Syarat Daftar Merek HAKI Kelas 45 Jasa Hukum dan Keamanan Lengkap

Syarat Daftar Merek HAKI Kelas 45 Jasa Hukum dan Keamanan Lengkap – Bagi kantor hukum, advokat, konsultan hukum, perusahaan jasa keamanan, investigator, maupun penyedia layanan sosial, merek merupakan bagian penting dari identitas bisnis. Nama dan logo yang digunakan terus-menerus dapat menjadi aset usaha yang memiliki nilai komersial. Karena itu, memahami syarat daftar merek HAKI Kelas 45 sebelum mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) menjadi langkah yang penting.

Kelas 45 secara umum mencakup jasa hukum dan keamanan serta jasa pribadi dan sosial tertentu. Kelas ini dapat relevan untuk berbagai usaha profesional, tetapi pemohon tetap perlu memilih uraian jasa yang sesuai dengan layanan sebenarnya. DJKI menyediakan klasifikasi kelas merek yang menjadi acuan dalam menentukan jenis jasa.

Pada 2026, pendaftaran merek juga berada dalam kerangka Permenkum Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pendaftaran Merek, yang tercatat berstatus berlaku. Oleh sebab itu, persiapan dokumen, penentuan kelas, uraian jasa, dan pemeriksaan merek sebaiknya dilakukan sejak awal agar permohonan tidak bermasalah secara administratif.

Untuk informasi resmi mengenai kekayaan intelektual, Anda dapat mengakses DJKI.

Apa Itu Merek HAKI Kelas 45?

Merek HAKI Kelas 45 adalah merek yang digunakan untuk mengidentifikasi jasa yang berada dalam kategori Kelas 45. Berdasarkan klasifikasi yang tersedia pada sistem DJKI, Kelas 45 mencakup jasa hukum dan keamanan serta jasa pribadi dan sosial tertentu yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan individu.

Bagi kantor hukum, misalnya, merek dapat digunakan untuk membedakan layanan konsultasi hukum, advokasi, mediasi, arbitrase, penyelesaian sengketa, atau layanan hukum lainnya. Sementara itu, perusahaan keamanan dapat menggunakan kelas ini untuk layanan keamanan yang sesuai dengan uraian klasifikasi.

Sebelum mengajukan permohonan, calon pemilik merek sebaiknya tidak hanya menentukan nama merek, tetapi juga memastikan jenis jasa dan uraian jasa sudah sesuai. Dalam permohonan merek, kelas jasa dan uraian jenis jasa merupakan bagian penting dari informasi yang harus dicantumkan.

Contoh Merek HAKI Kelas 45 dan Keterangannya

Berikut contoh bidang jasa yang dapat berkaitan dengan Kelas 45. Contoh ini digunakan sebagai gambaran dan uraian akhirnya tetap perlu disesuaikan dengan kegiatan usaha serta klasifikasi yang berlaku.

1. Kantor Hukum

Kantor hukum dapat menggunakan merek untuk membangun identitas profesional dalam memberikan layanan hukum kepada klien. Nama kantor yang digunakan secara konsisten dapat menjadi bagian dari identitas bisnis yang perlu dipertimbangkan untuk perlindungan merek.

2. Jasa Konsultasi Hukum

Konsultan hukum dapat menggunakan merek sebagai identitas layanan konsultasi yang diberikan kepada individu maupun badan usaha. Uraian jasa sebaiknya dibuat sesuai cakupan layanan sebenarnya.

3. Jasa Advokat

Layanan advokat merupakan salah satu bidang yang berkaitan dengan jasa hukum. Pendaftaran merek dapat membantu membedakan identitas layanan dari penyedia jasa lainnya.

4. Jasa Mediasi

Penyedia jasa mediasi dapat menggunakan merek untuk mengidentifikasi layanan penyelesaian perselisihan yang diberikan kepada klien.

5. Jasa Arbitrase

Lembaga atau penyedia layanan arbitrase dapat mempertimbangkan Kelas 45 apabila uraian jasa yang digunakan sesuai dengan klasifikasi yang berlaku.

6. Jasa Penyelesaian Sengketa

Jasa penyelesaian sengketa merupakan layanan profesional yang dapat berkaitan dengan bidang hukum. Merek dapat digunakan sebagai identitas layanan yang ditawarkan kepada masyarakat atau perusahaan.

7. Jasa Keamanan

Perusahaan yang menyediakan layanan keamanan dapat menggunakan merek untuk membedakan layanan pengamanan yang diberikan kepada pelanggan.

