktikan bahwa merek layak didaftarkan
• Menunjukkan bahwa penolakan masih dapat diperdebatkan dari sudut hukum
• Memberikan bukti pendukung agar merek dipertimbangkan ulang
Dalam praktiknya, penyusunan banding harus berdasarkan:
• Landasan hukum yang relevan
• Analisis perbandingan merek secara visual, fonetik, dan konseptual
• Data penggunaan, reputasi, atau sertifikat merek di negara lain (jika ada)
Banding yang baik biasanya tidak hanya membantah keputusan, tetapi juga menunjukkan:
Mengapa merek tetap memiliki unsur pembeda dan tidak menyebabkan kebingungan di pasar.
Oleh karena itu, banyak pemohon yang memilih menggunakan bantuan konsultan atau ahli HAKI agar argumentasi banding lebih terarah dan sesuai format hukum.
Apa Itu Hak untuk Mengajukan Banding Merek HAKI
Hak mengajukan banding merupakan hak hukum yang diberikan kepada setiap pemohon yang permohonannya mendapatkan penolakan. Hak ini diatur dalam Undang-Undang Merek dan tidak dapat dicabut sebelum batas waktu yang ditentukan.
Beberapa poin penting terkait hak banding yang wajib diketahui pemohon adalah:
• Hak banding hanya berlaku 30 hari setelah penerbitan surat penolakan.
• Hak ini bersifat opsional, bukan wajib, tetapi jika diabaikan maka keputusan penolakan menjadi final.
• Hak banding hanya dapat digunakan satu kali dalam satu permohonan.
• Jika melewati batas waktu, satu-satunya cara melanjutkan adalah mengajukan permohonan baru dari awal.
Dengan demikian, hak banding merupakan kesempatan strategis yang tidak boleh disia-siakan.
Apa Tujuan Melakukan Banding Merek HAKI
Tujuan utama melakukan banding bukan sekadar memberi tahu DJKI bahwa pemohon tidak setuju dengan keputusan penolakan. Banding merupakan instrumen hukum yang dirancang agar setiap permohonan merek mendapatkan kesempatan pemeriksaan ulang secara objektif dan berlandaskan aturan yang berlaku.
Secara garis besar, tujuan banding dapat dibedah menjadi beberapa poin inti:
1. Memberikan Kesempatan Evaluasi Ulang
Banding memastikan pemohon memiliki hak untuk meminta peninjauan ulang keputusan apabila penolakan dinilai tidak tepat atau masih dapat dibuktikan berbeda melalui analisis fonetik, visual, maupun konseptual.
2. Mengoreksi Interpretasi Pemeriksa
Dalam beberapa kasus, perbedaan interpretasi terhadap unsur pembeda (distinctiveness) atau tingkat persamaan antar merek dapat terjadi. Banding berfungsi sebagai mekanisme koreksi ketika proses awal belum menggali argumen atau konteks tertentu secara lengkap.
3. Membuktikan Bahwa Merek Layak Mendapatkan Perlindungan
Tujuan lain banding adalah menunjukkan bahwa merek memiliki fungsi sebagai identitas dagang, bukan sebagai kata umum, deskriptif, atau generik.
4. Memberikan Kepastian Hukum
Melalui banding, pemohon dapat memastikan bahwa semua prosedur telah ditempuh sebelum merek dinyatakan benar-benar gagal memperoleh perlindungan.
Banding bukan hanya prosedur administratif, tetapi bagian dari mekanisme perlindungan hukum agar proses pendaftaran merek di Indonesia berjalan adil, tidak subjektif, dan tetap memberikan ruang bagi pemohon untuk membela aset intelektualnya.
Bagaimana Anda Menjelaskan Banding Merek HAKI
Menjelaskan banding kepada publik sering kali menjadi tantangan karena istilah ini terdengar teknis. Namun secara sederhana, banding merek dapat dijelaskan sebagai:
“Proses keberatan resmi yang diajukan pemohon ketika permohonan merek ditolak oleh DJKI, agar permohonan tersebut diperiksa ulang oleh Komisi Banding Merek.”
Agar pemahaman lebih kuat, banding dapat dianalogikan seperti keberatan dalam proses hukum lainnya: seseorang tidak langsung menerima keputusan, tetapi meminta badan yang lebih tinggi untuk mengevaluasi ulang.
Namun banding dalam konteks merek memiliki karakteristik khusus, di antaranya:
• Harus diajukan secara tertulis.
• Harus berdasarkan argumentasi hukum dan teknis, bukan opini pribadi.
• Harus mengikuti format resmi dan batas waktu yang ditentukan undang-undang.
Dalam praktiknya, banding biasanya mencakup:
• Penjelasan alasan tidak sependapat dengan penolakan.
• Analisis persamaan dan perbedaan merek pembanding.
• Dukungan hukum, seperti pasal dalam UU Merek atau referensi case law.
• Bukti pendukung seperti desain logo, penggunaan merek, reputasi pasar, hingga dokumen pendaftaran di luar negeri.
Karena sifatnya formal, menjelaskan banding bukan hanya soal menyampaikan keberatan, tetapi memastikan bahwa DJKI memahami konteks, argumentasi, dan pembuktian bahwa merek masih layak diterima.
Berapa Biaya Permohonan Banding Merek HAKI
Banyak pemohon masih memiliki pemahaman yang keliru mengenai biaya pengajuan banding merek. Sebagian beranggapan proses banding sangat mahal, sementara yang lain percaya bahwa banding bisa diajukan tanpa biaya sama sekali. Faktanya, sesuai ketentuan terbaru, biaya resmi permohonan banding merek di DJKI adalah Rp 3.000.000 yang dibayarkan melalui sistem resmi DJKI pada saat pengajuan.
