Syarat Pendaftaran Merek HAKI Terbaru 2026 – Pendaftaran merek HAKI menjadi langkah strategis yang semakin krusial bagi pelaku usaha di tahun 2026. Di tengah persaingan bisnis yang kian ketat, merek bukan sekadar nama atau logo, melainkan identitas hukum yang melindungi reputasi dan nilai komersial sebuah usaha. Tanpa pendaftaran resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), sebuah merek berisiko digunakan, ditiru, bahkan didaftarkan lebih dulu oleh pihak lain.
Pemerintah melalui DJKI terus menyempurnakan sistem pendaftaran merek agar lebih transparan, cepat, dan mudah diakses. Meski prosesnya kini berbasis digital, pemohon tetap wajib memenuhi syarat administratif dan substantif yang telah ditentukan. Kesalahan kecil seperti dokumen tidak lengkap atau deskripsi produk yang tidak sesuai kelas dapat berujung pada penolakan permohonan.
Syarat pendaftaran merek HAKI terbaru 2026 meliputi :
• Identitas resmi pemohon merek (perorangan atau badan usaha)
• Etiket atau label merek yang akan didaftarkan
• Penjelasan detail produk atau jasa yang dilindungi
• Surat pernyataan kepemilikan merek
• Bukti pembayaran biaya pendaftaran resmi
Memahami persyaratan sejak awal akan membantu pelaku usaha menghindari hambatan hukum dan memastikan proses pendaftaran berjalan lebih efektif hingga sertifikat merek diterbitkan.
Syarat Pendaftaran Merek HAKI Terbaru 2026 untuk Perorangan dan Badan Usaha
Pemohon pendaftaran merek HAKI pada prinsipnya dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu perorangan dan badan usaha. Keduanya memiliki kewajiban administrasi yang berbeda, meskipun tujuan hukumnya sama, yakni memperoleh perlindungan eksklusif atas merek yang digunakan dalam kegiatan usaha.
Bagi pemohon perorangan, DJKI mensyaratkan identitas yang sah dan masih berlaku. Sementara itu, untuk badan usaha seperti PT atau CV, dokumen legalitas perusahaan menjadi faktor utama yang diperiksa. Kejelasan status hukum pemohon sangat menentukan sah atau tidaknya permohonan merek yang diajukan.
Pada tahap awal pendaftaran, sistem DJKI akan memverifikasi kelengkapan identitas pemohon. Oleh karena itu, kesesuaian data antara formulir pendaftaran dan dokumen pendukung harus benar-benar diperhatikan. Perbedaan nama, alamat, atau status hukum sering kali menjadi penyebab administrasi tertunda.
Berikut gambaran dokumen identitas yang umumnya dibutuhkan:
• KTP pemohon untuk pendaftaran atas nama pribadi
• NPWP pemohon atau perusahaan
• Akta pendirian dan SK pengesahan (untuk PT/CV)
• Dokumen legalitas tambahan sesuai bentuk usaha
• Alamat dan kontak resmi pemohon
Dengan identitas yang jelas dan valid, DJKI dapat memastikan bahwa hak merek diberikan kepada subjek hukum yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Dokumen Administratif dalam Syarat Pendaftaran Merek HAKI Terbaru 2026
Selain identitas pemohon, aspek administratif menjadi tulang punggung dalam proses pendaftaran merek HAKI. Dokumen-dokumen ini berfungsi sebagai bukti formal bahwa merek tersebut benar-benar dimiliki dan digunakan oleh pemohon dalam kegiatan usaha.
Salah satu dokumen terpenting adalah etiket atau label merek. Etiket harus menampilkan merek secara jelas, baik berupa tulisan, logo, maupun kombinasi keduanya. DJKI juga menilai apakah merek tersebut memiliki daya pembeda dan tidak menyerupai merek lain yang telah terdaftar sebelumnya.
Pemohon juga diwajibkan membuat pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa merek yang diajukan adalah miliknya dan tidak meniru merek pihak lain. Dokumen ini menjadi dasar hukum apabila di kemudian hari muncul sengketa merek.
Adapun dokumen administratif utama meliputi:
• Etiket atau label merek dengan format yang ditentukan
• Surat pernyataan kepemilikan merek bermaterai
• Uraian produk atau jasa secara rinci
• Tanda tangan pemohon atau penanggung jawab
• Bukti pembayaran biaya pendaftaran merek
Kelengkapan dokumen administrasi akan mempercepat proses pemeriksaan formalitas dan meminimalkan risiko permohonan dikembalikan oleh DJKI.
Syarat Pendaftaran Merek HAKI Terbaru 2026 bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMKM)
Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) agar lebih mudah memperoleh perlindungan merek. Di tahun 2026, kebijakan ini tetap dilanjutkan melalui skema persyaratan dan biaya yang lebih ringan dibandingkan pendaftaran reguler.