8. Jasa Investigasi

Penyedia layanan investigasi dapat menggunakan merek sebagai identitas usaha. Uraian jasa perlu disesuaikan dengan kegiatan investigasi yang benar-benar dilakukan.

9. Jasa Perlindungan Individu

Layanan yang berkaitan dengan perlindungan pribadi tertentu juga dapat berada dalam cakupan Kelas 45 sesuai klasifikasi.

10. Konsultasi Kekayaan Intelektual

Jasa tertentu yang berkaitan dengan konsultasi kekayaan intelektual juga dapat berkaitan dengan Kelas 45. Pemilihan uraian jasa tetap harus mengacu pada klasifikasi yang berlaku.

DJKI sendiri menyediakan daftar klasifikasi Kelas 45 yang dapat digunakan sebagai referensi sebelum menentukan uraian jasa.

Syarat Daftar Merek HAKI Kelas 45

Memahami syarat merupakan tahap awal yang tidak boleh dilewatkan. Berdasarkan standar pelayanan DJKI, permohonan pendaftaran merek membutuhkan beberapa komponen administrasi seperti etiket/label merek dan tanda tangan pemohon. Untuk pemohon UMK terdapat dokumen tambahan sesuai statusnya, sedangkan apabila menggunakan Konsultan KI diperlukan surat kuasa.

Secara umum, hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain:

1. Nama atau label merek yang akan didaftarkan.
2. Data lengkap pemohon, termasuk nama, alamat dan kewarganegaraan.
3. Kelas jasa, dalam hal ini Kelas 45 apabila sesuai dengan kegiatan usaha.
4. Uraian jasa yang akan dilindungi.
5. Etiket atau logo merek, apabila merek menggunakan unsur visual.
6. Tanda tangan pemohon.
7. Bukti pembayaran PNBP.
8. Dokumen UMK, apabila mengajukan tarif khusus UMK.
9. Surat kuasa, apabila pengajuan menggunakan Konsultan KI.
10. Dokumen hak prioritas, apabila permohonan menggunakan hak prioritas dari luar negeri.

DJKI juga mencantumkan bukti prioritas dan terjemahannya sebagai dokumen khusus apabila pemohon memang menggunakan hak prioritas dari luar negeri.

Data Pemohon Harus Dipersiapkan dengan Benar

Salah satu bagian penting dalam pendaftaran merek adalah data pemohon. Informasi yang dimasukkan harus konsisten dengan dokumen yang digunakan dalam permohonan.

Panduan DJKI menyebutkan bahwa permohonan mencakup informasi seperti nama lengkap, kewarganegaraan, alamat pemohon, serta data kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa. Permohonan juga memuat kelas dan uraian jenis barang atau jasa.

Kesalahan sederhana seperti perbedaan penulisan nama atau alamat dapat menimbulkan kebutuhan perbaikan administratif. Oleh sebab itu, sebelum permohonan dikirim, seluruh data sebaiknya diperiksa kembali.

Etiket atau Logo Merek

Etiket merupakan bagian penting dari permohonan merek. Apabila merek memiliki logo, desain yang diajukan sebaiknya sudah ditentukan sebelum permohonan dilakukan.

Pemohon juga perlu memastikan bahwa nama dan logo yang diajukan konsisten dengan merek yang akan digunakan dalam kegiatan usaha.

DJKI secara resmi mencantumkan etiket/label merek sebagai salah satu persyaratan permohonan pendaftaran merek.

Menentukan Kelas 45 dengan Tepat

Kesalahan menentukan kelas dapat menyebabkan perlindungan yang diperoleh tidak sesuai dengan kebutuhan usaha. Karena itu, jangan memilih Kelas 45 hanya karena bisnis bergerak di bidang jasa profesional.

Kelas 45 secara umum berkaitan dengan jasa hukum, keamanan, serta jasa pribadi dan sosial tertentu. Sementara itu, jasa bisnis, teknologi, pendidikan, kesehatan, restoran, dan bidang lainnya dapat memiliki klasifikasi berbeda.

Sebelum mendaftar, lakukan pemetaan:

• Apa jasa utama yang ditawarkan?
• Siapa pengguna jasa?
• Apa bentuk layanan yang diberikan?
• Apakah ada layanan tambahan?
• Apakah layanan tersebut memang berada dalam Kelas 45?

Dengan cara tersebut, pemilihan kelas menjadi lebih terarah.

Pentingnya Menentukan Uraian Jasa

Selain kelas, uraian jasa juga sangat penting. Pemohon tidak cukup hanya menulis “jasa hukum” apabila kegiatan usaha memiliki layanan yang lebih spesifik.