Biaya tersebut merupakan tarif resmi pemerintah dan wajib dibayarkan agar permohonan banding dapat diterima dan diproses oleh Komisi Banding Merek (KBM). Tanpa pembayaran biaya tersebut, sistem akan menganggap pengajuan tidak lengkap sehingga proses tidak dapat dilanjutkan.
Namun, biaya Rp 3.000.000 tersebut hanya mencakup biaya administrasi resmi.
Dalam praktiknya, proses banding memerlukan penyusunan dokumen hukum yang kuat, analisis pembanding merek, serta argumentasi yang disusun sesuai kaidah pemeriksaan substantif. Karena itu, beberapa pemohon memilih menggunakan layanan profesional untuk memastikan banding disusun dengan tepat.
Beberapa komponen biaya tambahan yang mungkin muncul adalah:
• Biaya analisis hukum dan legal review untuk mengidentifikasi penyebab penolakan secara detail.
• Biaya penyusunan dokumen banding, termasuk argumentasi hukum dan pembanding merek.
• Biaya pendampingan hingga putusan final, khusus bagi pemohon yang ingin prosesnya ditangani penuh oleh konsultan atau ahli merek.
Dengan demikian, total biaya banding dapat berbeda antara satu pemohon dan yang lain, tergantung apakah mereka mengajukan sendiri atau menggunakan pendampingan profesional.
Kesimpulannya: biaya resmi pemerintah untuk banding merek adalah Rp 3.000.000, dan biaya tambahan bersifat opsional sesuai kebutuhan dan strategi pemohon dalam mempertahankan mereknya.
Apa Itu Banding Merek HAKI
Apa yang Dimaksud dengan Mengajukan Banding Merek HAKI
Mengajukan banding berarti menyampaikan permohonan resmi untuk meminta DJKI meninjau kembali keputusan penolakan yang sudah diterbitkan.
Proses ini mencakup beberapa hal penting, yaitu:
• Membuat dokumen keberatan tertulis berisi argumentasi mengapa penolakan dianggap tidak tepat.
• Melampirkan analisis pembanding antara merek pemohon dengan merek pembanding yang dijadikan dasar penolakan.
• Menguraikan dasar hukum sesuai Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.
• Melampirkan bukti relevan seperti logo, contoh penggunaan merek, testimoni pasar, atau registrasi internasional jika ada.
• Mengajukan dokumen melalui akun DJKI Online dalam batas waktu 30 hari setelah surat penolakan diterbitkan.
Dengan kata lain, mengajukan banding bukan hanya mengklik tombol submit, tetapi menyusun satu set argumentasi legal dan teknis yang meyakinkan Komisi Banding Merek bahwa keputusan penolakan sebelumnya masih dapat ditinjau ulang.
Berapa Lama Proses Banding Merek HAKI
Waktu penyelesaian banding tidak instan, karena pemeriksaan ulang membutuhkan evaluasi yang mendalam. Secara umum, durasi proses banding dapat berkisar:
• 6 hingga 12 bulan untuk proses evaluasi standar.
• 12 hingga 18 bulan jika melibatkan analisis kompleks atau volume kasus sedang tinggi.
• Dalam beberapa kasus tertentu, keputusan dapat terbit lebih cepat atau lebih lama tergantung kompleksitas.
Beberapa faktor yang memengaruhi lama proses banding antara lain:
1. Jumlah permohonan banding yang sedang diuji pada periode tersebut.
2. Kelengkapan argumentasi dan bukti pemohon.
3. Tingkat kemiripan dengan merek pembanding.
4. Apakah pemeriksa memerlukan konsultasi atau pendalaman hukum tambahan.
Karena itu, banding bukan proses cepat, namun merupakan upaya terakhir yang sangat strategis untuk memastikan merek tidak hilang begitu saja dari proses registrasi.
Apa Alasan yang Baik untuk Mengajukan Banding Merek HAKI
Tidak semua penolakan harus dilanjutkan ke proses banding. Ada kalanya, merek memang terlalu umum, deskriptif, atau jelas meniru merek yang sudah ada. Namun ketika penolakan dirasa tidak tepat atau masih dapat diperdebatkan secara hukum, mengajukan banding adalah langkah yang layak dan penting dilakukan.
Beberapa alasan kuat yang umumnya menjadi dasar banding adalah sebagai berikut:
1. Penilaian Kemiripan Dianggap Berlebihan
Kadang pemeriksa menilai merek dianggap memiliki persamaan dengan merek pembanding hanya karena memiliki satu kata yang sama. Padahal dalam hukum merek, penilaian kemiripan harus mempertimbangkan:
• Fonetik (cara baca)
• Visual (logo, font, warna)
• Konseptual (makna, asosiasi, dan kategori penggunaan)
Jika tiga unsur tersebut berbeda secara signifikan, maka banding layak diajukan.
2. Kata yang Dipermasalahkan Bersifat Umum atau Deskriptif
Misalnya kata seperti fresh, clean, natural, atau beauty. Kata deskriptif tidak dapat dimonopoli oleh satu pemilik merek. Jika penolakan terjadi hanya karena satu kata umum yang sama dengan merek orang lain, maka banding menjadi upaya logis untuk mempertahankan hak pendaftaran.
3. Bukti Pemakaian di Pasar Sudah Ada dan Dianggap Signifikan
Jika pemohon sudah menggunakan merek dalam:
• Iklan
• Legalitas usaha
• Penjualan marketplace atau retail
• Sertifikasi produk
• Media sosial atau kampanye promosi
Maka banding dapat memperkuat argumentasi bahwa merek sudah memiliki reputasi di masyarakat.
