10 Penyebab Merek HAKI Ditolak

10 Penyebab Merek HAKI Ditolak – Pendaftaran merek HAKI merupakan langkah penting untuk melindungi identitas produk atau jasa dari peniruan pihak lain. Namun, tidak semua permohonan berhasil disetujui. Ada beberapa alasan mengapa merek HAKI bisa ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Memahami penyebab penolakan ini penting bagi pelaku usaha agar bisa mengajukan permohonan dengan peluang diterima lebih tinggi.

Beberapa penyebab umum penolakan merek HAKI meliputi:
• Merek terlalu umum atau deskriptif
• Sama atau mirip dengan merek terdaftar lain
• Bertentangan dengan norma, moralitas, atau hukum
• Menyesatkan konsumen
• Meniru simbol negara atau orang terkenal

Selain itu, merek yang diajukan harus unik dan dapat membedakan produk/jasa dari pesaing. Pelaku usaha disarankan untuk melakukan pengecekan di database DJKI sebelum mendaftar agar mengurangi risiko penolakan. Dengan memahami 10 alasan utama penolakan, proses pendaftaran merek HAKI bisa lebih terarah dan efisien.

1. Tidak Memiliki Daya Pembeda

Salah satu alasan paling umum merek HAKI ditolak adalah karena tidak memiliki daya pembeda. Merek yang terlalu umum atau hanya deskriptif dianggap tidak mampu menjadi identitas unik bagi produk atau jasa. Pemeriksaan ini penting agar konsumen dapat mengenali merek tertentu tanpa kebingungan dengan produk lain.

Beberapa contoh merek yang bisa ditolak karena kurang daya pembeda:
• Merek hanya menyebut jenis produk (misal: “Susu” untuk susu)
• Merek yang berupa nama generik atau istilah umum
• Simbol atau logo yang terlalu sederhana dan umum
• Kata-kata yang sudah sering digunakan dalam industri terkait
• Nama produk yang sama persis dengan istilah sehari-hari

Pelaku usaha harus menciptakan merek HAKI yang unik dan berbeda dari yang sudah ada. Merek dengan karakteristik yang jelas dan mudah diingat akan lebih mudah diterima oleh DJKI.

2. Sama atau Mirip dengan Merek Terdaftar Lain

Penolakan merek HAKI juga sering terjadi karena kemiripan dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya. Kemiripan ini bisa berupa keseluruhan atau pokok dari merek lain, terutama jika terkait dengan barang atau jasa sejenis. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mencegah konflik hukum dan kebingungan konsumen.

Beberapa indikator kemiripan yang bisa menyebabkan penolakan:
• Nama merek HAKI mirip dengan merek lain dalam satu kelas barang/jasa
• Logo atau desain visual yang menyerupai merek terdaftar
• Penggunaan kata atau simbol yang sudah dikenal luas
• Bentuk huruf, warna, atau kombinasi yang sangat mirip
• Penggunaan istilah internasional yang sudah didaftarkan pihak lain

Pemeriksaan awal sebelum mendaftar sangat dianjurkan agar pemohon dapat mengidentifikasi potensi konflik. Dengan strategi kreatif, pemohon bisa menyesuaikan merek HAKI agar tetap unik dan layak didaftarkan.

3. Bertentangan dengan Norma atau Hukum

Merek HAKI bisa ditolak jika dianggap bertentangan dengan norma, hukum, moralitas, atau ketertiban umum. Pemeriksaan ini mencakup aspek ideologi, agama, kesusilaan, dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Merek yang vulgar, menghina, atau menyinggung pihak tertentu akan secara otomatis ditolak.