Uraian jasa sebaiknya menggambarkan layanan yang benar-benar diberikan. Dengan demikian, permohonan menjadi lebih jelas dan sesuai dengan aktivitas bisnis.

DJKI memasukkan kelas barang/jasa dan uraian jenis barang/jasa sebagai bagian dari data permohonan.

Cara Daftar Merek HAKI Kelas 45

Pendaftaran merek dilakukan melalui sistem DJKI. Standar pelayanan DJKI menjelaskan bahwa pemohon membuat akun, memproses kode billing, melakukan pembayaran, masuk ke sistem merek, menginput data, mengunggah dokumen, memasukkan kode billing yang telah dibayar, dan memproses tanda terima.

Secara sederhana, alurnya adalah:

1. Menentukan nama merek.
2. Melakukan penelusuran merek.
3. Menentukan Kelas 45.
4. Menentukan uraian jasa.
5. Menyiapkan dokumen.
6. Membuat akun pada sistem pendaftaran.
7. Membuat kode billing.
8. Membayar PNBP.
9. Mengisi data permohonan.
10. Mengunggah dokumen.
11. Mengirim permohonan.
12. Mengikuti tahapan pemeriksaan.

Setelah permohonan masuk, DJKI melakukan pemeriksaan formalitas. Standar pelayanan DJKI mencantumkan waktu pelayanan pemeriksaan formalitas 15 hari kerja, dengan kemungkinan adanya tahapan tambahan apabila terdapat kekurangan formalitas.

Apakah Merek Kelas 45 Harus Ditelusuri Sebelum Didaftarkan?

Sangat dianjurkan melakukan penelusuran terlebih dahulu. Tujuannya bukan untuk menjamin permohonan diterima, tetapi untuk memperoleh gambaran mengenai merek yang sudah terdaftar atau sedang diajukan.

Penelusuran dapat membantu menemukan potensi kemiripan nama atau unsur merek dengan merek lain, terutama pada bidang jasa yang relevan.

Namun, hasil penelusuran bukan merupakan keputusan resmi DJKI. Keputusan akhir tetap mengikuti tahapan pemeriksaan sesuai peraturan yang berlaku.

Berapa Biaya Daftar Merek Kelas 45 Tahun 2026?

Untuk perencanaan anggaran, tarif resmi perlu dibedakan dari biaya jasa pendampingan.

Perlu diperhatikan bahwa dokumen standar pelayanan DJKI yang tersedia mencantumkan tarif lama Rp2.800.000 untuk pemohon umum dan Rp500.000 untuk UMKM.

Sementara itu, JDIH DJKI mencatat PP Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Hukum sebagai regulasi yang diunggah pada Juli 2026. Karena tarif 2026 telah mengalami pembaruan, calon pemohon sebaiknya memeriksa tarif yang berlaku pada saat pembayaran melalui kanal resmi DJKI.

Dengan demikian, jangan hanya menggunakan artikel lama sebagai patokan biaya. Tarif PNBP dapat berubah berdasarkan regulasi pemerintah.

Berapa Lama Proses Pendaftaran Merek?

Waktu proses harus dibedakan antara waktu pengerjaan pendampingan dan waktu pemeriksaan resmi DJKI.

PERMATAMAS menawarkan target proses cepat hanya 10 hari kerja untuk layanan pendampingan sesuai ruang lingkup pekerjaan. Angka tersebut bukan berarti sertifikat merek pasti diterbitkan DJKI dalam 10 hari.

Pada sisi regulator, standar pelayanan DJKI mencantumkan pemeriksaan formalitas selama 15 hari kerja dan dapat terdapat tahapan tambahan jika ada kekurangan dokumen.

Karena proses pendaftaran melibatkan tahapan pemeriksaan, tidak tepat menjanjikan bahwa setiap permohonan pasti selesai atau disetujui dalam jangka waktu tertentu.

Kesalahan Umum Saat Daftar Merek Kelas 45

Banyak masalah pendaftaran sebenarnya dapat diminimalkan dengan pemeriksaan awal. Kesalahan tidak selalu terjadi karena pemohon tidak memiliki dokumen, tetapi bisa muncul karena informasi yang diberikan tidak tepat.