4. Merek Telah Terdaftar di Negara Lain
Untuk perusahaan yang memiliki pasar internasional, fakta bahwa merek telah diterima di sistem hukum negara lain menjadi argumen kuat bahwa merek layak didaftarkan juga di Indonesia.
5. Penolakan Tidak Sesuai dengan Asas Pembeda (Distinctiveness)
Jika merek memiliki unsur grafis unik, kombinasi kata, atau unsur inventif yang tidak ada pada merek pembanding, maka penolakan dapat diperdebatkan.
Ketika minimal satu dari alasan di atas terpenuhi, banding bukan hanya wajar dilakukan — tetapi merupakan langkah penting untuk mempertahankan identitas merek sebagai aset hukum dan komersial.
Berapa Biaya Mengurus Hak Merek HAKI
Pertanyaan ini sering muncul ketika seseorang memasuki tahapan banding. Banyak pemohon mengira bahwa banding dilakukan karena pendaftaran merek dikenakan biaya tambahan yang tinggi, padahal kedua hal itu berbeda. Untuk memberikan konteks, biaya mengurus hak merek secara umum meliputi:
• Biaya pendaftaran awal
• Biaya perpanjangan (jika sudah terdaftar)
• Biaya konsultasi atau pendampingan profesional (opsional)
• Biaya revisi atau keberatan (jika menggunakan layanan konsultan)
Namun penting ditegaskan:
Pengajuan banding pada DJKI tidak dikenakan biaya resmi atau gratis.
Yang memerlukan biaya hanyalah penyusunan dokumen banding jika pemohon memilih menggunakan bantuan konsultan hukum atau ahli HAKI.
Mengurus hak merek bukan hanya soal biaya administratif. Yang paling penting adalah memastikan:
• Argumen hukum kuat
• Dokumen lengkap
• Proses sesuai regulasi
Dengan begitu, pemilik merek memiliki perlindungan hukum yang tepat dan menghindari risiko gagal permanen akibat kesalahan teknis atau administratif.
Bagaimana Jika Permohonan Merek HAKI Ditolak
Penolakan bukan akhir dari perjalanan pendaftaran merek. Justru penolakan sering kali menjadi tahap yang menentukan apakah pemohon memahami nilai merek tersebut atau memilih menyerah.
Jika permohonan merek ditolak, ada tiga pilihan realistis yang dapat dilakukan:
Ini adalah langkah pertama yang dilakukan sebelum banding. Jika argumen masih belum cukup kuat untuk membatalkan penolakan, barulah banding menjadi opsi.
2. Mengajukan Banding ke Komisi Banding Merek
Langkah ini dilakukan ketika pemohon yakin:
• Argumen hukum kuat
• Perbandingan merek tidak sepenuhnya relevan
• Merek memiliki potensi pasar dan nilai komersial besar
Banding menjadi proses advokasi resmi untuk memperjuangkan merek di jalur administratif.
3. Mengajukan Pendaftaran Baru (Jika Merek Tidak Bisa Dipertahankan)
Langkah ini dilakukan ketika memang:
• Merek terlalu umum
• Merek identik dengan yang sudah memiliki sertifikat
• Peluang menang banding sangat kecil
Dalam kondisi seperti ini, rebranding dan pendaftaran baru lebih rasional daripada mempertahankan merek yang jelas tidak dapat didaftarkan.
Yang perlu disadari adalah: Penolakan permohonan merek bukan kegagalan, tetapi bagian dari proses legal untuk memastikan merek benar-benar dilindungi sesuai hukum.
Apa Saja Tiga Jenis Banding Merek HAKI yang Berbeda
Dalam praktik hukum merek, bentuk banding dapat dilihat dari tujuan dan konteksnya. Secara umum, banding dalam pendaftaran merek dapat dibagi menjadi tiga jenis pendekatan:
1. Banding Berbasis Hukum (Legal-Based Appeal)
Jenis banding ini menggunakan argumen undang-undang, asas hukum, dan interpretasi peraturan sebagai fondasi utama.
Biasanya digunakan ketika:
• Penolakan didasarkan pada interpretasi pasal yang dianggap tidak tepat
• Ada inkonsistensi penerapan aturan dibanding kasus sebelumnya
2. Banding Berbasis Analisis Teknis Merek (Technical Appeal)
Pendekatan ini menilai:
• Fonetik (cara baca)
• Visual (logo, bentuk, warna, huruf)
• Konseptual (makna, pemaknaan budaya, bahasa)
Metode ini sering digunakan untuk menunjukkan bahwa merek tidak identik atau tidak memiliki persamaan pada pokoknya.
3. Banding Berbasis Fakta Lapangan dan Pemakaian (Use-Based Appeal)
Jenis banding ini paling kuat ketika pemohon memiliki bukti:
• Pemakaian luas di pasar
• Kontrak distributor
• Bukti penjualan
• Promo media dan pemasaran
Pendekatan ini menunjukkan bahwa merek sudah memiliki diferensiasi dan nilai komersial yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Dengan memahami ketiga pendekatan ini, pemohon dapat menentukan strategi banding yang paling relevan dan efektif.
Kesimpulan Terkait Banding Merek HAKI
Banding merupakan tahap penting dan strategis dalam proses perlindungan merek. Pemohon tidak hanya membutuhkan pemahaman prosedural, tetapi juga ketelitian dalam argumentasi. Itulah mengapa banyak pelaku usaha kini memilih menggunakan bantuan konsultan profesional agar proses banding lebih terstruktur, efektif, dan memiliki peluang lebih besar untuk diterima.