Beberapa contoh alasan penolakan terkait norma/hukum:
1. Mengandung kata atau simbol yang menyinggung agama atau budaya
2. Melanggar moralitas dan kesusilaan umum
3. Bertentangan dengan ideologi negara atau aturan pemerintah
4. Mengandung unsur kekerasan atau diskriminasi
5. Merek yang merugikan ketertiban umum atau keamanan

Pemohon harus memastikan merek HAKI yang diajukan sesuai dengan etika, norma hukum, dan nilai sosial agar bisa diterima DJKI. Memahami regulasi ini membantu pelaku usaha mencegah penolakan yang tidak perlu dan mempercepat proses pendaftaran.

4. Menyesatkan Konsumen

Salah satu alasan merek HAKI ditolak adalah karena berpotensi menyesatkan konsumen. Merek yang memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat produk/jasa dianggap merugikan konsumen dan bertentangan dengan prinsip perdagangan yang adil.

Pemeriksaan ini memastikan bahwa setiap merek yang didaftarkan dapat dipercaya dan tidak menimbulkan kebingungan.

Beberapa indikasi merek menyesatkan konsumen:
1. Klaim manfaat produk yang tidak terbukti secara ilmiah
2. Informasi kualitas yang tidak sesuai dengan kenyataan
3. Menyebutkan bahan atau kandungan yang tidak ada pada produk
4. Menggunakan kata “100% aman” atau “100% asli” tanpa dasar
5. Memberi kesan palsu bahwa produk memiliki sertifikasi tertentu

Pemohon harus memastikan merek HAKI yang diajukan menyampaikan informasi akurat, jujur, dan tidak menipu. Dengan pendekatan yang transparan, risiko penolakan dapat dikurangi dan merek lebih dipercaya oleh konsumen.

Jasa Daftar Merek, Jasa Banding Merek, Jasa Pengalihan Merek, Jasa Perpanjang Merek
Jasa Daftar Merek, Jasa Banding Merek, Jasa Pengalihan Merek, Jasa Perpanjang Merek

5. Menyerupai Simbol Negara atau Lembaga Resmi

Penggunaan lambang negara, bendera, atau simbol lembaga resmi tanpa izin merupakan alasan kuat merek HAKI ditolak. DJKI memeriksa setiap permohonan untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap simbol resmi yang dilindungi undang-undang. Hal ini penting untuk menjaga kehormatan simbol negara dan kredibilitas lembaga.

Beberapa contoh penggunaan simbol yang bisa menyebabkan penolakan:
• Meniru lambang negara atau bendera nasional
• Menggunakan simbol resmi kementerian atau lembaga pemerintah
• Mengadopsi logo partai politik atau organisasi resmi
• Memanfaatkan emblem militer atau kepolisian
• Meniru tanda resmi lembaga pendidikan atau asosiasi profesi

Memahami regulasi ini membantu pelaku usaha menyesuaikan desain merek HAKI, sehingga tidak melanggar hukum dan meningkatkan peluang diterima DJKI.

6. Menyerupai Nama atau Foto Orang Terkenal

Merek HAKI yang menggunakan nama, foto, atau identitas orang terkenal tanpa izin juga rentan ditolak. Hal ini karena melanggar hak pribadi dan hak kekayaan intelektual pihak lain. Pemeriksaan DJKI memastikan hak individu terlindungi dari penyalahgunaan merek.

Contoh penggunaan yang bisa menyebabkan penolakan:
• Nama selebriti atau tokoh publik tanpa izin
• Foto atau siluet orang terkenal pada logo atau kemasan
• Nama badan hukum milik orang lain tanpa persetujuan
• Penggunaan identitas influencer untuk promosi produk
• Nama tokoh sejarah yang masih dilindungi hak cipta

Pemohon sebaiknya menciptakan merek HAKI yang orisinal dan bebas dari unsur pihak ketiga untuk menghindari sengketa hukum.

7. Nama Varietas Tanaman Terlindungi

Merek HAKI yang berupa nama varietas tanaman yang sudah dilindungi juga bisa ditolak. Tujuan aturan ini adalah untuk melindungi hak pemilik varietas dan mencegah kebingungan di pasar, terutama untuk barang/jasa sejenis.