Beberapa kesalahan yang perlu diperhatikan:

1. Tidak melakukan penelusuran merek.
2. Salah memilih kelas.
3. Uraian jasa tidak sesuai kegiatan usaha.
4. Data pemohon tidak konsisten.
5. Etiket merek tidak dipersiapkan dengan baik.
6. Dokumen UMK tidak sesuai ketika mengajukan tarif khusus.
7. Menganggap pembayaran PNBP berarti merek pasti diterima.
8. Menganggap penggunaan merek otomatis sama dengan pendaftaran merek.

Persiapan yang teliti dapat membantu mengurangi risiko masalah administratif pada tahap awal.

Mengapa Merek Kantor Hukum Perlu Didaftarkan?

Nama kantor hukum dapat berkembang menjadi identitas profesional yang dikenal oleh klien. Semakin lama digunakan, semakin besar pula nilai bisnis yang melekat pada nama tersebut.

Pendaftaran merek memberikan dasar perlindungan sesuai ruang lingkup barang atau jasa yang didaftarkan. Hal ini berbeda dengan sekadar memiliki nama perusahaan atau menggunakan nama tersebut di media sosial.

Bagi kantor hukum dan konsultan, perlindungan merek juga dapat mendukung:

• Konsistensi identitas profesional.
• Pengembangan jaringan usaha.
• Pengelolaan aset tidak berwujud.
• Penggunaan merek dalam aktivitas pemasaran.
• Pengembangan layanan di masa mendatang.

Layanan Pengurusan Merek HAKI Kelas 45

Bagi pemilik kantor hukum, konsultan, atau perusahaan keamanan yang tidak ingin mengurus seluruh proses secara mandiri, pendampingan profesional dapat membantu mempersiapkan permohonan.

Anda dapat melihat informasi Jasa Daftar Merek HAKI untuk mengetahui layanan yang tersedia.

Pendampingan dapat mencakup pemeriksaan kebutuhan kelas, penyusunan informasi permohonan, persiapan dokumen, hingga proses pengajuan sesuai ruang lingkup layanan.

Layanan Setelah Merek Terdaftar

Pengelolaan merek tidak selalu berhenti setelah permohonan selesai. Dalam perkembangan usaha, pemilik merek dapat membutuhkan berbagai tindakan hukum administratif lainnya.

Untuk perubahan kepemilikan, informasi dapat dilihat pada Jasa Pengalihan Merek HAKI.

Untuk kebutuhan perpanjangan perlindungan merek, tersedia Jasa Perpanjangan Merek HAKI.

Apabila terdapat keputusan yang dapat ditempuh melalui mekanisme banding sesuai peraturan, pemilik merek juga dapat mempelajari Jasa Banding Merek HAKI.

Keunggulan Layanan PERMATAMAS

PERMATAMAS menawarkan beberapa keunggulan layanan yang dapat menjadi pertimbangan bagi pemilik usaha:

Proses cepat

Target pengerjaan layanan hanya 10 hari kerja, sesuai ruang lingkup pekerjaan pendampingan.

Berpengalaman

Berpengalaman sejak tahun 2011 dalam membantu berbagai kebutuhan legalitas dan perizinan usaha.

Terpercaya

PERMATAMAS mencantumkan pengalaman +2.000 izin edar telah terbit sebagai bagian dari pengalaman layanan perusahaan.

Aman & resmi

Untuk urusan merek, proses resmi berada pada DJKI/Kementerian Hukum. Karena itu, frasa “terdaftar system Kemenkes RI” tidak menjadi dasar pendaftaran merek. Merek seharusnya diproses melalui sistem dan kewenangan DJKI.

Garansi

Tersedia garansi 100% uang kembali sesuai syarat dan ketentuan layanan yang berlaku.

Kesimpulan

Syarat daftar merek HAKI Kelas 45 pada dasarnya meliputi persiapan identitas pemohon, etiket/label merek, tanda tangan, kelas dan uraian jasa, bukti pembayaran, serta dokumen tambahan sesuai kondisi pemohon. Jika menggunakan Konsultan KI, surat kuasa juga menjadi bagian dari persyaratan yang tercantum dalam standar pelayanan DJKI.

Untuk kantor hukum, konsultan, perusahaan keamanan, investigator, dan penyedia jasa terkait, Kelas 45 perlu dipilih berdasarkan jenis layanan yang benar-benar ditawarkan. Jangan memilih kelas hanya berdasarkan nama bisnis.

Yang tidak kalah penting, lakukan penelusuran merek sebelum mengajukan permohonan dan pastikan data serta dokumen sudah benar. Pendaftaran melalui DJKI tetap melalui pemeriksaan, sehingga tidak ada pihak yang dapat menjamin sebuah merek pasti diterima.

KONSULTASI GRATIS