Jasa Pengurusan Banding Merek Berpengalaman
Menghadapi penolakan merek bukan akhir dari perjalanan Anda dalam melindungi identitas usaha. Proses banding ke Komisi Banding Merek (KBM) justru menjadi kesempatan terakhir untuk mempertahankan hak eksklusif atas nama bisnis yang selama ini Anda bangun. Namun, proses banding bukan sekadar menulis keberatan atau klarifikasi.
Banding membutuhkan analisis hukum, argumentasi yang tepat, serta pemahaman teknis terkait aturan yang berlaku di bawah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Inilah alasan banyak pelaku usaha memilih bekerja sama dengan penyedia jasa profesional seperti PERMATAMAS. Dengan pengalaman menangani berbagai kasus penolakan merek, PERMATAMAS memahami pola pemeriksaan DJKI dan bagaimana menyusun strategi banding yang terukur dan efektif.
Beberapa manfaat bekerja sama dengan profesional antara lain:
• Analisis penyebab penolakan secara mendalam dan objektif.
• Penyusunan dokumen banding yang formal, sistematis, dan memenuhi standar DJKI.
• Pendampingan hingga putusan diterbitkan, bukan sekadar pengiriman dokumen.
Pendampingan profesional memastikan setiap langkah memiliki dasar, strategi, serta peluang keberhasilan yang lebih besar. Karena dalam proses banding, argumen yang kuat dan struktur penyampaian sangat menentukan hasil.
Jika Anda saat ini menerima surat Usulan Penolakan dan tidak ingin mengambil risiko salah langkah, pertimbangkan menggunakan pendampingan ahli. Hubungi PERMATAMAS untuk konsultasi dan mulailah proses banding Anda dengan strategi yang benar, terukur, dan berpeluang dikabulkan.
KONSULTASI GRATIS
PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat
WhatsApp: 0857-7763-0555
Telp Kantor: 021-89253417
FAQ
1. Apa itu Banding Merek HAKI?
Banding merek HAKI adalah proses hukum yang diajukan pemohon ketika permohonan merek mereka ditolak oleh DJKI pada tahap pemeriksaan substantif. Banding diajukan ke Komisi Banding Merek (KBM) sebagai upaya resmi untuk mempertahankan hak atas merek yang dinilai masih layak didaftarkan.
2. Kapan Banding Merek Bisa Diajukan?
Banding dapat diajukan setelah pemohon menerima surat resmi Usulan Penolakan Merek dari DJKI. Pengajuan memiliki batas waktu, sehingga pemohon harus segera menindaklanjuti sebelum masa pengajuan berakhir.
3. Apa Alasan Umum Permohonan Banding Merek Ditolak?
Beberapa penyebab umum antara lain:
Merek dinilai memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar.
Merek dianggap tidak memiliki daya pembeda.
Merek mengandung nama umum, simbol, atau istilah yang dilarang oleh Undang-Undang.
Dokumen pendukung atau argumentasi dianggap tidak cukup kuat.
4. Berapa Biaya Mengajukan Banding Merek?
Biaya resmi pemerintah untuk mengajukan banding merek adalah Rp 3.000.000. Namun biaya tambahan dapat muncul apabila pemohon menggunakan jasa konsultan, ahli, atau tim legal untuk menyusun dokumen banding.
5. Apakah Banding Merek Selalu Diterima?
Tidak. Keputusan Komisi Banding Merek dapat diterima atau ditolak. Hasil sangat bergantung pada kekuatan argumentasi, legal basis, dan pembuktian bahwa merek tidak menyalahi ketentuan hukum atau tidak identik dengan merek lain.
6. Berapa Lama Proses Banding Merek?
Proses banding umumnya membutuhkan waktu beberapa bulan hingga putusan diterbitkan, tergantung antrean dan kompleksitas kasus di DJKI.
7. Apakah Bisa Mengajukan Banding Tanpa Konsultan?
Bisa. Namun proses banding bersifat legal teknis, sehingga banyak pemohon menggunakan bantuan konsultan atau jasa profesional agar argumentasi lebih kuat dan peluang diterima lebih tinggi.
8. Siapa yang Bisa Membantu Jika Saya Ingin Banding Merek?
Jika Anda membutuhkan bantuan profesional, PERMATAMAS menyediakan layanan konsultasi, penyusunan dokumen banding, hingga pendampingan sampai putusan final.
Usulan Penolakan Merek HAKI: Penyebab dan Cara Menanggapi dengan Benar – Mendaftarkan merek HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) menjadi salah satu langkah penting bagi pelaku usaha untuk melindungi nama bisnis, logo, atau identitas produk agar tidak digunakan oleh pihak lain. Namun dalam praktiknya, tidak semua permohonan berjalan mulus. Banyak pemohon menerima pemberitahuan berupa “Usulan Penolakan Merek” dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
Surat pemberitahuan usulan penolakan ini sering menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi pemilik merek yang baru pertama kali mengurus pendaftaran. Sebagian bahkan menganggap penolakan tersebut bersifat final, sehingga pasrah atau membiarkan pengajuan tidak dilanjutkan. Padahal, adanya usulan penolakan bukan berarti permohonan merek otomatis gagal. Pemerintah melalui DJKI masih memberikan kesempatan bagi pemohon untuk memberikan penjelasan, pembuktian, atau tanggapan hukum atas keberatan tersebut.