Beberapa poin penting terkait penolakan:
1. Nama varietas tanaman yang sudah dipatenkan atau dilindungi
2. Digunakan pada produk yang sejenis dengan tanaman tersebut
3. Tidak ada izin resmi dari pemilik hak varietas
4. Dapat menimbulkan klaim hukum dari pemilik varietas
5. Berisiko menyesatkan konsumen tentang sumber produk

Dengan memahami hal ini, pelaku usaha dapat memilih merek HAKI yang aman, unik, dan sesuai aturan hukum, sehingga peluang diterima DJKI lebih tinggi.

8. Hanya Sebutan Produk atau Jasa

Salah satu alasan merek HAKI ditolak adalah jika hanya berupa sebutan langsung dari produk atau jasa yang ditawarkan. Merek yang deskriptif tidak dianggap unik dan tidak dapat membedakan produk Anda dari pesaing lain. Hal ini penting agar konsumen dapat mengenali merek tertentu tanpa kebingungan.

Beberapa contoh merek yang bisa ditolak karena bersifat deskriptif:
• Nama produk yang sama dengan jenis barang (misal: “Jus Jeruk”)
• Merek yang hanya menjelaskan fungsi produk
• Kata-kata generik yang sudah banyak digunakan industri
• Nama yang mengandung istilah umum untuk jasa tertentu
• Desain logo yang terlalu sederhana tanpa karakter pembeda

Pemohon disarankan untuk menciptakan merek HAKI yang unik, kreatif, dan berbeda dari istilah umum agar lebih mudah diterima DJKI. Merek yang orisinal memberikan keuntungan kompetitif sekaligus perlindungan hukum yang maksimal.

9. Mirip dengan Merek Terkenal

Kemiripan dengan merek HAKI terkenal milik pihak lain, bahkan untuk barang atau jasa yang berbeda, dapat menyebabkan penolakan. DJKI menilai kemiripan ini bisa menimbulkan kebingungan di masyarakat atau dianggap meniru reputasi merek terkenal.

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan penolakan:
1. Nama merek mirip dengan merek terkenal meski berbeda kelas
2. Logo atau desain menyerupai merek terkenal
3. Warna, huruf, atau simbol yang meniru karakter merek populer
4. Menggunakan slogan atau tagline yang sudah terkenal
5. Memberi kesan bahwa produk terkait dengan merek terkenal

Memahami risiko ini penting agar pemohon menciptakan merek HAKI yang unik dan tidak menyerupai merek lain yang sudah memiliki reputasi. Strategi branding yang kreatif akan memudahkan proses pendaftaran dan melindungi merek secara legal.

10. Beritikad Tidak Baik

Permohonan merek HAKI dengan itikad tidak baik, seperti meniru merek lain yang sudah dikenal atau dimaksudkan untuk menipu konsumen, juga akan ditolak. DJKI memastikan setiap pendaftaran dilakukan dengan niat yang jujur dan fair.

Beberapa contoh indikasi permohonan beritikad tidak baik:
• Meniru merek lain yang sudah terkenal secara sengaja
• Mengubah sedikit nama/logo tetapi tetap menyerupai merek lain
• Menggunakan merek untuk menipu konsumen agar mengira produk terkait merek lain
• Memanfaatkan popularitas merek lain untuk keuntungan sendiri
• Mengajukan merek dengan niat untuk memblokir kompetitor

Dengan memastikan merek HAKI diajukan dengan itikad baik dan orisinal, pemohon dapat mengurangi risiko penolakan dan memperoleh perlindungan hukum penuh atas merek mereka.
Untuk proses pendaftaran yang cepat, aman, dan profesional, Anda dapat mengurus merek HAKI di PERMATAMAS, layanan yang berpengalaman membantu setiap langkah mulai dari persiapan dokumen hingga sertifikat resmi.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi Jawa Barat
Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

FAQ

1. Apa itu merek HAKI?
Merek HAKI adalah identitas resmi produk atau jasa yang dilindungi secara hukum oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

2. Mengapa merek HAKI bisa ditolak?
Merek bisa ditolak karena kurang daya pembeda, meniru merek lain, bertentangan hukum, menyesatkan konsumen, atau beritikad tidak baik.

