Merek Usaha Kuliner Bukan Sekadar Nama, tetapi Aset Bisnis
Dalam bisnis restoran, kafe, katering, dan hotel, pelanggan sering kali mengingat nama usaha sebelum mengingat menu atau fasilitas yang ditawarkan. Nama tersebut menjadi identitas yang membedakan satu bisnis dengan pesaingnya. Ketika pelanggan merasa puas, mereka akan kembali menggunakan layanan atau merekomendasikannya kepada orang lain.
Namun, popularitas nama usaha juga perlu diikuti dengan perlindungan hukum. Bayangkan sebuah kafe yang telah memiliki pelanggan tetap, kemudian menemukan nama serupa digunakan oleh bisnis lain. Jika mereknya belum didaftarkan, pemilik usaha dapat menghadapi persoalan ketika ingin mempertahankan identitas bisnisnya.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mengajukan pendaftaran merek pada Kelas 43. Melalui layanan Jasa Pendaftaran Merek, pelaku usaha dapat memperoleh pendampingan dalam menentukan kelas, menyiapkan dokumen, dan mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
Mengenal Merek HKI Kelas 43
Kelas 43 merupakan klasifikasi merek yang mencakup jasa penyediaan makanan dan minuman serta akomodasi sementara. Kelas ini relevan bagi pemilik restoran, rumah makan, kafe, kedai kopi, usaha katering, hotel, penginapan, dan bisnis lain yang memberikan layanan makanan atau tempat menginap.
Pendaftaran merek Kelas 43 bertujuan melindungi identitas yang digunakan dalam kegiatan jasa tersebut. Perlindungan merek berbeda dari izin operasional usaha maupun izin edar produk makanan. Permohonan tetap harus melalui pemeriksaan DJKI dan keputusan penerimaan tidak dapat dijamin hanya karena dokumen telah lengkap.
Jenis Bisnis yang Membutuhkan Perlindungan Merek Kelas 43
Setiap bisnis memiliki karakter layanan yang berbeda. Oleh karena itu, pemilik usaha perlu memahami jenis jasa yang dapat dicantumkan dalam permohonan merek.
Restoran dan Rumah Makan
Restoran menggunakan merek untuk membangun identitas tempat makan, mulai dari restoran keluarga, rumah makan tradisional, restoran cepat saji, hingga restoran dengan konsep khusus.
Nama merek dapat melekat pada pengalaman pelanggan, seperti konsep pelayanan, suasana tempat, dan jenis hidangan yang disediakan. Ketika restoran membuka cabang, identitas merek yang konsisten menjadi semakin penting.
Kafe, Coffee Shop, dan Kedai Minuman
Kafe tidak hanya menjual kopi atau minuman. Banyak usaha menawarkan tempat berkumpul, bekerja, berdiskusi, dan menyelenggarakan kegiatan komunitas.
Merek Kelas 43 dapat relevan untuk jasa kafe, kedai kopi, kedai teh, serta penyediaan makanan dan minuman. Jika pemilik kafe juga memasarkan kopi bubuk atau biji kopi dalam kemasan, produk tersebut perlu diperiksa klasifikasinya secara terpisah, umumnya Kelas 30.
Usaha Katering dan Penyediaan Makanan
Katering memiliki model pelayanan yang berbeda dari restoran. Makanan biasanya disiapkan berdasarkan pesanan untuk acara pernikahan, rapat perusahaan, seminar, pesta keluarga, atau kegiatan lainnya.
Contoh jasa yang dapat dipertimbangkan antara lain:
- Jasa katering untuk acara pernikahan.
- Jasa penyediaan makanan untuk perusahaan.
- Jasa katering pesta dan pertemuan.
- Jasa penyediaan makanan berdasarkan pesanan.
- Jasa penyediaan makanan dan minuman untuk acara khusus.
Pemilik usaha sebaiknya menjelaskan jenis layanan yang benar-benar dijalankan agar uraian jasa dalam permohonan tidak terlalu umum.
Hotel dan Penyedia Akomodasi
Selain bisnis makanan dan minuman, Kelas 43 juga mencakup jasa akomodasi sementara. Contohnya adalah hotel, hostel, penginapan, rumah singgah, dan penyedia tempat menginap bagi wisatawan.
Untuk bisnis hotel yang memiliki restoran sendiri, pemilik perlu memperhatikan cakupan jasa yang hendak dilindungi. Nama hotel dan layanan restorannya dapat berkaitan dengan Kelas 43, tetapi uraian jasa harus disusun sesuai kegiatan bisnis yang dijalankan.

Mengapa Uraian Jasa dalam Permohonan Harus Tepat?
Kesalahan yang dapat terjadi dalam pendaftaran merek adalah hanya memilih kelas berdasarkan nama bisnis tanpa memeriksa jenis layanan secara terperinci.