Artikel ini hadir sebagai panduan komprehensif dan mudah dipahami, mulai dari penjelasan apa itu usulan penolakan merek, dasar hukumnya, penyebab permohonan ditolak, hingga cara mengajukan tanggapan secara tepat. Penjelasan ini cocok untuk pelaku usaha, konsultan HKI, pelaku UMKM, hingga perusahaan besar yang ingin memastikan merek dagangnya memperoleh perlindungan hukum yang sah.
Apa Itu Usulan Penolakan Merek HAKI
Usulan penolakan merek HAKI adalah pemberitahuan resmi dari DJKI yang menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek dinilai memiliki alasan yang dapat menyebabkan penolakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Surat ini tidak berarti permohonan sudah ditolak. Sebaliknya, DJKI masih memberikan ruang bagi pemohon untuk memberikan tanggapan, argumentasi, hingga bukti pendukung dalam jangka waktu tertentu, umumnya 30 hari sejak surat diterbitkan.
Dalam sistem DJKI, usulan penolakan biasanya muncul setelah permohonan melewati tahap:
• Pemeriksaan formalitas
• Pengumuman publik (jika tidak ada keberatan dari pihak ketiga)
• Pemeriksaan substantif
Tahap inilah di mana DJKI menilai apakah merek memenuhi syarat perlindungan hukum. Jika ditemukan unsur yang melanggar, DJKI mengirimkan usulan penolakan sebagai dasar evaluasi.
Usulan penolakan juga bukan sesuatu yang jarang terjadi. Berdasarkan tren permohonan merek di Indonesia, banyak pemohon — termasuk brand besar — pernah menerima pemberitahuan ini dan tetap memperoleh sertifikat setelah memberikan tanggapan yang kuat dan sesuai prosedur.
Dengan kata lain, surat ini bukan akhir, melainkan proses verifikasi lanjutan.
Apa Itu Usulan Penolakan Merek HAKI Pemeriksaan Ex Officio
Usulan penolakan melalui pemeriksaan ex officio adalah penilaian yang dilakukan oleh DJKI secara independen tanpa melibatkan pihak luar. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan bahwa merek yang diajukan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, kepatutan, dan prinsip perlindungan merek.
Dalam konteks ini, DJKI bertindak sebagai lembaga yang berwenang melakukan:
• Penelitian
• Perbandingan dengan database merek yang sudah ada
• Analisis persamaan visual, fonetik, dan konseptual
• Penilaian makna atau sensitivitas bahasa (termasuk unsur SARA, pornografi, atau simbol resmi negara)
Pemeriksaan ex officio berlandaskan Pasal 20, 21, dan 22 Undang-Undang Merek, di mana alasan penolakan dapat mencakup:
• Persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar sebelumnya
• Merek bersifat deskriptif atau terlalu umum
• Mengandung unsur menyesatkan atau bertentangan dengan moralitas publik
• Menyerupai simbol negara, organisasi internasional, atau lembaga pemerintahan
Proses ex officio dilakukan secara sistematis dan berbasis database nasional maupun internasional (WIPO / Madrid System), sehingga penilaiannya tidak subjektif melainkan berdasarkan standar legal dan teknis.
Karena itu, pemohon wajib memahami bahwa usulan penolakan bukan berarti instansi menemukan kesalahan fatal, melainkan bagian dari proses filtering untuk memastikan setiap merek yang diterima memiliki legalitas dan kekuatan hukum yang sah.
Usulan Penolakan Merek HAKI
Penyebab Merek HAKI Ditolak
Penyebab utama usulan penolakan dapat berbeda-beda tergantung karakteristik merek, kelas barang/jasa, hingga kesamaan fonetik atau visual. Namun secara umum, penyebab terbanyak meliputi:
1. Merek Terlalu Mirip dengan yang Sudah Terdaftar
Ini meliputi kemiripan:
• Pelafalan
• Logo atau bentuk grafis
• Struktur kata
• Makna
Contoh umum:
“PERMATAMAS” vs “PERMATA MAS”
2. Merek Mengandung Kata Deskriptif
DJKI melarang pendaftaran nama yang hanya menggambarkan fungsi produk, seperti:
• “Sabun Wangi”
• “Teh Manis”
• “Aqua Mineral”
Karena bukan memiliki karakter pembeda (distinctiveness).
3. Mengandung Unsur Umum (Generic)
Kata yang sudah menjadi nama barang tidak bisa dimonopoli. Contoh:
• “Laptop”
• “Handphone”
• “Susu Bubuk”
4. Mengandung Unsur Pelanggaran Etika atau Hukum
Termasuk:
• Unsur penghinaan
• Unsur pornografi
• Simbol negara seperti Garuda, bendera RI, palang merah
5. Mirip Dengan Nama Tokoh atau Lembaga
Nama publik figur, organisasi internasional, dan institusi tidak dapat didaftarkan tanpa izin resmi.
6. Ada Pihak yang Mengajukan Keberatan (Opposition)
Jika ada pemilik merek sebelumnya mengajukan keberatan, DJKI dapat mengeluarkan usulan penolakan.
Penyebab-penyebab ini penting dipahami karena menjadi dasar penyusunan strategi tanggapan agar peluang diterima tetap besar.
Bagaimana Cara Membuat Tanggapan atas Usulan Penolakan Merek HAKI
Mengajukan tanggapan bukan sekadar menjawab surat penolakan, tetapi menyusun argumentasi hukum yang kuat, logis, dan didukung pembuktian. Prinsipnya mirip legal defense, bukan jawaban biasa.