3. Apakah merek yang deskriptif bisa diterima?
Tidak, merek yang hanya berupa sebutan produk/jasa (deskriptif) dianggap tidak unik dan berisiko ditolak.

4. Bagaimana jika merek mirip merek terkenal?
Kemiripan dengan merek terkenal, meski untuk produk berbeda, dapat menyebabkan penolakan oleh DJKI.

5. Apakah penggunaan nama orang terkenal diperbolehkan?
Tidak, menggunakan nama atau foto orang terkenal tanpa izin akan ditolak.

6. Bagaimana dengan simbol negara atau lembaga resmi?
Penggunaan lambang negara, bendera, atau simbol lembaga resmi tanpa izin adalah alasan penolakan merek HAKI.

7. Apa yang dimaksud dengan merek beritikad tidak baik?
Merek diajukan dengan niat meniru, menipu konsumen, atau memanfaatkan reputasi merek lain.

8. Apakah merek yang menyesatkan konsumen bisa diterima?
Tidak, merek yang memberikan klaim palsu atau informasi menipu tentang produk/jasa akan ditolak.

9. Bagaimana cara membuat merek HAKI diterima?
Pastikan merek unik, orisinal, tidak meniru pihak lain, sesuai norma hukum, dan tidak menyesatkan konsumen.

10. Apakah ada jasa pengurusan merek HAKI profesional?
Ya, jasa profesional seperti PERMATAMAS Indonesia dapat membantu pendaftaran merek HAKI agar aman, cepat, dan legal.

Cara Mengurus Merek HAKI: Syarat, Tahapan, dan Estimasi Proses

Cara Mengurus Merek HAKI: Syarat, Tahapan, dan Estimasi Proses – Mengurus merek HAKI merupakan langkah penting bagi pelaku usaha untuk melindungi identitas bisnis secara hukum. Merek yang didaftarkan memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya sehingga dapat mencegah penggunaan nama atau logo yang sama oleh pihak lain. Tanpa pendaftaran merek, pelaku usaha berisiko kehilangan hak atas merek yang sudah dibangun bertahun-tahun, bahkan berpotensi menghadapi sengketa di kemudian hari.

Proses pengurusan merek HAKI pada dasarnya dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Meskipun terlihat sederhana, dalam praktiknya banyak pemohon mengalami kendala karena kurang memahami alur, persyaratan, maupun ketentuan teknis yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui gambaran umum proses sejak awal agar pendaftaran dapat berjalan lebih terarah.

Beberapa hal utama yang perlu dipahami sebelum mengurus merek HAKI antara lain:
• pentingnya pengecekan merek terlebih dahulu,
• kelengkapan dokumen yang harus disiapkan,
• serta estimasi waktu hingga sertifikat merek diterbitkan.
Dengan memahami ketiga aspek tersebut, pelaku usaha dapat meminimalkan risiko penolakan dan memastikan mereknya memperoleh perlindungan hukum secara optimal.

Apa Itu Merek HAKI dan Fungsinya bagi Usaha

Merek HAKI adalah tanda yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh seseorang atau badan usaha dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Tanda tersebut dapat berupa nama, logo, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Dalam konteks hukum, merek yang telah terdaftar akan mendapatkan perlindungan sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual.

Fungsi utama merek HAKI bukan hanya sebagai identitas usaha, tetapi juga sebagai alat perlindungan hukum. Dengan memiliki merek terdaftar, pemilik usaha memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut dalam kegiatan perdagangan. Selain itu, merek juga memiliki nilai ekonomi yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperkuat posisi bisnis di pasar.