Meski mendapat kemudahan, UMK tetap diwajibkan memenuhi sejumlah syarat tambahan sebagai bukti bahwa usaha tersebut benar-benar termasuk kategori mikro atau kecil. Dokumen pendukung ini menjadi dasar pemberian fasilitas khusus oleh DJKI.
Keberadaan dokumen tambahan ini juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas UMK oleh pelaku usaha skala besar. Oleh karena itu, keabsahan surat keterangan dan pernyataan menjadi aspek yang sangat diperhatikan dalam proses verifikasi.
Persyaratan Merek HAKI UMKM:
• Surat keterangan atau rekomendasi sebagai UMK binaan
• Surat pernyataan UMK bermaterai
• Identitas pemilik usaha yang sah
• Bukti kegiatan usaha aktif
• Kesesuaian produk dengan skala UMK
Dengan memenuhi seluruh syarat pendaftaran merek HAKI terbaru 2026, pelaku UMK dapat memperoleh perlindungan hukum merek sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produknya.
Prosedur Pengajuan Syarat Pendaftaran Merek HAKI Terbaru 2026 di DJKI
Setelah seluruh dokumen persyaratan dipersiapkan, tahap berikutnya adalah mengajukan permohonan pendaftaran merek melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Pada 2026, proses ini masih dilakukan secara terintegrasi melalui sistem pendaftaran elektronik, sehingga pemohon dapat mengajukan merek tanpa harus datang langsung ke kantor DJKI.
Pengajuan dimulai dengan pembuatan akun resmi pada sistem DJKI, kemudian dilanjutkan dengan pengisian formulir permohonan merek. Di tahap ini, ketelitian menjadi kunci utama karena data yang diinput akan menjadi dasar pemeriksaan administratif dan substantif. Kesalahan pengisian, sekecil apa pun, dapat memperlambat proses atau bahkan menyebabkan permohonan ditolak.
Setelah permohonan diajukan dan biaya pendaftaran dibayarkan, DJKI akan melakukan pemeriksaan formalitas, pengumuman merek, hingga pemeriksaan substantif. Jika tidak ada keberatan dari pihak lain dan merek dinyatakan memenuhi ketentuan, sertifikat merek akan diterbitkan dan berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan.
Pentingnya Memenuhi Syarat Pendaftaran Merek HAKI Terbaru 2026 Sejak Awal
Memenuhi seluruh syarat pendaftaran merek HAKI sejak awal bukan hanya soal kelengkapan dokumen, tetapi juga strategi perlindungan bisnis jangka panjang. Merek yang terdaftar memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan, melisensikan, atau melarang pihak lain memakai merek yang sama atau serupa.
Di sisi lain, banyak permohonan merek yang tertunda atau ditolak bukan karena mereknya tidak layak, melainkan akibat kelalaian administratif. Hal ini sering terjadi pada pelaku usaha yang belum memahami detail persyaratan atau klasifikasi barang dan jasa yang tepat.
Dengan persiapan matang dan pemahaman menyeluruh terhadap ketentuan terbaru 2026, pelaku usaha dapat menghindari risiko sengketa merek di masa depan. Pendaftaran merek yang benar sejak awal akan menjadi fondasi hukum yang kuat bagi pertumbuhan dan ekspansi usaha, baik di tingkat nasional maupun internasional.
KONSULTASI GRATIS
PERMATAMAS
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555
FAQ
1. Apa saja syarat utama pendaftaran merek HAKI tahun 2026?
Syarat utamanya meliputi identitas pemohon, etiket merek, deskripsi produk/jasa, surat pernyataan kepemilikan, dan bukti pembayaran.
2. Apakah pendaftaran merek wajib melalui DJKI?
Ya, pendaftaran merek di Indonesia hanya sah jika diajukan melalui DJKI.
3. Apakah UMKM memiliki syarat khusus dalam pendaftaran merek?
Ya, UMKM perlu melampirkan surat keterangan atau pernyataan sebagai usaha mikro atau kecil.
4. Apakah pendaftaran merek bisa dilakukan secara online?
Bisa, seluruh proses pendaftaran merek dilakukan melalui sistem online DJKI.
5. Berapa lama proses pendaftaran merek hingga sertifikat terbit?
Rata-rata memakan waktu 8–12 bulan tergantung proses pemeriksaan dan keberatan.
6. Apakah merek harus berupa logo?
Tidak, merek bisa berupa kata, logo, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang memiliki daya pembeda.
7. Apakah satu merek bisa didaftarkan untuk banyak produk?
Bisa, selama masih dalam satu kelas barang atau jasa yang sama.
8. Apa risiko jika merek tidak didaftarkan?
Merek bisa digunakan atau didaftarkan pihak lain tanpa perlindungan hukum bagi pemilik asli.
9. Apakah pendaftaran merek berlaku selamanya?
Tidak, perlindungan merek berlaku 10 tahun dan dapat diperpanjang.
10. Apakah boleh menggunakan jasa konsultan untuk pendaftaran merek?
Boleh, penggunaan konsultan atau kuasa hukum justru membantu meminimalkan kesalahan administrasi.