Berikut langkah penyusunan tanggapan yang ideal dan sesuai standar penilaian DJKI:
1. Membaca dan Memahami Alasan Penolakan
Jangan langsung membalas tanpa memahami konteks legalnya. Identifikasi apakah penolakan berkaitan dengan:
• Persamaan fonetik
• Persamaan visual/logo
• Makna kata
• Kategori barang/jasa
• Unsur deskriptif
• Pelanggaran etika/public policy
2. Melakukan Analisis Perbandingan dengan Merek Pembanding
Jika alasan penolakan adalah persamaan pada pokoknya, pemohon harus membandingkan secara:
Aspek Perbandingan Tujuan
Fonetik Cara melafalkan Menunjukkan perbedaan bunyi
Visual Bentuk tulisan/logo Membuktikan pembeda visual
Konseptual Makna atau asosiasi Menunjukkan konteks berbeda
Kelas NICE Kelas produk Membuktikan target pasar berbeda
3. Menggunakan Dasar Hukum
Argumentasi sebaiknya mengacu pada:
• UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek
• Peraturan Menteri Hukum dan HAM
• Yurisprudensi dan contoh kasus terdahulu (jika ada)
Ini menunjukkan bahwa pemohon memahami aspek legal bukan sekadar opini pribadi.
4. Melampirkan Bukti Pendukung
Bukti dapat berupa:
• Analisis branding
• Surat pernyataan penggunaan merek
• Bukti komersialisasi (etiket produk, invoice, website, marketplace)
• Legal opinion dari konsultan HKI (opsional namun sangat membantu)
5. Menjaga Nada Penulisan yang Formal, Objektif, dan Tidak Konfrontatif
Format ideal isi tanggapan:
1. Pembuka
2. Identifikasi nomor permohonan
3. Menyebut dasar hukum
4. Membantah alasan penolakan dengan argumen dan bukti
5. Kesimpulan dan permohonan evaluasi ulang
6. Mengajukan Melalui Sistem DJKI (Online)
Semua dokumen dikirim melalui akun MEREK.DJKI dan bukan melalui email atau surat biasa.
7. Memastikan Tenggat Waktu Tidak Terlewat
Batas waktu 30 hari bersifat fatal. Jika lewat, permohonan dianggap menerima penolakan.
Dengan mengikuti struktur tersebut, peluang pengajuan tanggapan untuk diterima menjadi lebih besar.
Contoh Surat Tanggapan atas Usulan Penolakan Merek HAKI
Penyusunan surat tanggapan merupakan tahap yang sangat penting dalam proses mempertahankan hak merek. Formatnya harus jelas, runtut, dan mengikuti kaidah penulisan resmi. Meski setiap kasus memiliki karakteristik berbeda, contoh berikut dapat dijadikan acuan dasar penyusunan:
Contoh Format Surat Tanggapan Penolakan Merek
Contoh Format Surat Tanggapan Penolakan Merek
Syarat Membuat Tanggapan atas Usulan Penolakan Merek HAKI
Agar proses pengajuan tanggapan diterima oleh sistem DJKI, beberapa persyaratan administratif dan legal harus dipenuhi. Persyaratan ini bersifat wajib dan berfungsi sebagai validasi bahwa pemohon memiliki kapasitas untuk melakukan pembelaan merek.
Berikut syarat yang harus disiapkan:
1. Surat Tanggapan yang Sah
Dokumen utama berisi jawaban resmi terhadap alasan penolakan yang diterbitkan DJKI. Surat harus ditandatangani oleh:
• Pemohon langsung, atau
• Kuasa resmi (konsultan HKI)
2. Dokumen Identitas Pemohon
Jika perseorangan:
• KTP atau paspor pemohon
Jika badan usaha:
• Akta pendirian perusahaan
• NPWP perusahaan
• Surat kuasa internal (jika diperlukan)
3. Surat Kuasa (Jika Menggunakan Konsultan HKI)
Surat kuasa wajib jika permohonan dikelola oleh perwakilan. Formatnya mengikuti ketentuan resmi DJKI.
4. Bukti Perbandingan atau Pembuktian Lainnya
Termasuk:
• Studi fonetik dan visual
• Bukti penggunaan merek (etiket produk, foto kemasan, marketplace)
• Perbandingan kelas NICE dalam tabel
5. Dokumen Pendukung Tambahan
Opsional tetapi direkomendasikan:
• Pendapat hukum (legal opinion)
• Bukti pendaftaran merek di negara lain (jika ada)
• Sertifikasi brand positioning atau riset pasar
Jika seluruh syarat ini lengkap, sistem DJKI akan memproses permohonan untuk diverifikasi dan dinilai kembali oleh tim pemeriksa substantif.
Biaya Resmi Mengajukan Tanggapan atas Usulan Penolakan Merek HAKI
Mengajukan tanggapan atas usulan penolakan merek HAKI sebenarnya tidak dikenakan biaya apapun. Proses ini sepenuhnya gratis selama tanggapan masih diajukan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh DJKI, yaitu maksimal 30 hari kalender sejak surat usulan penolakan diterbitkan.
Karena sifatnya merupakan hak pemohon untuk memberikan klarifikasi, argumentasi hukum, atau pembuktian tambahan, pemerintah tidak memungut biaya tambahan pada tahap ini. Pemohon hanya perlu mengunggah dokumen tanggapan melalui akun pemilik merek di sistem DJKI dan memastikan semua dokumen dan dasar hukum telah lengkap.
Meskipun tidak ada biaya resmi dari DJKI, sebagian pemohon tetap memilih menggunakan bantuan konsultan atau kuasa HAKI. Alasannya karena penyusunan tanggapan harus kuat secara hukum dan dapat membantah alasan penolakan yang biasanya cukup teknis, seperti kesamaan pada pokoknya, tidak memiliki daya pembeda, atau bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Merek.