Secara umum, fungsi merek HAKI bagi usaha meliputi:
• sebagai pembeda produk atau jasa dari kompetitor,
• sebagai alat promosi dan pembangun reputasi,
• serta sebagai dasar perlindungan hukum jika terjadi sengketa.

Dengan demikian, pendaftaran merek HAKI bukan sekadar formalitas administratif, melainkan investasi jangka panjang yang sangat penting bagi keberlangsungan dan perkembangan usaha.

Syarat Mengurus Pendaftaran Merek HAKI

Sebelum mengajukan pendaftaran merek HAKI, pemohon wajib menyiapkan sejumlah persyaratan administratif. Kelengkapan dan kesesuaian dokumen menjadi faktor penting yang mempengaruhi kelancaran proses pendaftaran. Kesalahan kecil pada tahap awal sering kali menjadi penyebab utama terhambatnya permohonan merek.

Persyaratan pendaftaran merek HAKI pada dasarnya disesuaikan dengan status pemohon, baik perorangan maupun badan usaha. Selain itu, merek yang diajukan harus memenuhi ketentuan, seperti tidak memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang telah terdaftar dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Adapun syarat umum yang perlu dipersiapkan antara lain:
1. Identitas pemohon (KTP untuk perorangan atau akta dan NIB untuk badan usaha),
2. Label atau contoh merek yang akan didaftarkan,
3. Penentuan kelas barang atau jasa sesuai jenis usaha,
4. Surat pernyataan kepemilikan merek,
5. Bukti pembayaran biaya pendaftaran merek.

Dengan menyiapkan seluruh persyaratan tersebut secara lengkap dan benar, proses pengurusan merek HAKI dapat berjalan lebih efektif dan mengurangi risiko penolakan.

 

Jasa Daftar Merek, Jasa Banding Merek, Jasa Pengalihan Merek, Jasa Perpanjang Merek
Jasa Daftar Merek, Jasa Banding Merek, Jasa Pengalihan Merek, Jasa Perpanjang Merek

Tahapan Mengurus Merek HAKI Secara Resmi

Tahapan mengurus merek HAKI dilakukan melalui sistem pendaftaran yang telah ditetapkan oleh DJKI. Setiap tahapan memiliki fungsi dan tujuan tersendiri dalam menilai kelayakan suatu merek untuk didaftarkan. Oleh karena itu, pemohon perlu memahami alur ini agar tidak terjadi kesalahan prosedural.

Secara umum, proses dimulai dari pengajuan permohonan hingga penerbitan sertifikat merek. Selama proses tersebut, merek akan melalui pemeriksaan administratif dan substantif untuk memastikan tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Pada tahap tertentu, merek juga akan diumumkan kepada publik untuk memberi kesempatan adanya keberatan dari pihak lain.

Tahapan utama pengurusan merek HAKI meliputi:
1. Pengajuan permohonan pendaftaran merek,
2. Pemeriksaan formalitas oleh DJKI,
3. Pengumuman merek dalam berita resmi,
4. Pemeriksaan substantif,
5. Penerbitan sertifikat merek jika disetujui.

Memahami setiap tahapan ini akan membantu pemohon memantau perkembangan permohonan mereknya sekaligus mempersiapkan langkah yang diperlukan jika muncul kendala selama proses berlangsung.

Biaya Resmi Pendaftaran Merek HAKI

Biaya resmi pendaftaran merek HAKI merupakan komponen penting yang perlu dipahami sejak awal oleh pemohon. Dengan mengetahui biaya yang berlaku, pelaku usaha dapat menyiapkan anggaran secara tepat serta menghindari kesalahpahaman terkait pungutan di luar ketentuan resmi. Biaya pendaftaran merek ditetapkan berdasarkan kategori pemohon dan dihitung per kelas barang atau jasa yang diajukan.