Sebagai contoh, sebuah perusahaan memiliki merek untuk restoran, menjual sambal kemasan, dan mengelola toko daring yang menjual produk makanan. Ketiga kegiatan tersebut tidak otomatis dilindungi hanya dengan mendaftarkan merek pada satu kelas.
Perbedaan klasifikasinya secara umum adalah:
- Kelas 29: makanan olahan seperti daging, ikan, produk susu, serta buah dan sayuran olahan.
- Kelas 30: kopi, teh, cokelat, roti, kue, mi, bumbu, dan produk makanan berbasis tepung.
- Kelas 35: jasa perdagangan, toko daring, ritel, grosir, dan periklanan.
- Kelas 43: jasa restoran, kafe, katering, penyediaan makanan dan minuman, serta akomodasi sementara.
Dengan memahami perbedaan tersebut, pemilik bisnis dapat mempertimbangkan apakah mereknya membutuhkan perlindungan pada satu kelas atau beberapa kelas sekaligus. Penentuan akhir tetap harus mengikuti daftar klasifikasi dan uraian barang atau jasa yang berlaku.
Dasar Hukum Pendaftaran Merek di Indonesia
Pendaftaran merek di Indonesia dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur hak merek dan prosedur permohonannya.
Dasar hukum yang menjadi acuan meliputi:
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Hukum.
- Peraturan Menteri Hukum Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pendaftaran Merek.
Pelaku usaha dapat memperoleh informasi mengenai layanan dan sistem pendaftaran melalui situs resmi DJKI. Memahami ketentuan hukum sejak awal membantu pemohon mempersiapkan permohonan dengan lebih terarah.
Biaya Resmi PNBP Pendaftaran Merek Kelas 43
Biaya resmi pendaftaran merek dihitung per kelas barang atau jasa yang diajukan. Berikut tarif PNBP yang perlu diperhatikan:
| Kategori Pemohon | Biaya PNBP per Kelas |
|---|---|
| Usaha Mikro/Kecil (UMK) | Rp500.000 |
| Kategori Umum | Rp2.800.000 |
Tarif UMK dapat digunakan oleh pemohon yang memenuhi kriteria dan melengkapi dokumen pendukung. Sementara itu, kategori umum berlaku bagi pemohon yang tidak menggunakan fasilitas tarif UMK.
Biaya tersebut merupakan PNBP yang dibayarkan kepada negara dan berbeda dari biaya jasa pendampingan. Jika satu merek diajukan untuk beberapa kelas, biaya resmi dihitung berdasarkan jumlah kelas yang dimohonkan.
Persyaratan Pendaftaran Merek Kelas 43
Sebelum mengajukan permohonan, pemilik merek perlu menyiapkan dokumen sesuai status pemohon.
Persyaratan Pemohon Perorangan
Dokumen yang umumnya diperlukan meliputi:
- Scan atau fotokopi KTP pemilik merek.
- Alamat email aktif.
- Nomor telepon atau WhatsApp aktif.
- Etiket atau label berupa gambar maupun logo merek.
- Tanda tangan pemohon.
- Surat Keterangan UMK atau rekomendasi dari Dinas Koperasi/UKM setempat apabila menggunakan tarif UMK.
Persyaratan PT, CV, atau Perusahaan
Untuk permohonan atas nama badan usaha, dokumen yang perlu dipersiapkan antara lain:
- Etiket atau label merek dalam format JPG dengan ukuran maksimal 2 MB.
- Akta pendirian PT, CV, atau yayasan.
- NPWP badan usaha.
- KTP pimpinan atau direksi perusahaan.
- Surat rekomendasi atau keterangan UMK apabila menggunakan tarif UMK.
- Surat pernyataan UMK bermaterai apabila dipersyaratkan.
Kesesuaian identitas pemohon dan dokumen perusahaan perlu diperiksa sebelum pengajuan. Hal ini penting agar tidak terjadi kesalahan data dalam permohonan.
Tahapan Mengajukan Pendaftaran Merek Kelas 43
Proses pendaftaran sebaiknya dimulai dengan pemeriksaan nama dan logo. Pemeriksaan awal membantu mengidentifikasi kemungkinan adanya merek terdahulu yang memiliki persamaan dengan merek yang akan diajukan.
Setelah itu, pemohon menentukan kelas dan menyusun uraian jasa sesuai kegiatan usaha. Nama restoran, kafe, katering, atau hotel tidak cukup hanya dicantumkan tanpa penjelasan layanan yang hendak dilindungi.
Tahap berikutnya adalah menyiapkan dokumen, mengajukan permohonan melalui sistem resmi, dan memantau perkembangan pemeriksaan. Apabila terdapat keberatan atau pemberitahuan dari DJKI, pemohon perlu menindaklanjutinya sesuai prosedur dan tenggat yang ditentukan.