Dengan kata lain, biaya hanya muncul jika pemohon menggunakan jasa profesional, bukan karena kewajiban dari pemerintah. Namun bila pemohon menyusun dan mengajukan sendiri secara mandiri, maka proses tanggapan tetap sah dan tidak memerlukan biaya sama sekali.
Langkah Mengajukan Tanggapan atas Usulan Penolakan Merek HAKI
Setelah persyaratan lengkap dan surat tanggapan selesai disusun, langkah berikutnya adalah mengirimkan dokumen secara resmi melalui portal merek DJKI.
Berikut alur proses yang berlaku:
1. Login ke Akun DJKI Merek Online
Masuk ke laman resmi DJKI menggunakan akun pemohon atau kuasa merek.
2. Pilih Menu “Daftar Permohonan Merek”
Cari permohonan yang statusnya muncul sebagai “Usulan Penolakan”.
3. Klik Menu “Tanggapi Penolakan”
Sistem akan membuka halaman unggah dokumen.
4. Unggah Dokumen dan Lampiran
Yang harus diunggah:
• Surat tanggapan resmi
• Lampiran pembanding
• Surat kuasa (jika ada)
• Bukti terkait lainnya
Pastikan format file dalam bentuk PDF dengan ukuran sesuai ketentuan.
5. Lakukan Pembayaran Biaya Resmi
Sistem akan otomatis menghasilkan billing code.
6. Submit dan Konfirmasi
Setelah seluruh data terisi dan pembayaran berhasil, klik Submit.
7. Menunggu Evaluasi dari DJKI
Status akan berubah menjadi:
📌 “Dalam Proses Pemeriksaan Ulang”
Proses evaluasi dapat berlangsung beberapa minggu hingga beberapa bulan tergantung kompleksitas kasus dan antrean pemeriksaan.
Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut secara tertib, peluang merek untuk akhirnya diterima dan mendapatkan sertifikat menjadi jauh lebih besar.
Berapa Lama Proses Mengajukan Tanggapan atas Usulan Penolakan Merek HAKI
Waktu pengajuan pendaftaran merek HAKI tidak langsung selesai dalam hitungan hari. Prosesnya melalui beberapa tahapan resmi dari DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) hingga akhirnya sertifikat terbit.
Secara umum, estimasi waktu prosesnya adalah:
• Pengajuan dan pemeriksaan formalitas: ± 1–2 bulan
• Masa pengumuman publik: 2 bulan
• Pemeriksaan substantif: ± 6–12 bulan
• Penerbitan sertifikat merek: ± 1 bulan setelah dinyatakan lolos
Jika dijumlahkan, maka total proses pendaftaran merek biasanya berjalan sekitar:
➡️ 12 hingga 18 bulan, tergantung kondisi, antrean sistem, dan apakah ada keberatan pihak ketiga.
Jika dalam proses terjadi kendala seperti:
• Ada keberatan (oposisi dari pemilik merek lain)
• Dokumen kurang lengkap
• Merek terlalu mirip dengan yang sudah ada
Maka proses dapat memakan waktu lebih panjang. Karena itu, pemeriksaan merek sebelum daftar sangat dianjurkan untuk menghindari penolakan dan mempercepat waktu penerbitan sertifikat
Bila Tanggapan Merek HAKI Ditolak, Bagaimana?
Tidak semua tanggapan yang diajukan akan diterima. Apabila setelah pemeriksaan ulang DJKI memutuskan bahwa merek tetap tidak memenuhi ketentuan perlindungan, maka status permohonan berubah menjadi Ditolak Permanen.
Namun penolakan ini bukan akhir dari segalanya. Pemohon masih memiliki hak lanjutan sesuai mekanisme hukum dengan dua opsi langkah:
1. Mengajukan Banding ke Komisi Banding Merek (KBM)
Banding diajukan melalui jalur resmi DJKI dengan tujuan meminta peninjauan ulang oleh Komisi Banding Merek. Tahapan ini bersifat formal dan membutuhkan argumen hukum yang lebih kuat dibanding pengajuan tanggapan awal.
Durasi proses banding bisa memakan waktu 6–18 bulan.
Biasanya, opsi ini dipilih jika:
• Merek memiliki nilai ekonomi besar
• Sudah digunakan secara luas
• Terdapat keyakinan kuat bahwa pemeriksaan awal kurang tepat
2. Mengganti Nama Merek dan Mengajukan Permohonan Baru
Jika analisis menunjukkan peluang banding kecil, strategi terbaik adalah:
• Rebranding sebagian atau menyempurnakan identitas merek (modifikasi visual, kata, atau tambahan elemen unik)
• Melakukan searching merek sebelum mendaftar ulang
• Mengajukan permohonan baru melalui sistem DJKI
Strategi ini lebih efisien untuk UMKM atau merek yang belum masuk pasar secara masif.
Rekomendasi Para Praktisi HKI
Dalam praktik, keputusan terbaik ditentukan oleh nilai brand dan analisis peluang hukum. Produk viral, franchise, atau brand yang sudah beredar luas sebaiknya memilih jalur banding agar perlindungan hukum tetap konsisten.
Sementara untuk brand yang masih dalam tahap pengembangan, mendaftar ulang adalah solusi cepat dan ekonomis.
Jasa Pengurusan Tanggapan Merek HAKI Berpengalaman
Menghadapi usulan penolakan merek bukan sekadar membalas surat keberatan dari DJKI. Proses ini memerlukan pemahaman yang tepat mengenai hukum merek, strategi pembuktian, pola pemeriksaan DJKI, serta cara membedakan unsur kesamaan yang dianggap membingungkan secara hukum.