Dalam praktiknya, biaya pendaftaran merek HAKI dibedakan antara pelaku UMKM dan pemohon non-UMKM atau reguler. Perbedaan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan dukungan kepada pelaku usaha mikro dan kecil agar lebih mudah mendapatkan perlindungan merek.

Adapun biaya resmi yang berlaku adalah:
• UMKM: Rp. 500.000 per kelas,
• Non-UMKM / Reguler: Rp. 1.800.000 per kelas,
• biaya tersebut belum termasuk jika pemohon mengajukan lebih dari satu kelas merek.

Perlu dipahami bahwa biaya pendaftaran merek bersifat per kelas, sehingga pemilihan kelas yang tepat menjadi sangat penting. Kesalahan dalam menentukan kelas dapat menyebabkan perlunya pengajuan ulang yang tentu akan menambah biaya. Oleh karena itu, memahami struktur biaya dan ketentuan kelas sejak awal akan membantu proses pendaftaran merek HAKI berjalan lebih efisien dan terencana.

Berapa Lama Proses Pendaftaran Merek HAKI

Lama proses pendaftaran merek HAKI sering menjadi pertanyaan utama bagi pelaku usaha. Hal ini wajar karena perlindungan merek berkaitan langsung dengan keamanan bisnis dalam jangka panjang. Secara umum, proses pendaftaran merek tidak berlangsung instan, namun memiliki tahapan yang jelas dan terukur.

Pada tahap awal, setelah permohonan diajukan dan dinyatakan lengkap, pemohon akan memperoleh bukti pendaftaran merek. Bukti ini sangat penting karena sudah dapat digunakan sebagai dasar kepemilikan merek sementara, termasuk untuk kebutuhan administrasi bisnis tertentu. Estimasi waktunya relatif cepat, yaitu sekitar 1 hari kerja sejak permohonan diajukan dengan benar.

Adapun gambaran waktu proses pendaftaran merek HAKI adalah sebagai berikut:
• bukti pendaftaran merek terbit dalam ± 1 hari kerja,
• merek akan melalui tahapan pemeriksaan dan pengumuman,
• sertifikat merek terbit dengan estimasi ± 1 tahun.

Estimasi waktu tersebut dapat berbeda tergantung kondisi permohonan, adanya keberatan dari pihak lain, atau kebutuhan klarifikasi tambahan. Dengan memahami alur waktu ini, pemohon dapat memiliki ekspektasi yang realistis dan merencanakan langkah bisnis dengan lebih matang.

Kendala Umum dalam Mengurus Merek HAKI

Dalam proses pengurusan merek HAKI, tidak sedikit pemohon yang menghadapi kendala administratif maupun substantif. Kendala ini umumnya muncul karena kurangnya pemahaman terhadap ketentuan pendaftaran atau ketidaksiapan dokumen sejak awal. Akibatnya, proses menjadi lebih lama bahkan berujung pada penolakan permohonan.

Salah satu tantangan utama adalah kesamaan merek dengan merek lain yang telah terdaftar. Selain itu, pemilihan kelas yang tidak sesuai dengan jenis usaha juga sering menjadi masalah. Kendala-kendala tersebut sebenarnya dapat dihindari apabila pemohon melakukan pengecekan dan persiapan secara menyeluruh sebelum mengajukan permohonan.

Beberapa kendala umum dalam mengurus merek HAKI antara lain:
1. Merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar,
2. Kesalahan dalam memilih kelas barang atau jasa,
3. Dokumen persyaratan tidak lengkap atau tidak sesuai,
4. Deskripsi merek yang tidak jelas,
5. Kurangnya pemahaman terhadap tahapan pemeriksaan merek.

Dengan mengetahui kendala-kendala tersebut, pemohon dapat lebih waspada dan mempersiapkan permohonan secara lebih matang sehingga risiko penolakan dapat diminimalkan.