Penting dipahami bahwa kelengkapan dokumen tidak otomatis membuat permohonan diterima. DJKI tetap melakukan pemeriksaan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Pentingnya Pendampingan Pendaftaran Merek untuk Bisnis Kuliner
Pemilik restoran atau hotel biasanya lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengelola operasional, karyawan, pemasaran, dan pelayanan pelanggan. Urusan administrasi merek sering kali baru diperhatikan ketika bisnis mulai berkembang.
Pendampingan profesional dapat membantu pemilik usaha memahami pemilihan kelas, pemeriksaan awal merek, penyusunan uraian jasa, serta kelengkapan dokumen. Jika pelaku usaha belum memiliki badan usaha, kebutuhan legalitas dapat dipersiapkan melalui Jasa Pendirian Legalitas PT.
PERMATAMAS membantu pelaku usaha mempersiapkan proses pendaftaran merek, termasuk untuk restoran, katering, kafe, hotel, dan penyediaan makanan. Pendampingan dilakukan agar proses administrasi lebih tertata, sementara keputusan akhir atas permohonan tetap menjadi kewenangan DJKI.
Lindungi Identitas Bisnis Sebelum Berkembang Lebih Besar
Nama restoran yang dikenal pelanggan, merek katering yang dipercaya perusahaan, dan identitas hotel yang memiliki reputasi baik merupakan aset bisnis. Perlindungan merek sebaiknya dipertimbangkan sejak usaha mulai dibangun, bukan menunggu sampai muncul persoalan dengan pihak lain.
Melalui layanan Jasa Pendaftaran Merek, pelaku usaha dapat berkonsultasi mengenai pemeriksaan merek, pemilihan Kelas 43, persiapan dokumen, hingga pengajuan permohonan.
Pastikan identitas usaha yang telah dibangun memiliki persiapan perlindungan hukum yang sesuai dengan kegiatan bisnis. Konsultasikan merek restoran, kafe, katering, atau hotel sebelum mengajukan permohonan agar kelas dan uraian jasa dapat ditentukan secara lebih tepat.
KONSULTASI GRATIS
PERMATAMAS INDONESIA
Alamat : Plaza THB Lantai 2 Blok F2 No.61 Kel. Pejuang, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi 17131
No Telp : 021-89253417
Watshapp : 085777630555
FAQ Pendaftaran Merek HKI Kelas 43
1. Apa yang dimaksud dengan merek HKI Kelas 43?
Kelas 43 adalah klasifikasi untuk jasa penyediaan makanan dan minuman serta akomodasi sementara, seperti restoran, kafe, katering, hotel, dan penginapan.
2. Apakah merek restoran harus didaftarkan pada Kelas 43?
Kelas 43 merupakan kelas yang relevan untuk melindungi merek yang digunakan dalam jasa restoran. Uraian jasa harus disesuaikan dengan kegiatan usaha.
3. Apakah kedai kopi termasuk Kelas 43?
Ya. Jasa kedai kopi dan kafe umumnya termasuk Kelas 43. Produk kopi kemasan perlu dievaluasi secara terpisah, umumnya pada Kelas 30.
4. Apakah usaha katering dapat mendaftarkan merek Kelas 43?
Ya. Jasa katering untuk acara, perusahaan, pesta, dan pertemuan dapat dipertimbangkan dalam Kelas 43.
5. Apakah merek hotel termasuk Kelas 43?
Ya. Jasa hotel, hostel, penginapan, dan akomodasi sementara umumnya termasuk Kelas 43.
6. Berapa biaya resmi pendaftaran merek Kelas 43?
PNBP per kelas adalah Rp500.000 untuk pemohon UMK yang memenuhi persyaratan dan Rp2.800.000 untuk kategori umum.
7. Apakah satu merek dapat didaftarkan pada beberapa kelas?
Bisa. Jika merek digunakan untuk barang dan jasa yang berbeda, pemilik dapat mempertimbangkan pengajuan pada beberapa kelas sesuai kebutuhan perlindungan.
8. Apa perbedaan Kelas 30 dan Kelas 43?
Kelas 30 mencakup barang seperti kopi, teh, roti, kue, dan bumbu makanan. Kelas 43 mencakup jasa restoran, kafe, katering, serta penyediaan makanan dan minuman.
9. Apakah pendaftaran merek menjamin permohonan diterima?
Tidak. Setiap permohonan tetap diperiksa oleh DJKI. Hasilnya bergantung pada pemenuhan persyaratan dan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan hukum.
10. Apakah PERMATAMAS membantu pendaftaran merek Kelas 43?
Ya. PERMATAMAS menyediakan pendampingan pemeriksaan awal merek, penentuan kelas, persiapan dokumen, pengajuan, dan pemantauan proses permohonan.