Banyak pemilik usaha yang awalnya mencoba menangani sendiri, namun pada akhirnya memilih bantuan profesional karena penyusunan tanggapan harus bersifat argumentatif, logis, dan berbasis regulasi yang berlaku. Kesalahan kecil dalam pemilihan dasar hukum, struktur kalimat, atau bukti pendukung dapat berdampak pada keputusan akhir: diterima atau tetap ditolak.
Karena itu, sebagian besar pemohon akhirnya memilih menggunakan layanan konsultan atau pendamping resmi merek. Salah satu penyedia layanan yang telah berpengalaman menangani proses ini adalah PERMATAMAS, yang fokus membantu pemilik usaha dalam penyusunan tanggapan hukum secara profesional dan sesuai prosedur DJKI.
Beberapa keuntungan menggunakan layanan profesional seperti PERMATAMAS antara lain:
• Analisis mendalam terhadap penyebab penolakan berdasarkan dokumen resmi DJKI
• Penyusunan argumen berbasis hukum, metode pemeriksaan merek, dan doktrin pelindungan merek
• Pembuatan surat tanggapan formal yang memenuhi standar administratif dan substansi hukum
• Pendampingan mulai dari penyusunan bukti hingga keputusan akhir
• Menghemat waktu, mengurangi risiko kesalahan teknis, dan meningkatkan peluang diterima
Selain itu, pengalaman menangani berbagai kasus serupa menjadi nilai penting karena penyusunan argumen bukan hanya soal menjelaskan, tetapi juga meyakinkan examiner bahwa merek yang diajukan memiliki daya pembeda, tidak menimbulkan kebingungan, dan sah untuk dilindungi sesuai Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.
Bagi para pelaku usaha yang ingin tetap fokus pada bisnis tanpa harus mempelajari detail teknis hukum kekayaan intelektual, dukungan ini menjadi solusi praktis sekaligus strategis.
Jadi, jika Anda saat ini menerima surat “Usulan Penolakan Merek”, jangan panik atau langsung menyerah. Kesempatan memperjuangkan merek masih terbuka, terutama jika langkah jawabannya tepat, strategis, dan disusun dengan pendekatan yang benar.
Kesimpulan Penolakan Merek HAKI
Usulan penolakan merek HAKI bukan akhir dari proses pendaftaran. Sebaliknya, ini adalah tahapan evaluasi yang masih memberikan ruang bagi pemohon untuk memperjuangkan hak atas mereknya. Dengan memahami alasan penolakan, menyusun tanggapan secara profesional, memenuhi persyaratan administratif, dan mematuhi ketentuan hukum, peluang merek untuk akhirnya mendapatkan sertifikat tetap sangat besar.
Perlindungan merek adalah investasi jangka panjang. Jangan sampai keputusan terlambat, kurang tepat, atau salah strategi membuat identitas usaha Anda hilang atau dimanfaatkan orang lain.
KONSULTASI GRATIS
PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat
WhatsApp: 0857-7763-0555
Telp Kantor: 021-89253417
FAQ
1. Apa itu usulan penolakan merek HAKI dari DJKI?
Usulan penolakan merek adalah pemberitahuan resmi dari DJKI yang menyatakan bahwa merek yang diajukan masih bermasalah, misalnya mirip dengan merek lain, tidak memiliki daya pembeda, atau melanggar ketentuan hukum. Pemohon diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan agar pemeriksaan tidak langsung dihentikan.
2. Apakah merek HAKI yang mendapat usulan penolakan berarti sudah pasti ditolak?
Tidak. Usulan penolakan bukan keputusan final. Pemohon memiliki kesempatan untuk memberikan tanggapan dalam waktu maksimal 30 hari kalender sejak surat diterbitkan. Jika argumen dan bukti kuat, merek masih berpeluang diterima.
3. Berapa biaya mengajukan tanggapan atas usulan penolakan merek HAKI ?
Proses pengajuan tanggapan melalui sistem DJKI gratis dan tidak dikenakan biaya. Biaya hanya muncul jika pemohon menggunakan jasa pendamping profesional atau konsultan HAKI.
4. Bagaimana cara menanggapi usulan penolakan merek HAKI yang benar?
Pemohon harus memberikan penjelasan hukum yang logis, menghadirkan bukti pendukung, serta menunjukkan bahwa merek memiliki daya pembeda. Struktur tanggapan harus mengikuti format resmi DJKI agar terbaca profesional dan mudah dievaluasi.
5. Apakah wajib menggunakan jasa merek HAKI?
Tidak wajib. Namun banyak pemohon memilih menggunakan jasa profesional seperti PERMATAMAS untuk memastikan penyusunan argumentasi benar secara hukum, sesuai dengan pola pemeriksaan DJKI, dan meningkatkan peluang merek dinyatakan diterima.
6. Apa yang terjadi jika tanggapan Merek HAKI tetap ditolak?
Jika DJKI menolak meskipun sudah diberikan tanggapan, proses dapat dilanjutkan ke tahapan banding atau keberatan lebih lanjut sesuai mekanisme hukum. Pemilik merek masih memiliki hak untuk memperjuangkan permohonan sebelum keputusan benar-benar final.
PERMATAMAS INDONESIA
Jasapendaftaranmerek.com adalah layanan pengurusan pendaftaran merek, sanggah merek, pengalihan merek, banding merek resmi di Indonesia
KONTAK KAMI
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat
Telp : 021-89253417 WA : 085777630555
Copyright @ 2023 – Jasa Pendaftaran Merek – Support DokterWebsite.ID