Jasa Daftar Merek HKI Berpengalaman

Bagi pelaku usaha yang ingin proses pendaftaran merek berjalan lebih terarah, menggunakan jasa daftar merek HKI berpengalaman dapat menjadi solusi yang tepat. Pendampingan profesional membantu pemohon memahami setiap tahapan, mulai dari pengecekan merek hingga terbitnya sertifikat, sehingga risiko kesalahan dapat ditekan.

PERMATAMAS hadir sebagai penyedia jasa pendaftaran merek yang berpengalaman dan fokus pada pendampingan klien secara menyeluruh. Dengan pengalaman menangani berbagai jenis permohonan merek, proses pengurusan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Klien juga dapat memantau perkembangan permohonan secara transparan.

Alasan memilih jasa PERMATAMAS antara lain:
• pendampingan berpengalaman dalam pendaftaran merek HKI,
• proses terarah dan sesuai ketentuan resmi,
• rekam jejak yang dapat dicek melalui daftar klien kami.

Dengan dukungan tim yang berpengalaman, pendaftaran merek tidak hanya menjadi formalitas, tetapi langkah strategis untuk melindungi dan mengembangkan usaha Anda secara berkelanjutan.

KONSULTASI GRATIS

PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat
WhatsApp: 0857-7763-0555
Telp Kantor: 021-89253417

FAQ

1. Apa yang dimaksud dengan merek HAKI?
Merek HAKI adalah tanda berupa nama, logo, atau simbol yang didaftarkan untuk melindungi hak eksklusif pemiliknya atas suatu produk atau jasa.

2. Siapa saja yang wajib mengurus merek HAKI?
Setiap pelaku usaha, baik perorangan, UMKM, maupun badan usaha, dianjurkan mengurus merek HAKI untuk melindungi identitas usahanya.

3. Apa syarat utama pendaftaran merek HAKI?
Syarat utama meliputi identitas pemohon, contoh merek, penentuan kelas barang atau jasa, serta dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan.

4. Berapa biaya resmi pendaftaran merek HAKI?
Biaya resmi pendaftaran merek HAKI adalah Rp. 500.000 per kelas untuk UMKM dan Rp. 1.800.000 per kelas untuk non-UMKM atau reguler.

5. Berapa lama proses pendaftaran merek HAKI?
Bukti pendaftaran merek dapat diperoleh dalam 1 hari kerja, sedangkan sertifikat merek terbit dengan estimasi waktu sekitar 1 tahun.

6. Apakah merek harus dicek terlebih dahulu sebelum didaftarkan?
Ya, pengecekan merek sangat disarankan untuk memastikan tidak ada kesamaan dengan merek lain yang sudah terdaftar.

7. Apa penyebab utama merek HAKI ditolak?
Penolakan biasanya disebabkan oleh kesamaan merek, kesalahan pemilihan kelas, atau dokumen yang tidak sesuai ketentuan.

8. Apakah satu merek bisa didaftarkan untuk lebih dari satu kelas?
Bisa. Namun, setiap kelas akan dikenakan biaya pendaftaran terpisah sesuai ketentuan yang berlaku.

9. Apakah bukti pendaftaran merek sudah memiliki kekuatan hukum?
Bukti pendaftaran dapat digunakan sebagai dasar kepemilikan sementara, namun perlindungan penuh diperoleh setelah sertifikat merek terbit.

10. Apakah bisa menggunakan jasa untuk mengurus merek HAKI?
Bisa. Menggunakan jasa pendaftaran merek berpengalaman dapat membantu proses lebih terarah dan meminimalkan risiko kesalahan.

jasa pengurusan sertifikasi halal

PERMATAMAS INDONESIA

Jasapendaftaranmerek.com adalah layanan pengurusan pendaftaran merek, sanggah merek, pengalihan merek, banding merek resmi di Indonesia

KONTAK KAMI

Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Pejuang, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat

Telp : 021-89253417
WA : 085777630555

Copyright @ 2023 – Jasa Pendaftaran Merek – Support DokterWebsite.ID